INDONESIA ADALAH NEGARA YANG GAGAL ?

Dasar Pemikiran
Saafroedin Bahar dalam silabus Posisi Etnititas (2009:12) menyebut gejala gagal Negara adalah suatu fenomena yang semakin menarik perhatian di penghujung abad ke 20 yang lalu.Intinya adalah bahwa suatu Negara bias runtuh bukan oleh karena aksi dari luar, tetapi Kelompok oleh karena tidak bergfungsinya system nasional Negara itu sendiri.
Marilah kita simak hasil penelitian dari Pauline H.Baker dan Angeli E.weller (1998) ada 12 Indikator utma yang menunjukkan adanya suatu konflik internal dan ambruknya Negara ,yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok.
1) Indikator Sosial, mencakup anatara lain a) tekanan demografis yang meningkat; b) pengungsian akibat kekerasan yang diarahkan pada kelompok tertentu; c) krisis kemanusiaan dan masalah keamanan yang lebih besar dan d) perasaan diperlakukan tidak adil yang berlangsung berabad-abad.
2) Kelompok Indikator Ekonomi, meliputi antara lain a) timpangnya kesempatan pendidikan,kesempatan kerja dan status ekonomi, yang bias diikuti oleh nasionalisme golongan yang sempit; b) krisis ekonomi yang tiba-tiba melanda atau ambruknya nilai mata uang lokal,penyelundupan,perdagangan madat dan pelarian modal; c) korupsi dan praktek gelap
3) Kelompok Indikator Politik dan Militer, meliputi a) Korupsi besar-besaran dari elite yang menolak transparansi, pengawasan dan pertanggungjawaban; b) hilangnya kepercayaan rakyat pada lembaga-lembaga pemerintah;maraknya demonstrasipembangkangan serta pemberontakan bersenjata; c) koalisi sindikat penjahat dengan elite yang berkuasa, merosotnya pelayanan public; d) tentara,polisi,dan bank sentral yang hanya mengabdi untuk penguasa; d) hukum tidak lagi bekerja sesuai dengan fungsinya; e) pelanggaran hak asasi manusia meluas; aparat keamanan bergerak seperti Negara dalam Negara; pecahnya elite; f) penggalangan solidaritas komunal.
Cobalah kita melihat hasil survey Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Politik (PKSPSP) FISIP UI, yang menyimpulkan bahwa masyarakat menilai kinerja pemerintahan SBY-JK sangat tidak memuaskan dalam menangani masalah-masalah ekonomi, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan kesehatan, serta penanganan bencana alam (KR, 14 Maret 2008). Majalah Gatra (30 Januari 2008) menurunkan laporan utamanya ‘Ironi Impor Negeri Tahu-Tempe.’ Menurutnya, Indonesia menjadi juara impor untuk kebutuhan pokok, seperti beras, jagung, gula, kedelai, buah-buahan. Masih seabrek masalah-masalah berat lain, seperti penegakan hukum, korupsi dan suap yang merajalela, HAM, menipisnya rasa kebangsaan dan sebagainya. Singkatnya, Indonesia menghadapi masalah-masalah multidimensi yang berat, sementara kinerja pemerintah sangat buruk dalam menangani masalah-masalah tersebut.
Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa Indonesia menyandang predikat negara yang gagal dengan melihat betapa buruknya kinerja sistem politik Indonesia. Saafroedin Bahar dalam silabus Posisi Etnisitas (2009:12) mengatakan ada sebuah masalah internal, baik konflik horizontal antar etnik maupun konflik vertikal antar etnik atau berbagai etnik dengan Negara dan atau pemerintah, yang dapat mengakibatkan gejala yang disebut sebagai gejala gagal Negara (state failure).
Tak kurang dari dua pengamat globalisasi, Dr B Herry Prijono dan Dr Dedy N Hidayat, mengingatkan agar hati-hati mendiskusikan ihwal gagal negara. ”Jangan-jangan nanti Indonesia benar-benar jadi contoh negara yang gagal. Ramalan dan kekhawatiran jadi kenyataan ,” pesan mereka lewat SMS. Tentu mewacanakan soal gagal negara dengan acuan buku Collapse (2005 karya Jared Diamond berbeda dengan mengasyiki buku fiksi The Celestine Prophecy (1995) karya James Redfield.
Menurut Gabriel Almond (dalam Cantori, 1974; lihat pula dalam Chilcote, 1981), konsep kapabilitas sistem politik merupakan “a way of characterizing the performance of the political system and oVVDalam Collapse yang kini masuk sebagai salah satu buku laris di Amerika, Diamond mencantumkan peta Indonesia sebagai negara yang sekaligus berada dalam Sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia (yang bakal terus meningkat jumlahnya dengan pertumbuhan melonjak jadi lebih dari 3 persen karena kendurnya program KB yang pernah amat berhasil), tekanan penduduk terbukti mempercepat laju deforestasi (penggundulan hutan), meningkatnya limbah kimia beracun (di antaranya akibat pertambangan), krisis energi, kekeringan, banjir, kelaparan, dan aneka masalah lingkungan serta sosial.
Indonesia, juga menurut Diamond, pernah dan sedang mengalami rentetan masalah politik (political trouble) yang memenuhi syarat sebagai petanda yang baik (best predictor) bagi gagal negara (state failure), seperti pembunuhan massal (genocide)—contoh klasiknya adalah peristiwa tahun 1965-1966 (yang pernah disebut dalam bukunya The Third Chimpanzee), perang saudara atau revolusi, pergantian rezim dengan kekerasan, dan rontoknya otoritas/pemerintahan
Lebih jauh Imam Cahoyono, mengutip Rotberg (The Nature of Nation-State Failure, 2002), menyebut sindrom negara gagal antara lain berupa keamanan rakyat tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara terus menipis, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, dan kerawanan terhadap tekanan luar negeri
Buruknya Kapabilitas Sistem Politik
Budi Winarno yang juga Guru Besar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL, UGM, Yogyakarta mengatakan sejak reformasi digulirkan sepuluh tahun yang lalu sistem politik Indonesia menunjukkan kinerja yang buruk. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya keseluruhan kapabilitas yang dimiliki oleh sistem politik, yakni kapabilitas ekstraktif, kapabilitas distributif, kapabilitas simbolik, kapabilitas responsif, dan kapabilitas regulatif. Ketidakmampuan sistem politik tampak dalam mendayagunakan sumber-sumber material dan sumber daya manusia yang melimpah. Sekalipun Indonesia memiliki sumber alam yang melimpah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran misalnya, tetapi sistem politik tidak mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. Sumber daya alam tetap menjadi monopoli kelompok masyarakat tertentu, dan kemiskinan tetap menjadi persoalan yang tetap tidak pernah diselesaikan dari waktu ke waktu. Buruknya kapabilitas ekstraktif di atas juga berimbas pada buruknya kapabilitas distributif sistem politik Indonesia.
Hingga saat ini, masalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan tidak pernah mendapatkan perhatian secara serius. Malahan ada kecenderungan semakin memburuk mengenai hal ini. Kebijakan ekonomi neoliberal yang semakin intensif dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK telah membuat ketimpangan dan kesenjangan antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin semakin memprihatinkan. Biaya pendidikan semakin mahal sehingga hanya kelompok tertentu saja yang mampu mengakses, demikian pula dalam pelayanan kesehatan. Semakin mahalnya biaya kesehatan membuat masyarakat miskin tidak lagi memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sementara kelompok yang kaya dapat memilih jenis pelayanan kesehatan apapun, termasuk pelayanan standar internasional.
Buruknya kapabilitas simbolik bisa dilihat dari perilaku elite politik yang tidak bisa melakukan empati diri di tengah kemiskinan yang berlangsung akut. Para elite politik tetap hidup dengan gaji dan gaya hidup yang sangat berlebihan, sementara pada waktu yang sama, sebagian besar masyarakat hidup dalam serba kekurangan dan penderitaan yang mengenaskan. Buruknya kapabilitas responsif ditunjukkan oleh sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan rakyat. Sistem politik demokrasi pada dasarnya bukan hanya sistem politik yang semata-mata menyandarkan pada ada tidaknya proses pemilihan pemimpin secara adil dan jujur, berlangsung secara reguler menurut tradisi demokrasi Schumpeterian.
Lebih dari itu, sistem politik demokrasi adalah sistem politik yang mempunyai tingkat kepekaan dan tanggung jawab (accountability) terhadap masyarakat luas atau warganegara. Dalam kenyataannya, sistem politik demokrasi yang muncul pada era reformasi tidak menunjukkan responsivitas terhadap tuntutan-tuntutan dari masyarakat luas. Sistem politik masih tetap merepresentasikan dirinya sebagai sistem patrimonial otoriter yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan sistem politik Orde Baru.
Di sisi lain, pelembagaan politik melalui partai berlangsung sangat lamban. Partai politik yang seharusnya menjadi media partisipasi, artikulasi, dan agregasi kepentingan masyarakat luas, pada kenyataannya hanya menjadi alat meraih kekuasaan politik, dan elite partai politik terlibat dalam konflik-konflik yang tidak produktif. Sementara itu, kapabilitas regulatif sistem politik juga tidak kalah buruknya. Jika sistem politik dimaknai sebagai semua interaksi yang mempengaruhi semua penggunaan paksaan fisik yang sah, maka dapat dilihat bagaimana ketidakefektifan sistem politik dalam hal ini.
Dalam sistem politik demokrasi yang mendasarkan pada legalitas hukum, sebagaimana di Indonesia, teramat mudah ditemukan kelompok-kelompok preman yang sewaktu-waktu dapat memaksakan kehendak dan kepentingan mereka dengan kekerasan tanpa aparat negara mampu mencegahnya. Kasus-kasus pengrusakan kantor atau tempat ibadah dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Tentunya, kondisi seperti ini sangat buruk bagi kinerja sistem politik.
Bagaimanapun sistem politik harus mampu untuk melindungi warganegara dan hak miliknya dari tindakan kekerasan dan pengrusakan. Rendahnya kapabilitas regulatif bisa dilihat pula dari ketidakmampuan sistem politik dalam mengadili para koruptor kelas kakap dan para pelanggar HAM. Buruknya kapabilitas sistem politik tentunya berimbas pada buruknya atau rendahnya kinerja sistem politik Indonesia. Hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari ketiadaan perubahan budaya politik yang menopangnya. Sekalipun struktur politiknya telah mengalami perubahan menjadi lebih demokratis, tetapi tidak pada budaya politiknya. Budaya politik era reformasi tetap masih bercorak patrimonial, berorentasi kepada kekuasaan dan kekayaan (power and wealth), dan bersifat sangat paternalistik.
Buruknya kinerja sistem politik tentu sangat merncemaskan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam sebuah era globalisasi neoliberal. Untuk bisa survive, dan sekaligus tidak menjadi pecundang (the looser), negara harus kuat dan tangguh dalam pengertian memiliki power and wealth. Namun dalam kenyataannya, Indonesia telah menjadi negara yang sangat lemah (a very weak state), padahal mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Ini karena buruknya kinerja sistem politik dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa dan negara. Dalam pandangan Chomsky, Indonesia bisa dimasukkan ke dalam apa yang disebutnya sebagai negara yang gagal atau a failed state. q-c (3370-2008) (Kedaulatan Rakyat,
Meningkatkan Kapabilitas Sistem Politik
Menurut Gabriel Almond (dalam Cantori, 1974; lihat pula dalam Chilcote, 1981), konsep kapabilitas sistem politik merupakan “a way of characterizing the performance of the political system and of changes in performance, and of comparing political system according to their performance.” Penggunaan konsep kapabilitas akan berguna jika kita hendak melihat bagaimana kinerja sebuah sistem politik, termasuk bagaimana perubahan-perubahan dalam kinerja mereka. Konsep kapabilitas juga penting ketika kita hendak membandingkan sistem politik berkenaan dengan kinerjanya.
Selanjutnya, untuk melihat kapabilitas sistem politik, Almond menyarankan adanya lima kategori kapabilitas sistem politik yang didasarkan pada klasifikasi input dan output sistem politik.
Pertama, kapabilitas ekstraktif, merupakan ukuran-ukuran kinerja sistem politik dalam mengumpulkan sumber-sumber material dan manusia dari lingkungan domestik dan internasional.
Kedua, kapabilitas regulatif, merujuk kepada aliran kontrol perilaku individu dan relasi-relasi kelompok dalam sistem politik.
Ketiga, kapabilitas distributif, merujuk kepada kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan barang-barang, jasa layanan, penghargaan, status, dan berbagai kesempatan yang berasal dari individu dan kelompok-kelompok masyarakat. Ini merupakan kegiatan politik sebagai dispenser nilai atau redistributor nilai di antara individu dan kelompok. Struktur pajak barangkali dapat dilihat sebagai aspek distributif sistem politik.
Keempat, kapabilitas simbolik, merujuk kepada tuntutan-tuntutan perilaku simbolik dari elite-elite politik-memamerkan keagungan dan kekuasaan negara pada saat ada ancaman dan kesempatan-kesempatan, harapan-harapan akan norma, atau komunikasi kebijakan yang intens dari elite politik.
Kelima, kapabilitas responsif. Jika kapabilitas ekstraktif, regulatif, redistributif, dan simbolik berkaitan dengan penggambaran pola-pola outputs sistem politik ke dalam lingkungan internal dan eksternal, maka kapabilitas responsif merujuk kepada kemampuan sistem politik untuk menangkap tuntutan-tuntutan yang berasal dari lingkungan domestik dan internasional. Dengan kata lain, kapabilitas sistem lebih pada merupakan persoalan inputs sistem politik yang berasal dari masyarakat dan lingkungan internasional, serta outputs.

Indonesia Negara Gagal Versi Majalah AS Foreign Policy
Indonesia menduduki peringkat ke-60 negara gagal versi majalah AS, Foreign Policy (FP). Dengan demikian, Indonesia berhasil memperbaiki peringkatnya. Dalam The Failed States Index 2007 yang dikeluarkan FP, Indonesia duduk di peringkat ke-55. Demikian laporan rutin FP yang bekerja sama dengan The Fund for Peace, edisi Juli/Agustus 2008.
Kegagalan sebuah negara, kata laporan itu, tidak mutlak berada di tangan pemimpinnya. Akan tetapi, merupakan kegagalan bangsa yang mencakup semua elemen negara.

Indonesia yang berada dalam garis batas negara gagal, posisinya lebih baik dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Filipina. Tahun 2007, Filipina duduk di peringkat ke-56, namun pada 2008 Filipina menempati posisi ke-59.
Negara Asia lainnya seperti Myanmar, Laos, Kamboja, Timor Leste, Korea Utara, Srilanka, Irak, dan Iran, posisinya masih tak jauh beranjak. Kecuali Laos. Semula, Laos masuk peringkat negara gagal berbahaya. Kini, seperti Indonesia, Laos berada di garis batas negara gagal dan stabil (grey area). Sementara itu, Iran meski tetap berada di grey area, peringkatnya merosot dari posisi ke-57 pada tahun lalu, masuk ke posisi 49 tahun ini.

Dalam survei yang dilakukan terhadap 177 negara di dunia, FP menggunakan 12 indikator. Di antaranya meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, dan militer. Indikator politik termasuk kekuatan legitimasi negara, pengaruh elite politik (penguasa), dan intervensi negara luar. Negara gagal dalam laporan ini diasumsikan sebagai sebuah negara yang kehilangan kontrol atas negaranya sendiri, monopoli militer, rendahnya legitimasi kekuasaan untuk membuat keputusan kolektif, tidak mampu memenuhi harapan publik, dan tidak mampu berinteraksi dengan negara lain dalam komunitas internasional.
Berdasarkan survei yang dilakukan dari Mei hingga Desember 2007 itu, kawasan Sub-Sahara Afrika masih menempati posisi paling kritis. Tujuh dari sepuluh negara paling kritis berada di kawasan Sub-Sahara Afrika, empat diantaranya di peringkat lima besar. Somalia berada di posisi pertama, diikuti Sudan dan Zimbabwe.
Dalam laporan itu terlihat, intervensi AS banyak berakibat pada gagalnya sebuah negara. Negara-negara yang mengalami intervensi AS seperti Irak, Iran, dan Israel, masuk dalam deretan 60 negara gagal. Berbeda dengan Iran dan Irak yang sudah empat tahun tergabung dalam daftar negara gagal, untuk pertama kalinya Israel masuk dalam kategori negara gagal.

Dua negara yang unik dan tak bisa luput dari perhatian adalah Bangladesh dan Pakistan. Kedua negara tersebut memberi kontribusi besar pada PBB dengan selalu terlibat dalam menciptakan perdamaian dunia. Kedua negara tak pernah absen terlibat dalam misi pasukan perdamaian PBB. Namun, kondisi keamanan dalam negeri mereka sendiri justru karut-marut. Bangladesh disibukkan berbagai kerusuhan akibat penundaan pemilihan yang menyebabkan deadlock pemerintahan. Sementara Pakistan kecolongan karena tewasnya mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto. Memelihara perdamaian di internasional memang projek nasional yang mengesankan, tapi menjaga perdamaian di rumah sendiri adalah hal yang utama.
Nasib Indonesia tahun 2008 memang sedikit mujur. Berkurangnya total bobot kegagalan dalam laporan tersebut di antaranya terjadi karena membaiknya legitimasi pemerintah, HAM, dan kinerja aparat dalam menegakkan hukum. Sebutlah dalam bidang pemberantasan korupsi, penjagaan stabilitas keamanan, dan dibukanya angin segar bagi investor. Penggunaan sistem neoliberal yang masih kontroversial pascakrisis menjadi salah satu penggeliat kehidupan ekonomi Indonesia.
Hal itu terbukti dari pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para buruh dan diplomat Indonesia baru-baru ini yang semakin menjelaskan posisi pemerintah. Dalam dua pertemuan tersebut, Presiden mengungkapkan betapa pentingnya mengajak para investor untuk masuk ke Indonesia. Membaiknya kondisi Indonesia juga karena mulai berkurangnya (walau sedikit) tekanan para penguasa (elite politik). Meski laporan tersebut mungkin akurat, namun pembaca tetap harus kritis. Mengingat independensi FP pun tetap harus menjadi bahan pertimbangan kita dalam menelaah hasil penelitian mereka.
Kesimpulan
1. Fenomenan gagal Negara menjadi masalah yang serius bila tidak ditangani secara baik oleh pemerintah sekarang ini. Apalagi salah satu indikasi gagal Negara adalah masalah korupsi, yang kalau kita amati diberbagai media baik cetak maupun
2. elektronik menjadi masalah yang paling kronis dan berbahaya apalagi melibatkan pejabat penegak hukum.
3. Kegagalan sebuah Negara Tidak Mutlak Berada Di tangan Pemimpinnya, Akan tetapi Merupakan Kegagalan bangsa Yang Mencakup semua elemen Negara
4. Setiap Negara Mempunyai peluang Untuk Mengalami Kegagalan.
5. Kegagalan Negara Tidak Identik Dengan Bubarnya Sebuah Negara

Daftar Pustaka
Bahar,Dr,Saafroedin.2009.Posisi Etnisitas Dalam Proses Integrasi Nasional,Ancaman Gagal Negara, dan Pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia.Silabus Program Pasca sarjana UGM.Yogyakarta.
“Indonesia adalah Negara yang Gagal “ artikel dalam majalah Khilafah, April 2008, http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=157081&actmenu=39
“The Failed States Index”, artikel dalam majalah “Foreign Policy” and The Fund for Peace,July/Agustus 2008, http:www.foreignpolicy.com.
Baker,Pauline H, dan Angeli.E Weller,1998 An Analytical Model oe Internal Conflict and State Collapse,Manual for Practioners, The Fund For Peace,Washington DC

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

AMANDEMEN UUD 1945 MENUJU REFORMASI KONSTITUSI

A.Pengantar
Sebuah kisah Menimbang konstitusi dari akar sejarahnya yang dikutip dari tulisan Deni JA “berjudul Reformasi Konstitusi” yang dimuat dalam buku “Konstitusi Baru melalui Konstitusi Independen”. Dalam kisah yang diceritakan oleh filsuf Betrand Russel. Menurut Russel, ketika melintas dekat Bukit Thai, Kongfusius melihat seorang wanita sedang menangis terisak-isak di sisi sebuah kuburan.Sang guru segera membelokkan rombongannya dan mendekati orang itu. Ia menitahkan rekan seperjalanannya, Tze Lu, mencari tahu apa yang terjadi.
Tampaknya ibu itusedang mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, ujar Tze Lu. Itulah yang sedang aku alami, isak sang ibu. Suatu ketika ayah suami saya dibunuh oleh seekor harimau di sini. Suami saya juga dibunuh dan kini anak saya yang lelaki telah mati dengan cara yang sama. Sang gurupun bertanya, lalu mengapa ibi tidak pindah ke tempat lain sejak dulu? Jawab wanita itu, “Di sini tak ada pemerintah yang menindas.” Setelah sejenak terdiam, sang guru member petuah kepada murid-murid yang menyertainya, “Renungkanlah anak-anakku, pemerintah yang menindas lebih mengerikan dari pada Harimau”
Kita tidak tahu, apakah kisah ini benar-benar terjadi. Tapi Betrand Russel menceritakan kembali kepada kita dengan pesan yang jelas. Ketakutan akan pemerintahan yang sewenang wenang sangat dalam. Ibu itu memilih tinggal di daerah yang banyak harimaunya ketimbang di wilayah kekuasaan yang menindas.
Pada awalnya adalah Plato, filsuf yang lahir sekitar 300 Tahun sebelum Nabi Isa dan 900 Tahun sebelum Nabi Muhammad.Menurutnya, masyarakat dapat merasa aman dan berkembang biak, jika pemerintahan dipimpin oleh orang-orang bijak. Dalam bahasa Plato, mereka adalah the philosophie, para pemimpin yang terlatih dengan filasafat yang memancarkan kearifan.
Sebuah pemerintah sudah kadung memiliki kekuasaan yang begitu besar. Ia lembaga satu-satunya yang dapat bergerak mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Ia satu-satunya lembaga yang boleh menggunakan kekerasan, memonopolinya dalam pengaturan sosial. Bagi Plato, ditangan Benevolent Leaders, lembaga ini akan mengutamakan keadilan masyarakat yang diperintah.Kekuasaan dapat jinak.
Dua ribu tahun setelah Plato, kita menyadari betapa salahnya membangun masyarakat hanya bersandarkan kepada kebaikan hati para pemimpin. Tidak pernah pasti, bagaimana sebuah pemerintahan secara kontinu dapat dijabat hanya oleh orang-orang bijak. Ketika selesai era kepemimpinan sebuah generasi yang bijak, kemudian dating lagi generasi pemimpin lain yang menggantikannya. Pasti bijakkah mereka?
Sejarah menunjukkan, bahwa orang-orang kudus pun, dengan kekuasaan yang besar, dapat kejam. Lebih susash lagi membayangkan bagaimana pemimpin yang bijak dapat dapat naik ke jenjang kekuasaan tertinggi. Politik praktis begitu keras. Ia mampu merangsang manusia yang menyimpan motif dan rencana terburuk yang dapat ia punyai. Penuh idealism, ia masuk ke dunia politik namun dunia praktis dengan mudah melunturkannya. Disamping itu, bagaimana manusia dapat menjadi bijak jika ia begitu berkuasa?
B. Latar Belakang
Penulis mencoba menginterpretasikan dengan singkat dan sederhana dari kisah yang di ceritakan oleh filsuf Betrand Russel di hubungkan dengan kekuasaan rezim orde lama dan orde baru di Indonesia.Kisah diatas adalah sebuah gambaran dan kondisi yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru di Indonesia. Konstitusi yang memberikan wewenang kekuasaan yang begitu besar kepada pemerintah (lembaga kepresidenan) mengakibatkan kekuasaaan yang dibangun bersifat sentralistik dan otoriter. Tidak hanya lembaga kepresidenan, MPR pun juga mempunyai kekuasaan yang memonopoli semua lembaga Negara. Pemerintah mendikte semua bidang kehidupan baik politik,sosial, ekonomi, hukum, budaya, hankam. Hal in Mengakibatkan kekuasaan berjalan tanpa ada control atau check and balance serta berjalan sesuai kehendak sang presiden. Presiden menunjukkan ke dikatatoran dan tidak ada yang bisa membendung langkah mereka dengan memanfaatkan konstitusi sebagai alat kekuasaan. Dengan kekuasaan yang begitu besar mengantarkan Negara ini menuju kearah otoritarianisme. Ketidakadilan, penindasan, runtuhnya demokrasi, tidak ada penghargaan terhadap HAM dan runtuhnya ekonomi Indonesia, merupakan style dari pemimpin yang memanfaatkan lemahnya konstitusi.
Menurut Refly Harun di dalam tulisannya yang di Media Indonesia November 2007 mengatakan Problem yang dihadapi konsttitusi (UUD 1945) pada saat itu, tidak sekadar rumusan-rumusan pasalnya yang dinilai banyak kelemahan, melainkan juga paradigma yang mengiringi terbentuknya konstitusi itu juga dinilai tidak kondusif bagi proses demokrasi. Misalnya, UUD 1945 tidak mengandung ajaran checks and balances system, sesuatu yang sudah menjadi tuntutan konstitusi modern. Ini antara lain ditandai dengan hadirnya lembaga supra (MPR) yang memonopoli segala kekuasaan dalam negara yang sedikit banyak meniru lembaga supra di negara-negara komunis seperti Cina dan bekas Uni Soviet. Kendati dikatakan sebagai penjelmaan rakyat, MPR bukan rakyat itu sendiri. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, MPR (dan MPRS) justru menjadi alat justifikasi bagi rezim otoriter. Hadirnya lembaga seperti MPR justru melemahkan ajaran kedaulatan rakyat yang diakui dalam UUD 1945 dan mengarahkan Indonesia pada oligarki elite, yang ujung-ujungnya menciptakan sosok kuat dan otoriter (Soekarno dan Soeharto).
Gambaran diatas menunjukkan lemahnya konstitusi. Dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden dan MPR. Hal ini mengarahkan Indonesia menuju oligarki elite dan menciptakan sosok pemimpin yang otoriter. Pertanyaannya dari filsuf Betrand Russel adalah bagaimana manusia menjadi baik jika ia begitu berkuasa? Dan Bagimana Membaikkan manusia jika berkuasa?
C. Konstitusi
Gambaran Lemahnya konstitusi, melahirkan pertanyaan dari filsuf Betrand Russel. Pertanyaan ini di jawab oleh Denny JA. Denny mengatakan pilihan yang lebih mungkin untuk menjinakkan kekuasaan adalah memberlakukan konstitusi secara konsekuen. Dan subtansi menjadi pokok konstitusi. Ia mencegah sentralisasi kekuasaan, sekaligus menjamin kebebasan.
Carl J Frederich mengatakan kebaikan utama konstitusi karena ia ingin merubah corak pemerintahan orang per orang menjadi pemerintahan hukum. Kekuasaan tertinggi tidak lagi berada pada figure tertentu tapi pada hukum yang impersonal . tak ada pemerintah yang sah jika tak bersandar pada hukum. Dan, sumber hukum sebuah Negara itu adalah konstitusi.
Konstitusi modern lahir sebagai reaksi dari abad pertengahan, ketika kekuasaan politik ekonomi tersentralisasi di tangan satu raja, dan kemudian bersatu dengan penguasa agama. Menurut Montesque, memecahkan kekuasaan pemerintah yang tersentralisasi dari satu kekuasaan absolute di tangan raja ke berbagai lembaga yang terpencar. Kekuasaan yang membuat undang-undang (legislative), harus terpisah dari kekuasaan yang memberlakukan undang-undang itu (eksekutif). Kekuasaan yang memberlakukan undang-undang harus terpisah pula dari kekuasaan yang mengadili pelanggaran undang-undang (yudikatif). Tiga kekuasaan itu sama tinggi, saling melengkapi, dan tidak berada dalam dominasi satu kesatuan.
Kekuasaan pemerintah kemudian diperkecil lagi dengan berkembangnya paham laizzes faire. Paha mini mengunginkan pemerintah membiarkan masyarakat mengatur dirinya sendiri, dan hanya mengambil peran jika masyarakat itu memang tak mampu melakukannya. Konstitusi mengubah slogan dari government knows best menjadi individualis know better.
Konstitusi di Indonesia, diharapkan tidak melupakan filsafat dasar konstitusionalisme yang menjadi roh dan akar konstitusi modern. Konstitusi dibuat pada dasarnya untuk mengontrol system kekuasaan agar tidak buas. Demokrasi yang stabil adalah prosedur dan hasil yang ingin dicapai oleh reformasi konstitusi.
D. Reformasi Konstitusi Indonesia
Perubahan konstitusi merupakan sebuah pilihan tak terelakan, jika bangsa ini ingin melangkah kesuatu kehidupan yang demokratis di masa depan. Kenyataan bahwa UUD 1945 bisa dengan mudah dijadikan sebagai landasan bagi rezim otoritarian untuk mengukuhkan dirinya dibalik pasal UUD 1945, yang mengajarkan kepada kita bahwa UUD 1945 sangat terbuka bagi manipulasi untuk kepentingan preservasi kekuasaan.Bahkan sekalipun dengan mengorbankan kepentingan demokrasi dan hak-hak rakyat.
Dorongan memperbaharui atau mengubah UUD 1945 adalah sebuah fakta dimana UUD 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan staatsidee mewujudkan Negara berdasarkan konstitusi seperti tegaknya tatanan demokrasi, negara berdasarkan atas hukum yang menjamin hal-hal seperti hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi adalah etatisme, otoriterisme atau kediktatoran yang menggunakan UUD 1945 sebagai sandaran.Secara substantif, UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan.
Hal itu dapat diketahui antara lain; pertama, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip checks and balances yang memadai, sehingga UUD 1945 biasa disebut executive heavy, dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan presiden. Menurut istilah Soepomo: “concentration of power and responsibility upon the president”; kedua, rumusan ketentuan UUD 1945 sebagian besar bersifat sangat sederhana, umum, bahkan tidak jelas (vague), sehingga banyak pasal yang menimbulkan multi tafsir; ketiga, unsur-unsur konstitusionalisme tidak dielaborasi secara memadai dalam UUD 1945; keempat, UUD 1945 terlalu menekankan pada semangat penyelenggara negara; kelima, UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan yang terlalu besar kepada presiden untuk mengatur berbagai hal penting dengan UU. Akibatnya, banyak UU yang substansinya hanya menguntungkan si pembuatnya (Presiden dan DPR) ataupun saling bertentangan satu sama lain. Keenam, banyak materi muatan yang penting justru diatur didalam Penjelasan UUD, tetapi tidak tercantum didalam pasal-pasal UUD 1945. Ketujuh, status dan materi Penjelasan UUD 1945. Persoalan ini sering menjadi objek perdebatan tentang status Penjelasan, karena banyak materi Penjelasan yang tidak diatur didalam pasal-pasal UUD 1945, misalnya materi negara hukum, istilah kepala negara dan kepala pemerintahan, istilah mandataris MPR, pertanggungjawaban Presiden dan seterusnya.
Dengan memperbaharui atau merubah UUD 1945 berarti merubah konstitusi Negara ini menuju konstitusi yang demokrasi. Buah dari semangat reformasi konstitusi menghasilkan sebuah perubahan yang dilakukan oleh MPR tahun 1999-2002 (empat kali mandemen) merupakan kontribusi positif terhadap upaya perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan.
Dengan perubahan pasal-pasal tersebut, hasil perubahan MPR telah berhasil meletakkan sendi-sendi checks and balances, termasuk membatasi kekuasaan eksekutif, MPR telah berhasil mengubah dengan tegas tentang darimana kedaulatan diperoleh (locus of souvereignty). MPR yang terdiri anggotaanggota DPR dan anggota-anggota DPD merupakan realisasi demokrasi perwakilan. Sebagai lembaga negara, MPR hanya eksis ketika DPR dan DPD berada dalam sidang gabungan (joint session). Inovasi politik dan hukum melalui perubahan UUD 1945 oleh MPR era reformasi juga berkaitan dengan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Perjuangan politik dan hukum yang dilakukan MPR merupakan awal dari desakralisasi terhadap keberadaan UUD 1945.
Keberhasilan MPR dalam Perubahan UUD 1945 merupakan pemutusan mata rantai kemandegan konstitusional menuju sistem ketatanegaraan yang lebih baik dan bersih. Komitmen MPR terhadap perubahan begitu besar tanpa mengabaikan nilai-nilai khusus bangsa Indonesia. Tercapainya kesepakatan nasional tentang Pembukaan UUD 1945, bentuk Negara Kesatuan dan Republik, serta sistem Pemerintahan Presidensiil merupakan bukti komitmen historis Perjanjian Luhur suatu bangsa. Untuk itu, berbagai ide penyempurnaan hasil amandemen UUD 1945 patut untuk diapresiasi secara konstruktif. Semoga masa depan Indonesia menjadi lebih baik.
E. Penutup
Perubahan konstitusi dalam kerangka reformasi kelembagaan merupakan bagian penting kearah perwujudan apa yang disebut consolidated democracy. Perubahan konstitusi adalah landasan yang penting untuk memuluskan transisi menuju demokrasi. Di Indonesia reformasi konstitusi merupakan salah satu upaya meletakkan landasan baru bagi praktek kenegaraan yang selama orde lama dan orde baru terbukti rapuh. Dengan reformasi konstitusi, diharapkan membawa kehidupan demokrasi di Indonesia ke arah yang lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA
JA ,Denny, (2002) “Reformasi Konstitusi” Dalam Buku “Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Lay, Cornelis Dan Savirani, Amalinda,” Reformasi Konstitusi” Dimuat Dalam Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM Vol.IV,No.1,2000.
Huda, Ni’matul, Makalah Disampaikan dalam acara Seminar Nasional “Supremasi Hukum Dalam 11 Tahun Reformasi, Ditinjau dari Perspektif HAM, Konstitusi, dan Penegakannya”, diselenggarakan oleh HMI Komfak Hukum FH UII kerjasama dengan Pusat Studi HAM UII, dan Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII, Yogyakarta, 30 Mei 2009.

MPR, Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretaris Jenderal MPR, 2002.

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

DEMOKRASI DAN DESENTRALISASI

Demokrasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang saat ini tengah populer dalam wacana publik, khususnya di Indonesia. Pasca reformasi, harapan publik tertumpu pada demokrasi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi yang berlangsung di hampir seluruh belahan dunia membawa perubahan dalam berbagai aspek ketatanegaraan, baik sistem maupun aktor, termasuk dalam pola hubungan pusat dan daerah. Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan, dari pusat ke daerah.
Dengan semangat desentralisasi, daerah menggunakan otonomi yang dimilikinya untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang dimilikinya. Selama lebih dari 3 dekade, kekayaan alam yang dimiliki daerah tidak pernah dinikmati oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Kesenjangan sangat nyata terlihat di daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya, namun miskin penduduknya.
Desentralisasi memberikan harapan baru pada masyarakat di daerah-daerah tersebut sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka manakala berhadapan dengan pemerintah pusat. Pada tataran aktor, desentralisasi membawa perubahan dengan lahirnya para pelaku baru dalam arena pertarungan kekuasaan. Implikasinya, terjadi perubahan dalam konfigurasi kekuasaan, yang semula didominasi para birokrat dan militer. Kelompok pengusaha yang awalnya berada di “belakang layar” mulai berani tampil dan turut bertarung memperebutkan jabatan-jabatan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah belakangan ini bahkan memunculkan pula figur tokoh-tokoh lokal, seperti jawara, kyai, kaum bangsawan setempat, dll sebagai pemain baru yang turut mempengaruhi relasi kekuasaan di daerah.
Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan menjadi lebih berimbang antara pusat dan daerah, maupun antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Peluang partisipasi masyarakat menjadi lebih besar, termasuk dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah. Peluang ini menjadi lebih besar setelah diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada), sehingga masyarakat memiliki akses lebih besar untuk menentukan para pemimpinnya.
Pada praktiknya, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini memang tidak secara otomatis membawa perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Peluang money politics, manipulasi, politisasi adat dan ikatan primordial, serta mobilisasi massa tetap berlangsung. Para elit tetap berperan dominan dalam pilkada, minimal dalam menentukan pasangan calon yang akan berlaga dalam pilkada. Masyarakat hanya berperan dalam memberikan suara bagi para calon yang telah ditentukan para elit. Meskipun demikian, perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit tetap ada.
Tingginya persentase golput di sejumlah daerah mengindikasikan sikap apatisme masyarakat. Tuntutan akan calon independen, yang kemudian dikabulkan Mahkamah Konstitusi, juga mengindikasikan perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak berhenti sampai pilkada. Justru keduanya baru bermakna ketika para pemimpin terpilih tersebut mulai bekerja, merancang kebijakan dan program untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Inilah saat untuk menilai keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah.
Perubahan sistem dan aktor sebagai implikasi dari demokratisasi dan desentralisasi baru akan bermakna manakala diikuti dengan kebijakan dan program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian,otonomi tidak berhenti pada pemerintah daerah, tapi sampai pada masyarakat di daerah. Demokratisasi sesungguhnya bermakna sebagai upaya daerah dalam menerjemahkan otonomi yang dimilikinya untuk mensejahterakan masyarakat.
Daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menjabarkan kebebasan dan kewenangan yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Daerah-daerah seperti Solo, Sragen, Blitar, Jembrana, Solok, Banjar, dll telah membuktikan bahwa desentralisasi sungguh-sungguh dapat menjadi alat untuk bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan.
Daerah-daerah tersebut mampu menerjemahkan desentralisasi tidak hanya dalam bentuk transfer kewenangan antarlevel pemerintah, tapi juga dari pemerintah pada unsur non pemerintah. Melalui beragam model kemitraan, partisipasi publik dalam pengelolaan pelayanan publik meningkat. Melalui efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan sekaligus memberikan insentif untuk memotivasi kinerja aparat birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan daerah-daerah tersebut dalam menerjemahkan desentralisasi ditentukan pula oleh kepemimpinan kepala daerahnya.
Dalam jangka pendek, hal ini memang diperlukan untuk mengawali suatu perubahan, namun untuk menjamin kontinuitas perubahan ini, pembaharuan sistemik mutlak diperlukan agar desentralisasi tidak kembali diterjemahkan untuk kepentingan elit semata. Isu-isu tentang politik budaya, politik ruang dalam penataan wilayah, pengelolaan sumber daya lokal, relasi pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah menjadi isu baru yang berkembang dalam semangat demokratisasi dan desentralisasi dewasa ini. Wacana praktik demokrasi di level nasional dan lokal mengawali perjalanan transisi demokrasi di Indonesia.
Terdapat dua isu yang penting untuk menggambarkan proses demokratisasi tersebut, yakni penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah. Pemilu 2009 membawa harapan baru seiring dengan pemberlakuan sistem pemilihan yang memungkinkan masyarakat memilih secara langsung para anggota legislatif dan kepala eksekutif (presiden dan wakil presiden).
Pembaharuan ini diharapkan dapat memulihkan esensi pemilu sebagai kontrak sosial yang mengikat pemimpin politik dengan konstituennya. Demikian pula di level lokal, akhirnya tuntutan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) dipenuhi melalui UU No. 32 Tahun 2004, sehingga masyarakat di daerah pun berperan semakin menentukan dalam memilih para kepala daerah dan wakilnya. Semangat reformasi dan demokratisasi secara prosedural terwadahi melalui perubahan sistem pemilu dan pilkada ini, meskipun pada praktiknya, dominasi elit ternyata masih kuat menentukan dinamika politik di level nasional dan lokal. Kondisi inilah yang seolah mengindikasikan bahwa demokrasi tengah mengalami stagnasi bahkan memunculkan kekhawatiran bahwa demokrasi gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Di level lokal pun, praktik pilkada kenyataannya tidak secara otomatis berdampak pada pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah. Antara demokratisasi dan desentralisasi seolah ada missing link (keterputusan) dengan reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Keterputusan akibat desentralisasi yang terhenti di level elit, sehingga ke depan, agenda perluasan ruang publik tampaknya menjadi urgen untuk segera dilakukan agar demokrasi dan desentralisasi tidak dibajak untuk kepentingan segelintir elit.
Prinsip demokrasi yang mensyaratkan pengakuan akan keberagaman juga belum sepenuhnya terwujud. Praktik demokrasi di Indonesia justru masih diwarnai bangkitnya politik identitas, bahkan seiring dengan menguatnya otonomi daerah, etnosentrisme juga mewarnai relasi kekuasaan di daerah. Di sisi lain, globalisasi yang berkembang dewasa ini juga berdampak pada masuknya berbagai kepentingan global ke daerah. Semakin terbatasnya peran negara seringkali tidak diimbangi oleh penguatan kapasitas dan legitimasi pemerintah, sehingga yang berkembang adalah menguatnya identitas primordialistik, yang bila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik baik di level elit maupun massa. Strategi memadukan lokalitas dan globalisasi menjadi isu utama dalam wacana politik budaya dan otonomi daerah.
Wacana kapasitas pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan finansial daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Isu pengelolaan keuangan daerah masih menjadi wacana krusial dalam otonomi daerah. Isu ini tidak hanya terkait dengan otonomi pendapatan, tapi juga otonomi pembiayaan yang menjadi indikasi komitmen politik daerah dalam menangani permasalahan strategis di daerahnya. Kinerja anggaran menjadi salah satu tolok ukur evaluasi otonomi daerah yang menggambarkan hubungan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus mengindikasikan skala prioritas suatu daerah. Karena itu, pengembangan dan penerapan sistem penganggaran yang rasional dengan berbasis kinerja menjadi isu penting untuk mendukung otonomi daerah.
Wacana kesenjangan pembangunan antar daerah juga menjadi tema penting dalam praktik desentralisasi dewasa ini. Kesenjangan pembangunan menjadi akar penyebab berkembangnya tuntutan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru. Konsep penataan wilayah sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai pemekaran, karena pemerataan pembangunan pun dapat dilakukan melalui penggabungan daerah, pendelegasian kewenangan pada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil, atau melalui pembaharuan manajemen pemerintahan daerah. Namun, rendahnya kepercayaan pada figur otoritas dan memuncaknya kekecewaan pada pemerintah induk menyebabkan tuntutan pemekaran seolah menjadi satu-satunya solusi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu, wacana penataan wilayah juga berdimensi politis manakala dikaitkan dengan hubungan antar daerah. Di sini, pemerintah dituntut untuk mampu mengimbangi perubahan sosial tersebut dengan kebijakan penataan wilayah yang responsif dan antisipatif, termasuk akomodatif terhadap berbagai kepentingan yang ada di balik penataan wilayah.
Isu politik desentralisasi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya lokal. Potensi daerah merupakan modal utama bagi berjalannya otonomi daerah, namun pada praktiknya, pengelolaan sumber daya lokal tidak selalu menguntungkan masyarakat.
Dalam banyak kasus, banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam, penduduknya justru miskin dan mengalami ketertingalan dalam pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan sumber daya lokal yang cenderung kapitalis, justru menyebabkan masyarakat semakin marginal dan akhirnya berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan. Persaingan yang tidak seimbang antara pelaku pasar modern dengan pasar tradisional serta kasus-kasus pengelolaan potensi pertambangan yang malah menyebabkan kerusakan lingkungan, merupakan membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya lokal memerlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen dan keberpihakan ini seyogianya terlihat pada kebijakan publik yang dirumuskan, dalam pengalokasian anggaran, serta dalam standarisasi pelayanan publik yang akan menjamin bahwa masyarakat akan mendapat kompensasi yang layak dari pemanfaatan sumber daya lokal yang dimiliki daerah. Membaca wacana yang berkembang tersebut, nyatalah bahwa ruang lingkup demokratisasi dan desentralisasi telah berkembang pesat.
Memahami otonomi daerah tidak bisa sekedar menggunakan kacamata lokal, tapi juga kacamata global. Tidak bisa lagi berbasis perspektif birokrat atau teknorat, tetapi harus dari perspektif seluruh aktor. Tidak bisa lagi memahami daerah secara parsial, tapi saling terkait dalam suatu kerangka regionalisme. Karena itu, dalam menerjemahkan demokrasi dan desentralisasi, diperlukan paradigma baru yang multi perspektif dan sistemik, sehingga berbagai inovasi dalam pembaharuan pemerintahan daerah dapat terjamin kesinambungannya.

DEMOKRASI DAN DESENTRALISASI

Demokrasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang saat ini tengah populer dalam wacana publik, khususnya di Indonesia. Pasca reformasi, harapan publik tertumpu pada demokrasi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi yang berlangsung di hampir seluruh belahan dunia membawa perubahan dalam berbagai aspek ketatanegaraan, baik sistem maupun aktor, termasuk dalam pola hubungan pusat dan daerah. Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan, dari pusat ke daerah.
Dengan semangat desentralisasi, daerah menggunakan otonomi yang dimilikinya untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang dimilikinya. Selama lebih dari 3 dekade, kekayaan alam yang dimiliki daerah tidak pernah dinikmati oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Kesenjangan sangat nyata terlihat di daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya, namun miskin penduduknya.
Desentralisasi memberikan harapan baru pada masyarakat di daerah-daerah tersebut sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka manakala berhadapan dengan pemerintah pusat. Pada tataran aktor, desentralisasi membawa perubahan dengan lahirnya para pelaku baru dalam arena pertarungan kekuasaan. Implikasinya, terjadi perubahan dalam konfigurasi kekuasaan, yang semula didominasi para birokrat dan militer. Kelompok pengusaha yang awalnya berada di “belakang layar” mulai berani tampil dan turut bertarung memperebutkan jabatan-jabatan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah belakangan ini bahkan memunculkan pula figur tokoh-tokoh lokal, seperti jawara, kyai, kaum bangsawan setempat, dll sebagai pemain baru yang turut mempengaruhi relasi kekuasaan di daerah.
Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan menjadi lebih berimbang antara pusat dan daerah, maupun antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Peluang partisipasi masyarakat menjadi lebih besar, termasuk dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah. Peluang ini menjadi lebih besar setelah diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada), sehingga masyarakat memiliki akses lebih besar untuk menentukan para pemimpinnya.
Pada praktiknya, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini memang tidak secara otomatis membawa perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Peluang money politics, manipulasi, politisasi adat dan ikatan primordial, serta mobilisasi massa tetap berlangsung. Para elit tetap berperan dominan dalam pilkada, minimal dalam menentukan pasangan calon yang akan berlaga dalam pilkada. Masyarakat hanya berperan dalam memberikan suara bagi para calon yang telah ditentukan para elit. Meskipun demikian, perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit tetap ada.
Tingginya persentase golput di sejumlah daerah mengindikasikan sikap apatisme masyarakat. Tuntutan akan calon independen, yang kemudian dikabulkan Mahkamah Konstitusi, juga mengindikasikan perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak berhenti sampai pilkada. Justru keduanya baru bermakna ketika para pemimpin terpilih tersebut mulai bekerja, merancang kebijakan dan program untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Inilah saat untuk menilai keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah.
Perubahan sistem dan aktor sebagai implikasi dari demokratisasi dan desentralisasi baru akan bermakna manakala diikuti dengan kebijakan dan program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian,otonomi tidak berhenti pada pemerintah daerah, tapi sampai pada masyarakat di daerah. Demokratisasi sesungguhnya bermakna sebagai upaya daerah dalam menerjemahkan otonomi yang dimilikinya untuk mensejahterakan masyarakat.
Daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menjabarkan kebebasan dan kewenangan yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Daerah-daerah seperti Solo, Sragen, Blitar, Jembrana, Solok, Banjar, dll telah membuktikan bahwa desentralisasi sungguh-sungguh dapat menjadi alat untuk bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan.
Daerah-daerah tersebut mampu menerjemahkan desentralisasi tidak hanya dalam bentuk transfer kewenangan antarlevel pemerintah, tapi juga dari pemerintah pada unsur non pemerintah. Melalui beragam model kemitraan, partisipasi publik dalam pengelolaan pelayanan publik meningkat. Melalui efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan sekaligus memberikan insentif untuk memotivasi kinerja aparat birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan daerah-daerah tersebut dalam menerjemahkan desentralisasi ditentukan pula oleh kepemimpinan kepala daerahnya.
Dalam jangka pendek, hal ini memang diperlukan untuk mengawali suatu perubahan, namun untuk menjamin kontinuitas perubahan ini, pembaharuan sistemik mutlak diperlukan agar desentralisasi tidak kembali diterjemahkan untuk kepentingan elit semata. Isu-isu tentang politik budaya, politik ruang dalam penataan wilayah, pengelolaan sumber daya lokal, relasi pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah menjadi isu baru yang berkembang dalam semangat demokratisasi dan desentralisasi dewasa ini. Wacana praktik demokrasi di level nasional dan lokal mengawali perjalanan transisi demokrasi di Indonesia.
Terdapat dua isu yang penting untuk menggambarkan proses demokratisasi tersebut, yakni penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah. Pemilu 2009 membawa harapan baru seiring dengan pemberlakuan sistem pemilihan yang memungkinkan masyarakat memilih secara langsung para anggota legislatif dan kepala eksekutif (presiden dan wakil presiden).
Pembaharuan ini diharapkan dapat memulihkan esensi pemilu sebagai kontrak sosial yang mengikat pemimpin politik dengan konstituennya. Demikian pula di level lokal, akhirnya tuntutan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) dipenuhi melalui UU No. 32 Tahun 2004, sehingga masyarakat di daerah pun berperan semakin menentukan dalam memilih para kepala daerah dan wakilnya. Semangat reformasi dan demokratisasi secara prosedural terwadahi melalui perubahan sistem pemilu dan pilkada ini, meskipun pada praktiknya, dominasi elit ternyata masih kuat menentukan dinamika politik di level nasional dan lokal. Kondisi inilah yang seolah mengindikasikan bahwa demokrasi tengah mengalami stagnasi bahkan memunculkan kekhawatiran bahwa demokrasi gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Di level lokal pun, praktik pilkada kenyataannya tidak secara otomatis berdampak pada pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah. Antara demokratisasi dan desentralisasi seolah ada missing link (keterputusan) dengan reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Keterputusan akibat desentralisasi yang terhenti di level elit, sehingga ke depan, agenda perluasan ruang publik tampaknya menjadi urgen untuk segera dilakukan agar demokrasi dan desentralisasi tidak dibajak untuk kepentingan segelintir elit.
Prinsip demokrasi yang mensyaratkan pengakuan akan keberagaman juga belum sepenuhnya terwujud. Praktik demokrasi di Indonesia justru masih diwarnai bangkitnya politik identitas, bahkan seiring dengan menguatnya otonomi daerah, etnosentrisme juga mewarnai relasi kekuasaan di daerah. Di sisi lain, globalisasi yang berkembang dewasa ini juga berdampak pada masuknya berbagai kepentingan global ke daerah. Semakin terbatasnya peran negara seringkali tidak diimbangi oleh penguatan kapasitas dan legitimasi pemerintah, sehingga yang berkembang adalah menguatnya identitas primordialistik, yang bila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik baik di level elit maupun massa. Strategi memadukan lokalitas dan globalisasi menjadi isu utama dalam wacana politik budaya dan otonomi daerah.
Wacana kapasitas pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan finansial daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Isu pengelolaan keuangan daerah masih menjadi wacana krusial dalam otonomi daerah. Isu ini tidak hanya terkait dengan otonomi pendapatan, tapi juga otonomi pembiayaan yang menjadi indikasi komitmen politik daerah dalam menangani permasalahan strategis di daerahnya. Kinerja anggaran menjadi salah satu tolok ukur evaluasi otonomi daerah yang menggambarkan hubungan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus mengindikasikan skala prioritas suatu daerah. Karena itu, pengembangan dan penerapan sistem penganggaran yang rasional dengan berbasis kinerja menjadi isu penting untuk mendukung otonomi daerah.
Wacana kesenjangan pembangunan antar daerah juga menjadi tema penting dalam praktik desentralisasi dewasa ini. Kesenjangan pembangunan menjadi akar penyebab berkembangnya tuntutan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru. Konsep penataan wilayah sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai pemekaran, karena pemerataan pembangunan pun dapat dilakukan melalui penggabungan daerah, pendelegasian kewenangan pada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil, atau melalui pembaharuan manajemen pemerintahan daerah. Namun, rendahnya kepercayaan pada figur otoritas dan memuncaknya kekecewaan pada pemerintah induk menyebabkan tuntutan pemekaran seolah menjadi satu-satunya solusi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu, wacana penataan wilayah juga berdimensi politis manakala dikaitkan dengan hubungan antar daerah. Di sini, pemerintah dituntut untuk mampu mengimbangi perubahan sosial tersebut dengan kebijakan penataan wilayah yang responsif dan antisipatif, termasuk akomodatif terhadap berbagai kepentingan yang ada di balik penataan wilayah.
Isu politik desentralisasi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya lokal. Potensi daerah merupakan modal utama bagi berjalannya otonomi daerah, namun pada praktiknya, pengelolaan sumber daya lokal tidak selalu menguntungkan masyarakat.
Dalam banyak kasus, banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam, penduduknya justru miskin dan mengalami ketertingalan dalam pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan sumber daya lokal yang cenderung kapitalis, justru menyebabkan masyarakat semakin marginal dan akhirnya berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan. Persaingan yang tidak seimbang antara pelaku pasar modern dengan pasar tradisional serta kasus-kasus pengelolaan potensi pertambangan yang malah menyebabkan kerusakan lingkungan, merupakan membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya lokal memerlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen dan keberpihakan ini seyogianya terlihat pada kebijakan publik yang dirumuskan, dalam pengalokasian anggaran, serta dalam standarisasi pelayanan publik yang akan menjamin bahwa masyarakat akan mendapat kompensasi yang layak dari pemanfaatan sumber daya lokal yang dimiliki daerah. Membaca wacana yang berkembang tersebut, nyatalah bahwa ruang lingkup demokratisasi dan desentralisasi telah berkembang pesat.
Memahami otonomi daerah tidak bisa sekedar menggunakan kacamata lokal, tapi juga kacamata global. Tidak bisa lagi berbasis perspektif birokrat atau teknorat, tetapi harus dari perspektif seluruh aktor. Tidak bisa lagi memahami daerah secara parsial, tapi saling terkait dalam suatu kerangka regionalisme. Karena itu, dalam menerjemahkan demokrasi dan desentralisasi, diperlukan paradigma baru yang multi perspektif dan sistemik, sehingga berbagai inovasi dalam pembaharuan pemerintahan daerah dapat terjamin kesinambungannya.

DEMOKRASI DAN DESENTRALISASI

Demokrasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang saat ini tengah populer dalam wacana publik, khususnya di Indonesia. Pasca reformasi, harapan publik tertumpu pada demokrasi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi yang berlangsung di hampir seluruh belahan dunia membawa perubahan dalam berbagai aspek ketatanegaraan, baik sistem maupun aktor, termasuk dalam pola hubungan pusat dan daerah. Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan, dari pusat ke daerah.
Dengan semangat desentralisasi, daerah menggunakan otonomi yang dimilikinya untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang dimilikinya. Selama lebih dari 3 dekade, kekayaan alam yang dimiliki daerah tidak pernah dinikmati oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Kesenjangan sangat nyata terlihat di daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya, namun miskin penduduknya.
Desentralisasi memberikan harapan baru pada masyarakat di daerah-daerah tersebut sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka manakala berhadapan dengan pemerintah pusat. Pada tataran aktor, desentralisasi membawa perubahan dengan lahirnya para pelaku baru dalam arena pertarungan kekuasaan. Implikasinya, terjadi perubahan dalam konfigurasi kekuasaan, yang semula didominasi para birokrat dan militer. Kelompok pengusaha yang awalnya berada di “belakang layar” mulai berani tampil dan turut bertarung memperebutkan jabatan-jabatan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah belakangan ini bahkan memunculkan pula figur tokoh-tokoh lokal, seperti jawara, kyai, kaum bangsawan setempat, dll sebagai pemain baru yang turut mempengaruhi relasi kekuasaan di daerah.
Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan menjadi lebih berimbang antara pusat dan daerah, maupun antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Peluang partisipasi masyarakat menjadi lebih besar, termasuk dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah. Peluang ini menjadi lebih besar setelah diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada), sehingga masyarakat memiliki akses lebih besar untuk menentukan para pemimpinnya.
Pada praktiknya, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini memang tidak secara otomatis membawa perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Peluang money politics, manipulasi, politisasi adat dan ikatan primordial, serta mobilisasi massa tetap berlangsung. Para elit tetap berperan dominan dalam pilkada, minimal dalam menentukan pasangan calon yang akan berlaga dalam pilkada. Masyarakat hanya berperan dalam memberikan suara bagi para calon yang telah ditentukan para elit. Meskipun demikian, perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit tetap ada.
Tingginya persentase golput di sejumlah daerah mengindikasikan sikap apatisme masyarakat. Tuntutan akan calon independen, yang kemudian dikabulkan Mahkamah Konstitusi, juga mengindikasikan perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak berhenti sampai pilkada. Justru keduanya baru bermakna ketika para pemimpin terpilih tersebut mulai bekerja, merancang kebijakan dan program untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Inilah saat untuk menilai keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah.
Perubahan sistem dan aktor sebagai implikasi dari demokratisasi dan desentralisasi baru akan bermakna manakala diikuti dengan kebijakan dan program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian,otonomi tidak berhenti pada pemerintah daerah, tapi sampai pada masyarakat di daerah. Demokratisasi sesungguhnya bermakna sebagai upaya daerah dalam menerjemahkan otonomi yang dimilikinya untuk mensejahterakan masyarakat.
Daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menjabarkan kebebasan dan kewenangan yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Daerah-daerah seperti Solo, Sragen, Blitar, Jembrana, Solok, Banjar, dll telah membuktikan bahwa desentralisasi sungguh-sungguh dapat menjadi alat untuk bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan.
Daerah-daerah tersebut mampu menerjemahkan desentralisasi tidak hanya dalam bentuk transfer kewenangan antarlevel pemerintah, tapi juga dari pemerintah pada unsur non pemerintah. Melalui beragam model kemitraan, partisipasi publik dalam pengelolaan pelayanan publik meningkat. Melalui efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan sekaligus memberikan insentif untuk memotivasi kinerja aparat birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan daerah-daerah tersebut dalam menerjemahkan desentralisasi ditentukan pula oleh kepemimpinan kepala daerahnya.
Dalam jangka pendek, hal ini memang diperlukan untuk mengawali suatu perubahan, namun untuk menjamin kontinuitas perubahan ini, pembaharuan sistemik mutlak diperlukan agar desentralisasi tidak kembali diterjemahkan untuk kepentingan elit semata. Isu-isu tentang politik budaya, politik ruang dalam penataan wilayah, pengelolaan sumber daya lokal, relasi pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah menjadi isu baru yang berkembang dalam semangat demokratisasi dan desentralisasi dewasa ini. Wacana praktik demokrasi di level nasional dan lokal mengawali perjalanan transisi demokrasi di Indonesia.
Terdapat dua isu yang penting untuk menggambarkan proses demokratisasi tersebut, yakni penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah. Pemilu 2009 membawa harapan baru seiring dengan pemberlakuan sistem pemilihan yang memungkinkan masyarakat memilih secara langsung para anggota legislatif dan kepala eksekutif (presiden dan wakil presiden).
Pembaharuan ini diharapkan dapat memulihkan esensi pemilu sebagai kontrak sosial yang mengikat pemimpin politik dengan konstituennya. Demikian pula di level lokal, akhirnya tuntutan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) dipenuhi melalui UU No. 32 Tahun 2004, sehingga masyarakat di daerah pun berperan semakin menentukan dalam memilih para kepala daerah dan wakilnya. Semangat reformasi dan demokratisasi secara prosedural terwadahi melalui perubahan sistem pemilu dan pilkada ini, meskipun pada praktiknya, dominasi elit ternyata masih kuat menentukan dinamika politik di level nasional dan lokal. Kondisi inilah yang seolah mengindikasikan bahwa demokrasi tengah mengalami stagnasi bahkan memunculkan kekhawatiran bahwa demokrasi gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Di level lokal pun, praktik pilkada kenyataannya tidak secara otomatis berdampak pada pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah. Antara demokratisasi dan desentralisasi seolah ada missing link (keterputusan) dengan reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Keterputusan akibat desentralisasi yang terhenti di level elit, sehingga ke depan, agenda perluasan ruang publik tampaknya menjadi urgen untuk segera dilakukan agar demokrasi dan desentralisasi tidak dibajak untuk kepentingan segelintir elit.
Prinsip demokrasi yang mensyaratkan pengakuan akan keberagaman juga belum sepenuhnya terwujud. Praktik demokrasi di Indonesia justru masih diwarnai bangkitnya politik identitas, bahkan seiring dengan menguatnya otonomi daerah, etnosentrisme juga mewarnai relasi kekuasaan di daerah. Di sisi lain, globalisasi yang berkembang dewasa ini juga berdampak pada masuknya berbagai kepentingan global ke daerah. Semakin terbatasnya peran negara seringkali tidak diimbangi oleh penguatan kapasitas dan legitimasi pemerintah, sehingga yang berkembang adalah menguatnya identitas primordialistik, yang bila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik baik di level elit maupun massa. Strategi memadukan lokalitas dan globalisasi menjadi isu utama dalam wacana politik budaya dan otonomi daerah.
Wacana kapasitas pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan finansial daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Isu pengelolaan keuangan daerah masih menjadi wacana krusial dalam otonomi daerah. Isu ini tidak hanya terkait dengan otonomi pendapatan, tapi juga otonomi pembiayaan yang menjadi indikasi komitmen politik daerah dalam menangani permasalahan strategis di daerahnya. Kinerja anggaran menjadi salah satu tolok ukur evaluasi otonomi daerah yang menggambarkan hubungan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus mengindikasikan skala prioritas suatu daerah. Karena itu, pengembangan dan penerapan sistem penganggaran yang rasional dengan berbasis kinerja menjadi isu penting untuk mendukung otonomi daerah.
Wacana kesenjangan pembangunan antar daerah juga menjadi tema penting dalam praktik desentralisasi dewasa ini. Kesenjangan pembangunan menjadi akar penyebab berkembangnya tuntutan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru. Konsep penataan wilayah sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai pemekaran, karena pemerataan pembangunan pun dapat dilakukan melalui penggabungan daerah, pendelegasian kewenangan pada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil, atau melalui pembaharuan manajemen pemerintahan daerah. Namun, rendahnya kepercayaan pada figur otoritas dan memuncaknya kekecewaan pada pemerintah induk menyebabkan tuntutan pemekaran seolah menjadi satu-satunya solusi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu, wacana penataan wilayah juga berdimensi politis manakala dikaitkan dengan hubungan antar daerah. Di sini, pemerintah dituntut untuk mampu mengimbangi perubahan sosial tersebut dengan kebijakan penataan wilayah yang responsif dan antisipatif, termasuk akomodatif terhadap berbagai kepentingan yang ada di balik penataan wilayah.
Isu politik desentralisasi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya lokal. Potensi daerah merupakan modal utama bagi berjalannya otonomi daerah, namun pada praktiknya, pengelolaan sumber daya lokal tidak selalu menguntungkan masyarakat.
Dalam banyak kasus, banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam, penduduknya justru miskin dan mengalami ketertingalan dalam pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan sumber daya lokal yang cenderung kapitalis, justru menyebabkan masyarakat semakin marginal dan akhirnya berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan. Persaingan yang tidak seimbang antara pelaku pasar modern dengan pasar tradisional serta kasus-kasus pengelolaan potensi pertambangan yang malah menyebabkan kerusakan lingkungan, merupakan membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya lokal memerlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen dan keberpihakan ini seyogianya terlihat pada kebijakan publik yang dirumuskan, dalam pengalokasian anggaran, serta dalam standarisasi pelayanan publik yang akan menjamin bahwa masyarakat akan mendapat kompensasi yang layak dari pemanfaatan sumber daya lokal yang dimiliki daerah. Membaca wacana yang berkembang tersebut, nyatalah bahwa ruang lingkup demokratisasi dan desentralisasi telah berkembang pesat.
Memahami otonomi daerah tidak bisa sekedar menggunakan kacamata lokal, tapi juga kacamata global. Tidak bisa lagi berbasis perspektif birokrat atau teknorat, tetapi harus dari perspektif seluruh aktor. Tidak bisa lagi memahami daerah secara parsial, tapi saling terkait dalam suatu kerangka regionalisme. Karena itu, dalam menerjemahkan demokrasi dan desentralisasi, diperlukan paradigma baru yang multi perspektif dan sistemik, sehingga berbagai inovasi dalam pembaharuan pemerintahan daerah dapat terjamin kesinambungannya.

DEMOKRASI DAN DESENTRALISASI

Demokrasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang saat ini tengah populer dalam wacana publik, khususnya di Indonesia. Pasca reformasi, harapan publik tertumpu pada demokrasi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi yang berlangsung di hampir seluruh belahan dunia membawa perubahan dalam berbagai aspek ketatanegaraan, baik sistem maupun aktor, termasuk dalam pola hubungan pusat dan daerah. Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan, dari pusat ke daerah.
Dengan semangat desentralisasi, daerah menggunakan otonomi yang dimilikinya untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang dimilikinya. Selama lebih dari 3 dekade, kekayaan alam yang dimiliki daerah tidak pernah dinikmati oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Kesenjangan sangat nyata terlihat di daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya, namun miskin penduduknya.
Desentralisasi memberikan harapan baru pada masyarakat di daerah-daerah tersebut sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka manakala berhadapan dengan pemerintah pusat. Pada tataran aktor, desentralisasi membawa perubahan dengan lahirnya para pelaku baru dalam arena pertarungan kekuasaan. Implikasinya, terjadi perubahan dalam konfigurasi kekuasaan, yang semula didominasi para birokrat dan militer. Kelompok pengusaha yang awalnya berada di “belakang layar” mulai berani tampil dan turut bertarung memperebutkan jabatan-jabatan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah belakangan ini bahkan memunculkan pula figur tokoh-tokoh lokal, seperti jawara, kyai, kaum bangsawan setempat, dll sebagai pemain baru yang turut mempengaruhi relasi kekuasaan di daerah.
Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan menjadi lebih berimbang antara pusat dan daerah, maupun antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Peluang partisipasi masyarakat menjadi lebih besar, termasuk dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah. Peluang ini menjadi lebih besar setelah diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada), sehingga masyarakat memiliki akses lebih besar untuk menentukan para pemimpinnya.
Pada praktiknya, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini memang tidak secara otomatis membawa perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Peluang money politics, manipulasi, politisasi adat dan ikatan primordial, serta mobilisasi massa tetap berlangsung. Para elit tetap berperan dominan dalam pilkada, minimal dalam menentukan pasangan calon yang akan berlaga dalam pilkada. Masyarakat hanya berperan dalam memberikan suara bagi para calon yang telah ditentukan para elit. Meskipun demikian, perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit tetap ada.
Tingginya persentase golput di sejumlah daerah mengindikasikan sikap apatisme masyarakat. Tuntutan akan calon independen, yang kemudian dikabulkan Mahkamah Konstitusi, juga mengindikasikan perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak berhenti sampai pilkada. Justru keduanya baru bermakna ketika para pemimpin terpilih tersebut mulai bekerja, merancang kebijakan dan program untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Inilah saat untuk menilai keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah.
Perubahan sistem dan aktor sebagai implikasi dari demokratisasi dan desentralisasi baru akan bermakna manakala diikuti dengan kebijakan dan program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian,otonomi tidak berhenti pada pemerintah daerah, tapi sampai pada masyarakat di daerah. Demokratisasi sesungguhnya bermakna sebagai upaya daerah dalam menerjemahkan otonomi yang dimilikinya untuk mensejahterakan masyarakat.
Daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menjabarkan kebebasan dan kewenangan yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Daerah-daerah seperti Solo, Sragen, Blitar, Jembrana, Solok, Banjar, dll telah membuktikan bahwa desentralisasi sungguh-sungguh dapat menjadi alat untuk bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan.
Daerah-daerah tersebut mampu menerjemahkan desentralisasi tidak hanya dalam bentuk transfer kewenangan antarlevel pemerintah, tapi juga dari pemerintah pada unsur non pemerintah. Melalui beragam model kemitraan, partisipasi publik dalam pengelolaan pelayanan publik meningkat. Melalui efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan sekaligus memberikan insentif untuk memotivasi kinerja aparat birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan daerah-daerah tersebut dalam menerjemahkan desentralisasi ditentukan pula oleh kepemimpinan kepala daerahnya.
Dalam jangka pendek, hal ini memang diperlukan untuk mengawali suatu perubahan, namun untuk menjamin kontinuitas perubahan ini, pembaharuan sistemik mutlak diperlukan agar desentralisasi tidak kembali diterjemahkan untuk kepentingan elit semata. Isu-isu tentang politik budaya, politik ruang dalam penataan wilayah, pengelolaan sumber daya lokal, relasi pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah menjadi isu baru yang berkembang dalam semangat demokratisasi dan desentralisasi dewasa ini. Wacana praktik demokrasi di level nasional dan lokal mengawali perjalanan transisi demokrasi di Indonesia.
Terdapat dua isu yang penting untuk menggambarkan proses demokratisasi tersebut, yakni penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah. Pemilu 2009 membawa harapan baru seiring dengan pemberlakuan sistem pemilihan yang memungkinkan masyarakat memilih secara langsung para anggota legislatif dan kepala eksekutif (presiden dan wakil presiden).
Pembaharuan ini diharapkan dapat memulihkan esensi pemilu sebagai kontrak sosial yang mengikat pemimpin politik dengan konstituennya. Demikian pula di level lokal, akhirnya tuntutan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) dipenuhi melalui UU No. 32 Tahun 2004, sehingga masyarakat di daerah pun berperan semakin menentukan dalam memilih para kepala daerah dan wakilnya. Semangat reformasi dan demokratisasi secara prosedural terwadahi melalui perubahan sistem pemilu dan pilkada ini, meskipun pada praktiknya, dominasi elit ternyata masih kuat menentukan dinamika politik di level nasional dan lokal. Kondisi inilah yang seolah mengindikasikan bahwa demokrasi tengah mengalami stagnasi bahkan memunculkan kekhawatiran bahwa demokrasi gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Di level lokal pun, praktik pilkada kenyataannya tidak secara otomatis berdampak pada pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah. Antara demokratisasi dan desentralisasi seolah ada missing link (keterputusan) dengan reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Keterputusan akibat desentralisasi yang terhenti di level elit, sehingga ke depan, agenda perluasan ruang publik tampaknya menjadi urgen untuk segera dilakukan agar demokrasi dan desentralisasi tidak dibajak untuk kepentingan segelintir elit.
Prinsip demokrasi yang mensyaratkan pengakuan akan keberagaman juga belum sepenuhnya terwujud. Praktik demokrasi di Indonesia justru masih diwarnai bangkitnya politik identitas, bahkan seiring dengan menguatnya otonomi daerah, etnosentrisme juga mewarnai relasi kekuasaan di daerah. Di sisi lain, globalisasi yang berkembang dewasa ini juga berdampak pada masuknya berbagai kepentingan global ke daerah. Semakin terbatasnya peran negara seringkali tidak diimbangi oleh penguatan kapasitas dan legitimasi pemerintah, sehingga yang berkembang adalah menguatnya identitas primordialistik, yang bila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik baik di level elit maupun massa. Strategi memadukan lokalitas dan globalisasi menjadi isu utama dalam wacana politik budaya dan otonomi daerah.
Wacana kapasitas pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan finansial daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Isu pengelolaan keuangan daerah masih menjadi wacana krusial dalam otonomi daerah. Isu ini tidak hanya terkait dengan otonomi pendapatan, tapi juga otonomi pembiayaan yang menjadi indikasi komitmen politik daerah dalam menangani permasalahan strategis di daerahnya. Kinerja anggaran menjadi salah satu tolok ukur evaluasi otonomi daerah yang menggambarkan hubungan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus mengindikasikan skala prioritas suatu daerah. Karena itu, pengembangan dan penerapan sistem penganggaran yang rasional dengan berbasis kinerja menjadi isu penting untuk mendukung otonomi daerah.
Wacana kesenjangan pembangunan antar daerah juga menjadi tema penting dalam praktik desentralisasi dewasa ini. Kesenjangan pembangunan menjadi akar penyebab berkembangnya tuntutan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru. Konsep penataan wilayah sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai pemekaran, karena pemerataan pembangunan pun dapat dilakukan melalui penggabungan daerah, pendelegasian kewenangan pada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil, atau melalui pembaharuan manajemen pemerintahan daerah. Namun, rendahnya kepercayaan pada figur otoritas dan memuncaknya kekecewaan pada pemerintah induk menyebabkan tuntutan pemekaran seolah menjadi satu-satunya solusi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu, wacana penataan wilayah juga berdimensi politis manakala dikaitkan dengan hubungan antar daerah. Di sini, pemerintah dituntut untuk mampu mengimbangi perubahan sosial tersebut dengan kebijakan penataan wilayah yang responsif dan antisipatif, termasuk akomodatif terhadap berbagai kepentingan yang ada di balik penataan wilayah.
Isu politik desentralisasi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya lokal. Potensi daerah merupakan modal utama bagi berjalannya otonomi daerah, namun pada praktiknya, pengelolaan sumber daya lokal tidak selalu menguntungkan masyarakat.
Dalam banyak kasus, banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam, penduduknya justru miskin dan mengalami ketertingalan dalam pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan sumber daya lokal yang cenderung kapitalis, justru menyebabkan masyarakat semakin marginal dan akhirnya berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan. Persaingan yang tidak seimbang antara pelaku pasar modern dengan pasar tradisional serta kasus-kasus pengelolaan potensi pertambangan yang malah menyebabkan kerusakan lingkungan, merupakan membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya lokal memerlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen dan keberpihakan ini seyogianya terlihat pada kebijakan publik yang dirumuskan, dalam pengalokasian anggaran, serta dalam standarisasi pelayanan publik yang akan menjamin bahwa masyarakat akan mendapat kompensasi yang layak dari pemanfaatan sumber daya lokal yang dimiliki daerah. Membaca wacana yang berkembang tersebut, nyatalah bahwa ruang lingkup demokratisasi dan desentralisasi telah berkembang pesat.
Memahami otonomi daerah tidak bisa sekedar menggunakan kacamata lokal, tapi juga kacamata global. Tidak bisa lagi berbasis perspektif birokrat atau teknorat, tetapi harus dari perspektif seluruh aktor. Tidak bisa lagi memahami daerah secara parsial, tapi saling terkait dalam suatu kerangka regionalisme. Karena itu, dalam menerjemahkan demokrasi dan desentralisasi, diperlukan paradigma baru yang multi perspektif dan sistemik, sehingga berbagai inovasi dalam pembaharuan pemerintahan daerah dapat terjamin kesinambungannya.

Hasan Ara

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

FEDERASI DAN DESENTRALISASI-OTONOMI DAERAH

Hasan Ara

A. Pengantar

Perdebatan tentang bentuk Negara tetap merupakan persoalan yang sering muncul sekalipun hal itu sebenarnya sudah merupakan sesuatu yang klasik. Sejak masa transisi muncul usulan dari berbagai pihak bahwa bentuk Negara yang bersifat “federasi” merupakan salah satu alternative yang terbaik agar supaya kebutuhan Negara Indonesia dapat dipelihara.Ide bentuk Negara federasi merupakan keinginan Amien Rais yang juga pada saat itu menjabat sebagai Ketua Umum PAN. Ide ini mencuat akibat sentralisasi kekuasaan yang terlalu besar pada masa pemerintahan Soeharto dan itu dijalankan selama 32 tahun.Pada masa itu tidak ada pemikiran atau perdebatan tentang bentuk Negara, karena semua membawa konsekuensi politik.

Perdebatan tentang bentuk Negara Kesatuan atau Federasi bukanlah harga mati, karena masih ada kemungkinan untuk memunculkan model lain dari kedua pilihan tersebut. Boleh juga menggunakan bentuk Negara kesatuan tapi subtansinya federasi. Bentuk Negara terus menjadi wacana dan pengkajian dari kalangan ilmuwan, politisi, dan pemerintah. Bentuk Negara seperti apa yang cocok dengan kondisi bangsa Indonesia, apakah bentuk Negara federasi, kesatuan, atau ada bentuk Negara yang lain?

Tampaknya pemerintah lebih menjatuhkan pilihan kepada Negara kesatuan tetapi dengan konsep berbeda dengan Negara Kesatuan pada masa orde baru. Pilihan pemerintah sejalan dengan kajian dari kalangan ilmuwan, politisi dan tentunya masyarakat. Mengapa demikian? Dari kajian yang dilakukan oleh kalangan ilmuwan politik, format pemerintahan Negara yang federalistik memerlukan persyaratan tertentu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sebuah Negara.

Pemilihan sebuah bentuk Negara mempunyai kaitan yang sangat erat dengan struktur sosial dan etnisitas masyarakat yang ada dalam Negara tersebut. Sebuah Negara yang sangat tinggi tingkat homogenitasnya tidak sulit mempraktekkan federalismee, terutama yang menyangkut derajat pemilahan sosialnya. Sebaliknya dalam masyarakat yang sangat tinggi tingkat fragmentasi sosialnya, maka diperlukan sebuah pemerintahan nasional yang kuat. Selain itu, format politik dalam sebuah Negara juga ikut menentukan terhadap pilihan atas bentuk Negara, yaitu menyangkut derajad demokratisasi dari Negara tersebut.

B. Federalisme-Federasi

Daniel J. Elazar (dalam Seymour Martin Lipset, 1995, p.474-5) menyatakan dengan singkat federalisme” merupakan bentuk Negara asosiasi politik dan organisasi yang menyatukan unit-unit politik yang terpisah ke dalam suatu sistem politik yang lebih komprehensif dan mengijinkan masing-masing unit politik  tersebut untuk tetap memiliki atau menjaga integritas politiknya secara fundamental”

Federalisme dapat juga dipahami sebagai mekanisme berbagi kekuasaan secara konstitusional di mana kombinasi dari “ Berpemerintahan Sendiri” dan “berbagi kekuasaan” dijamin dalam konstitusi tersebut. Didalam sistem yang federalistik, unit-unit politik memiliki otonomi secara utuh, baik yang menyangkut wewenang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Didalam sistem ini diakui pula mekanisme berbagi kekuasaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah Negara bagian dengan pemerintah daerahnya. Struktur pemerintahan dalam Negara federalis tidaklah bertingkat sebagaimana diamati dalam sejumlah Negara kesatuan karena, hakikat otonomi antara Negara bbagian dengan pemerintah daerah pada dasarnya sama. Gubernur Negara bagian bukanlah atasan  langsung dan walikota di City, County, Township, atau apa pun namanya sebagaimana terlihat di Amerika Serikat.

Yang membedakannya secara mencolok dengan sistem pemerintahan yang unitaristik adalah yang menyangkut keadulatan. Didalam federalismee, kedaulatan diperoleh dari unit-unit politik yang terpisah-pisah dan kemudian sepakat membentuk sebuah pemerintahan bersama.Sementara itu, di dalam pemerintahan yang unitaristik kedaulatan langsung bersumber dari seluruh penduduk dalam Negara tersebut.

Sekalipun federalisme merupakan puncak dari desentralisasi, akan tetapi tidak jarang federalismee itu bertentangan dengan desentralisasi. Dikanada, misalnya, pemerintah federal dapat membatalkan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah propinsi, dan bahkan menginstruksikan Letnan Gubernur untuk menundanya. Dibekas Negara Uni Soviet bahkan konstitusinya menentukan bahwa satu-satunya yang berhak melakukan amandemen terhadap konstitusi adalah Pemerintah Pusat. Bahkan kekuasaan Pemerintah Pusat sangat besar dibandingkan dengan yang dimiliki atau yang menjadi haknya pemerintah Negara Bagian di Negara itu.

Federalisme merupakan sebuah mekanisme hubungan antara Pemerintah pusat dengan Negara-Negara Bagian yang hampir tidak memungkinkan, paling tidak secara teoritik, bagi pemerintah federal untuk melakukan perubahan terhadap pemerinthan local. Dalam hal wilayah pemerintahan, misalnya, sangatlah sulit bagi pusat untuk melakukan perubahan baik dalam bentuk penambahan atau pengurangan jumlahnya, atau bahkan perubahan bentuk geografisnya. Hal itu tidak memungkinkan karena konstitusi dalam pemerintahan federal sudah memberikan perlindungan yang sangat kuat bagi pemerintahan local. Apalagi dalam struktur legislatif dalam pemerintahan federal sangat melindungi kepentingan pemerintah local, terutama dengan memberikan tempat secara khusus bagi perwakilan pemerintahan local, terutama dengan mekanisme yang menggunakan sistem bi-kameral.

Dari berbagai pengalaman, pada umumnya federalismee sangat rapuh di Negara-negara yang sedang berkembang, bahkan federalismee dapat menjurus kepada sentralisasi kekuasaan di pusat pemerintahan. Hal itu terjadi di Nigeria. Pada awalnya jumlah Negara Bagian dinegara tersebut hanyalah empat. Kemudian berkembang menjadi dua belas, lalu Sembilan belas. Hal itu terjadi dalam rangka menghalangi kemungkinan untuk memisahkan diri dari sejumlah wilayah di Negeria.

Federalisme sebagai sebuah bentuk pemerintahan Negara menyangkut bagaimana  menata keseimbangan yang sangat sulit pemerintah Negara Bagian dengan Pemerintah Federal dan antara Pemerintah Negara Bagian dengan Negara Bagian lainnya.Oleh, karena itu dibutuhkan ideology  yang sangat kuat  untuk memiliki komitmen terhadap federalisme. Tanpa komitmen ideology tentang federalismee maka Pemerintah Federal akan terpecah. Keluarnya Singapura dari Federasi Malaysia merupakan contoh yang jelas. Jadi, semua elemen dalam Negara harus memiliki komitmen ideologis, dan itu merupakan salah satu kunci memelihara integrasi federalisme

Elazar menyatakan ada enam prinsip bagi berlakunya federalismee sebagaimana yang dia amati di berbagai Negara mempraktekkan sistem pemerintahan, yaitu :

Prinsip yang pertama adalah apa yang disebut “ Non Centralization”. Didalam federalisme tidak ada pusat kekuasaan yang mendominasi unit-unit politik yang lainnya karena antara unit politik dengan pusat kekuasaan mempunyai kedudukan atau status yang sama. Hanya saja melalui pengaturan, pemerintah federal memiliki hak-hak yang bersifat ekslusif, seperti misalnya, menyangkut politik luar negeri, pertahanan, kebijaksanaan moneter dan pencetakan uang, dan lain-lain. Akan tetapi, pada dasarnya kekuasaan tidaklah bersifat hirarkis dalam bentuk pyramidal dimana aura kekuasaan berada di puncak paramida sebagaimana dalam pemerintahan yang unitaristik. Dengan demikian dibawah, federalisme tidak ada pola hubungan antara Pusat dengan Periperi sebagaimana dikenal di berbagai Negara.

Prinsip yang kedua adalah menyangkut derajad perwujudan demokrasi. Negara-negara yang menjalankan pemerintahan yang federalistik pada umumnya sejalan dengan komitmen dari masyarakat dalam Negara tersebut untuk menjalankan demorasi seutuhnya. Hal itu kita dapat amati di Amerika Serikat, Kanada, Australia, Jerman, India, Argentina, dan Brazil. Barangkali yang dapat dijadikan pengecualian adalah Malaysia. Negara yang terakhir ini format politiknya otoritarian tetapi format pemerintahannya adalah federalistik.

Prinsip yang ketiga bagi terlaksananya sistem pemerintahan yang federalistik adalah terwujudnya mekanisme checks and balances dalam sebuah  demokrasi. Mekanisme itu adalah bagimana mengatur hubungan di antara lembaga-lembaga Negara, serta hubungan antara warga masyarakat dengan Negara.

Prinsip yang keempat menurut Elazar adalah apa yang disebutnya sebagai “Open Bargaining”. Federalismee harus memungkinkan terjadinya rundingan secara terbuka di antara berbagai pihak, dan rundingan-rundingan tersebut harus dilaksanakan secara terbuka.

Prinsip yang kelima yang sangat mendasar di dalam  menyelenggarakan federalisme adalah menyangkut Constitualism. Prinsip noncentralization adalah sesuatu  yang sangat kompleks. Demikian juga halnya dengan checks and balances ataupun bargaining yang terbuka.

Prinsip yang keenam adalah menyangkut unit-unit pemerintahan yang sudah tetap (Fixed units). Garis pembatas antara satu lembaga, antara wilayah Negara bagian, antara wilayah daerah sudah merupakan sesuatu yang sangat jelas, sehingga tidak akan dengan mudah diutak-atik lagi demi kepentingan yang sesaat.Pengalaman penyelenggaraan sistem federalisme di berbagai Negara menunjukkan kuatnya komitmen untuk tetap menjaga garis demarkasi ini dengan mantap.Mengubah jumlah propinsi atau Negara bagian, demikian juga mengubah pemerintah daerah, dan mengubah jumlah lembaga-lembaga pemerintah sangat jarang sekali dilakukan. Bahkan pengalaman pemerintah di sejumlah Negara menunjukkan bahwa penentuan besaran kabinet harus mendapat persetujuan dari lembaga legislatif.

B. Desentralisasi-Otonomi

Dengan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam mengadopsi dan mewujudkan pemerintahan yang federalistik, maka memang sebagai alternatif adalah dengan memilih bentuk Negara Kesatuan dengan penyelenggaraan pemerintahan atas dasar prinsip-prinsip desentralisasi, yang menyangkut hubungan kekuasaan dengan segala dimensinya antara pemerintah nasional dengan pemerintah daerah.

Pilihan untuk memilih desentralisasi/otonomi, yang sangat banyak diungkapkan adalah antara lain :

  1. 1. Efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.

Organisasi Negara merupakan sebuah entitas yang sangat kompleks. Pemerintah Negara mengelola berbagai dimensi kehidupan, seperti bidang sosial , kesejahteraan masyarakat, ekonomi, keuangan, politik, integrasi sosial, pertahanan, keamanan dalam negeri, dan lain-lain. Pemerintah juga mempunyai fungsi distributif dan regulatif  dan ekstraktif guna memobilisasi sumber daya keuangan dalam rangka membiayai aktifitas penyelenggaraan Negara.

Dengan pilihan desentralisasi maka beban pemerintah pusat yang sangat komplek dapat  dilakukan efisiensi-efektifitas penyelenggaraan Negara, melalui  Pembagian Tugas serta Pemberian Kewenangan. Hal ini sangat mutlak dilakukan dan tidak dapat dihindarkan dalam mengelola sebuah Negara modern.Negara Singapura dengan penduduk sekitar tiga juta jiwa dan wilayah geografis seluas sekitar 500 Km dan Hongkong, serta Negara sebuah pulau seperti di Pasifik dan Karibia, juga menggunakan prinsip yang sama, yaitu pembagian tugas dan pemberian dan kewenangan.

Pemberian kewenangan (devolution of authority) kepada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan sesuatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari.Mengingat begiti tinggi tingkat fragmentasi sosial dalam sebuah Negara, maka ada hal-hal tertentu yang harus diselenggarakan secara local di mana Pemerintahan Daerah akan lebih baik menyelenggarakannya ketimbang dilakukan secara nasional sentralistik.

  1. 2. Pendidikan Politik

Banyak kalangan ilmu politik berargumentasi bahwa pemerintahan daerah merupakan kancah pelatihan (Training ground) dan pengembangan demokrasi dalam sebuah Negara. John Stuart Mill dalam tulisannya “ Representative Government” menyatakan bahwa dengan adanya pemerintahan daerah maka hal itu akan menyediakan kesempatan bagi warga masyarakat berpartisipasi politik, baik dalam rangka memilih atau kemungkinan untuk dipilih untuk suatu jabatan politik.

  1. 3. Pemerintah Daerah sebagai persiapan untu karir politik lanjutan

Banyak kalangan ilmu politik sepakat bahwa pemerintah daerah merupakan  langkah persiapan untuk meniti karir lanjutan, terutama karir di bidang politik dan pemerintahan di tingkat nasional.Sesuatu hal yang mustahil bagi seseorang untuk muncul dengan begitu saja menjadi politisi berkaliber nasional ataupun internasional. Umumnya seseorang sebelum sampai pada suatu tingkatan berkiprah pada suatu jenjang tertentu memerlukan persiapan yang sangat panjang. Dan keberadaan institusi local, terutama pemerintah daerah (eksekutif dan legislative local) merupakan wahana yang banyak dimanfaatkan seseorang guna menapak karir politik yang lebih tinggi, misalnya menjadi Gubernur, Anggota DPR, Menteri, ataupun Presiden. Tentu saja hanya orang-orang yang menonjol prestasi dan kepribadiannya yang tidak harus melalui proses penjenjangan pembentukan garis politik.

  1. 4. Stabilitas Politik

Kalangan ilmuwan politik/pemerintahan hampir semuanya sepakat bahwa salah satu manfaat dari desentralisasi otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah penciptaan politik yang stabil, dengan alas an yang dapat dipertanggungjawabkan. Sharpe (1981), misalnya berargumentasi bahwa stabilitas politik nasional mestinya berawal dari stabilitas politik pada tingkat lokal. Kenyataan membuktikan bahwa banyak Negara yang mengalami gangguan politik dikarenakan adanya kecenderungan  untuk memperlakukan daerah dengan tidak adil, bahkan lebih cenderung sentralistik. Pengalaman perjalanan politik bangsa Indonesia menunjukkan hal itu dengan jelas, misalnya Aceh dan Papua.

  1. 5. Kesetaraan Politik (Political Equality)

Dengan dibrntuknya pemerintahan daerah maka kesetaraan politik di antara berbagai kompenen masyarakat akan terwujud. Mengapa demikian? Masyarakat di tingkat local, sebagaimana halnya dengan masyarakat di Pusat pemerintahan, akan mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam politik, apakah itu  dengan melalui pemberian suara pada waktu pemilihan Kepala Desa, Bupati, Walikota dan bahkan Gubernur.

Partisipasi politik yang luas mengandung makna kesetaraan yang meluas pula di antara warga masyarakat dalam sebuah Negara. Dan pemerintah daerah memberikan peluang terciptanya kesetaraan politik, karena biasanya pemerintahan nasional kurang begitu antusias memperhatikan posisi politik  dari kalangan masyarakat di daerah.

  1. 6. Akuntabilitas Publik

Demokrasi politik akan menciptakan kebebasan bagi warga masyarakat. Hal itu dikupas panjang lebar oleh  John Stuart Mill dalam teorinya yang menyangkut “Liberty” .Salah satu elemen yang tidak dapat dinafikkan dalam demokrasi dan desentralisasi adalah akuntabilitas publik. Pemegang jabatan publik harus mampu mempertanggungjawabkan segala bentuk pilihan kebijaksanaannya dan politiknya kepada warga masyarakat yang mempercayakan kepadanya jabatan politik tersebut.

  1. C. Penutup

Mengadopsi sebuah kebijaksanaan desentralisasi adalah sesuatu yang rasional yang dilakukan pemerintah pusat untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah. Alasan rasionalnya, yaitu : pertama, persiapan ke arah federasi Indonesia masih belum memungkinkan. Kedua, pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihata nation state (negara bangsa) yang sudah lama kita bangun, dan kita pelihara. Ketiga, Sentralisasi/dekonsentrasi terbukti gagal mengatasi kris nasional, keempat, pemantapan demokrasi politik. Alas an yang diyakini sebagai dasar memilih desentralisasi adalah dalam rangka memantapkan kehidupan demokrasi Indonesia dimasa-masa yang akan datang. Kelima, Keadilan. Desentralisasi akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah Negara. Dengan memperhatikan alasan rasional di atas, maka desentralisai merupakan pilihan tepat dalam menentukan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Gaffar, Afan, dkk, (2007), “Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan” , Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Elazar, Daniel J, (1995) “ Federalism”, dalam Afan Gafar, dkk, Ed. II, 1995, “Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan” , Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Cheema, Shabbir G, and dennis Rondinelli (1983) “Decentralization and development, policy implementation in developing countries” dalam Afan Gafar, dkk, Ed. II, 1995, “Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan” , Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

KONFLIK ETNIS DAN RESOLUSI KONFLIK BERBASIS GOVERNANCE DALAM OTONOMI DAERAH

 

Hasan Ara

Hasan Ara

 

Wacana mengenai etnisitas dan politik identitas kembali menguat pada masa transisi ini bersamaan dengan krisis legitimasi pemerintahan nasional. Konsep nasionalisme yang dibangun selama hampir enam puluh lima tahun lebih kemudian menjadi konsep yang diperdebatkan eksistensinya. Pada masa pasca kemerdekaan, upaya membangun nasionalisme didasarkan atas jargon revolusi yang membangkitkan perasaan senasib sepenanggungan.

Dalam format yang hampir sama, strategi ini diterapkan oleh rezim Orde Baru melalui jargon pembangunan sebagai upaya kebersamaan untuk mencapai kemajuan. Permasalahan kemudian timbul ketika ternyata kemajuan yang dicapai ternyata tidak disertai kebersamaan. Pola sentralisme yang diterapkan sebagai konsekuensi model pembangunan ekonomi ternyata menimbulkan kesenjangan antar daerah. Mulai muncul ketidakpuasan daerah akan perlakuan negara (pemerintah pusat).

Ketidakpuasan akan redistribusi sumber-sumber daya alam, personil, dan keuangan menjadi latar belakang menguatnya sentimen primordial. Pada akhirnya, identitas etnisitas digunakan sebagai instrument politik untuk menekan negara. Politik identitas inilah yang kemudian mengemuka dalam bentuk tuntutan tuntutan separatis atupun disintegrasi negara. Kasus Aceh, Papua, dan Riau menjadi contoh ketika isu etnisitas digunakan sebagai bargaining power untuk menekan negara agar lebih memperhatikan daerah.

Konteks global pun turut mempengaruhi menguatnya politik identitas. John Naisbitt menggunakan konsep global paradox untuk menjelaskan kecenderungan menguatnya lokalitas berhadapan dengan standarisasi dan penyeragaman internasional. Penyeragaman dan standarisasi global melalui prinsip-prinsip liberalisme di satu sisi menggoyah eksistensi kelompok-kelompok masyarakat yang secara Kultural tidak menganut kultur liberal. Hal inilah yang mendorong bangkitnya isu etnisitas dan kearifan lokal sebagai counter discourse terhadap wacana globalisasi.

Politik desentralisasi melalui otonomi daerah pasca-Orde Baru membawa implikasi pergeseran lokus politik ke daerah-daerah adalah munculnya kekhawatiran akan semakin kuatnya fragmentasi masyarakat politik di daerah berdasarkan kriteria-kriteria lokal. Kekhawatiran ini menjadi beralasan ketika hampir semua daerah di Indonesia ditandai dengan struktur masyarakat yang majemuk yang berpotensi bagi munculnya sentimen-sentimen komunal dalam kehidupan politik lokal. Sentimen lokal yang sangat kuat dapat mengarah pada munculnya konflik horisontal yang bersifat primordial.

Dalam bentuk yang lebih konkret, konflik primordial ini dapat berupa diskriminasi terhadap kelompok primordial yang jumlahnya lebih sedikit bahkan dapat juga mengarah pada berkembangnya etnosentrisme atau semangat kedaerahan yang berlebihan. Kasus-kasus pemilihan kepala daerah mengungkapkan semakin meluasnya penggunaan istilah “putra daerah” sebagai parameter etnisitas yang seringkali tidak diimbangi dengan pertimbangan profesionalisme dan prinsip persamaan hak bagi setiap komponen masyarakat lokal untuk berkompetisi dalam rekrutmen politik maupun rekrutmen birokrasi. Demikian pula, tuntutan untuk melakukan pemekaran wilayah atau pembentukan propinsi/kabupaten/kota yang baru dapat menggambarkan fenomena kebangkitan etnisitas sekaligus perebutan penguasaan sumber-sumber daya alam tertentu, seperti kelautan, bahan tambang, kehutanan, dan sebagainya.

Berbagai kecenderungan inilah yang mengarah pada potensi munculnya konflik etnis yang mengakar dan sulit terselesaikan. Secara empirik, telah ditunjukkan bahwa seringkali konflik etnis dipicu oleh masalah identitas yang berdempetan dengan masalah distribusi sosial maupun ekonomi yang tidak merata.

Pemetaan Konflik Etnis : Identifikasi Penyebab

Pemetaan konflik merupakan metode yang dapat digunakan untuk mencari penyelesaian konflik, baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global. Wehr  mendefinisikan pemetaan konlik sebagai metode untuk menggambarkan asal-mula, sifat, dinamika, dan kemungkinan penyelesaian suatu konflik tertentu pada waktu tertentu dengan menggunakan analisis berstruktur.

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa konflik-konflik bernuansa etnis yang sekarang terjadi di Indonesia sebenarnya dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan daerah akan perlakuan sentralisasi oleh pemerintah pusat. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya ada beberapa hal yang dipandang sebagai penyebab munculnya aspirasi-aspirasi kedaerahan yang berujung pada gejala etnonasionalisme. Penyebab utama adalah upaya state-building itu sendiri. Upaya state-building cenderung mengeliminasi atau menekan aspirasi-aspirasi kedaerahan melalui masifikasi identitas bersama dengan pemaksaan secara terbuka ataupun proses asimilasi, pembatasan otonomi, ekstraksi sumber daya secara leluasa oleh pemerintah pusat, serta sentralisasi pemerintahan melalui pembentukan birokrasi yang kuat. Upaya tersebut juga seringkali diikuti oleh “pembunuhan” budaya setempat serta intrusi budaya kelompok dominan sebagai budaya nasional.

Dalam kasus Indonesia, Jakarta mendapatkan status primordial untuk mewakili Jawa, sehingga perlawanan terhadap Jakarta seringkali dimaknai juga sebagai perlawanan terhadap Jawa (lihat misalnya penggunaan idiom kaphe Jawa oleh gerakan perlawanan di Aceh), padahal Jawa sendiri pun mengalami sentralisasi dan dominasi Jakarta. Hal lain yang dipandang sebagai pemicu bangkitnya etnonasionalisme adalah manajemen politik dan ekonomi yang ditandai oleh ketimpangan yang semakin lebar.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan atau diskriminasi politik adalah akses terhadap posisi-posisi strategis pemerintahan baik di level pusat maupun daerah; akses terhadap pos militer dan polisi; penggunaan hak pilih dan hak untuk melakukan berbagai aktivitas politik demi kepentingan kelompok atau golongan; serta persamaan di depan hukum. Sedangkan indikator-indikator ketimpangan ekonomi antara lain perbedaan pendapatan riil; akses terhadap pendidikan pada berbagai jenjang; kebebasan kepemilikan dan kesempatan berusaha.

Dengan mengidentifikasi sejumlah penyebab di atas, dapat menjadi bahan untuk merumuskan suatu model resolusi konflik yang didasarkan pada upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dan politik. Upaya ini harus menjadi prioritas karena sejarah membuktikan bahwa bangkitnya etnonasionalisme senantiasa seiring dengan munculnya situasi krisis, ketika kemajuan yang dijanjikan pemerintah nasional ternyata tidak dinikmati secara bersama oleh seluruh etnis.

Politik Identitas dan Etnonasionalisme dalam

Kerangka Otonomi Daerah

Politik identitas dimaknai sebagai relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat yang berdasarkan kultur, ras, agama, keturunan, sejarah, ataupun bahasa.Politik identitas sering juga diartikan sebagai sebuah bentuk karakter pengakuan jati diri yang merupakan bagian dari sebuah proses dinamika golongan etnis yang hadir dan tumbuh bersama dengan adanya sebuah institusi negara (state).

Penonjolan serta pengakuan tersebut hadir serta menampakkan proses bentuk pengakuannya biasanya ketika ia tidak lagi menemukan bentuknya secara nyata, artinya ketika ia merasa menjadi bagian yang minoritas, terpinggirkan dan tidak lagi menemukan adanya sebuah bentuk pengakuan dirinya maupun identitas etnisitasnya, yang merupakan bagian dari adanya sebuah institusi organisasi apapun termasuk negara. Akan tetapi, pada kenyataannya di masa sekarang ini, politik identitas lebih merupakan bagian dari adanya sebuah permasalahan yang kerap kali menjadi pemicu konflik, artinya politik identitas saat ini lebih dijadikan sebuah bentuk pengakuan jati diri individu masyarakat maupun pengakuan etnisitas yang ujung-ujungnya bermuara pada sebuah bentuk pertikaian (konflik).

Konflik yang dipicu oleh ikatan primordial cenderung bertahan lebih lama dan lebih laten dibandingkan konflik-konflik yang dilatarbelakangi kesenjangan sosial-ekonomi. Hal ini disebabkan karena sifat dari konfliknya yang menyangkut eksistensi atau keberadaan suatu kelompok masyarakat. Masalah identitas yaitu mobilisasi orang dalam kelompokkelompok identitas komunal yang didasarkan atas ras, agama, kultur, bahasa, dan seterusnya. Konflik akan lebih menguat apabila kedua elemen utama, yakni factor identitas primordial (suku, agama, ras, kultur, dan sebagainya) bersinggungan dengan distribusi sumber daya ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu masyarakat.

Konflik yang dipicu oleh faktor identitas etnisitas yang kemudian bercampur dengan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya ekonomi, kekuasaan, wilayah, peluang kerja, dan sebagainya merupakan salah satu tipe konflik yang  banyak terjadi dalam masyarakat heterogen dan termasuk konflik yang sulit untuk diselesaikan. Konflik semacam ini, yang timbul akibat faktor identitas etnisitas yang bercampur dengan ketidakadilan dalam pelapisan sosial disebut dengan konflik internal yang mengakar. Penyelesaian konflik semacam ini menjadi sulit dilakukan karena karakteristik utama konflik tersebut bersifat emosional karena faktor identitas berkaitan dengan eksistensi seseorang atau sekelompok orang yang memberikan jati diri bagi orang atau kelompok tersebut yang membedakannya dengan orang atau kelompok lain.

Konsep nasionalisme sendiri dapat dibedakan ke dalam dua level, yakni (1) nasionalisme primer sebagai nasionalisme yang bersifat alami yang cakupannya adalah etnisitas dan (2) nasionalisme sekunder merupakan nasionalisme “rakitan” yang sifatnya supra etnis atau lintas etnis. Permasalahannya, selama ini upaya negara untuk mewujudkan nasionalisme sekunder tidak dibarengi dengan upaya yang serius untuk melebur berbagai etnisitas yang ada. Yang dilakukan justru adalah memarjinalkan aspek identitas tersebut melalui stigma SARA atau nasionalisme dalam arti sempit. Padahal, seperti yang telah dikemukakan, identitas merupakan faktor hakiki yang tidak mungkin  dihilangkan oleh apa pun. Oleh negara, nasionalisme diperlakukan sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan negara, namun oleh masyarakat, nasionalisme bisa didayagunakan sebagai basis perlawanan terhadap negara. Inilah yang kemudian memicu bangkitnya etnonasionalisme sebagai paham kebangsaan yang berbasis pada sentimen etnis (agama, suku, ras). Etnonasionalisme juga dapat dipahami sebagai gerakan komunal dari sekelompok orang yang terkonsentrasi pada regio tertentu yang secara historis otonom dan telah melakukan upaya-upaya separatis.

Pemberian otonomi dan desentralisasi politik pada daerah tidak otomatis menjadi solusi untuk mempererat integrasi nasional. Bahkan sebaliknya memberi ruang bagi tumbuhnya semangat kedaerahan yang berlebihan. Hal ini terjadi karena pola hubungan antar etnis di Indonesia selama ini tidak dibangun atas dasar pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pemaknaan terhadap karakteristik masingmasing etnis. Yang mengemuka justru pola-pola stereotip yang mengarah pada prasangka satu sama lain. Tidak ada mekanisme yang dapat mempersatukan etnis yang satu dengan etnis yang lain secara alamiah, bahkan mekanisme pasar sekaligus didasarkan atas etnisitas. Misalnya di daerah Nusa Tenggara Timur, pembagian kerja antara pedagang sayur dengan pedagang daging didasarkan atas etnisitasnya.

Di sisi lain, politik daerah yang dikembangkan pada era transisi ini belum menempatkan daerah sebagai ruang politik tetapi sebagai ruang kultural. Akibatnya, proses politik dan relasi kekuasaan di daerah pun didasarkan pada pola-pola hubungan primordial. Keinginan untuk dipimpin oleh putra daerah merupakan kewajaran dalam ruang kultural, tapi tidak dalam ruang politik karena ruang politik mensyaratkan persamaan hak-hak warga negara di mana pun ia berdomisili.

Pemaknaan otonomi secara kultural memandang politik lokal sebagai kesatuan nilai, kultur, customs, adat istiadat dan bukan sebagai konsep politik. Perspektif ini juga mengakui kemajemukan masyarakat namun dalam arti sosio-kultural, di mana setiap masyarakat dan lokalitas adalah unik sehingga setiap masyarakat dan lokalitas memiliki hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan identitas diri yang berbeda dengan identitas nasional. Pemahaman inilah yang kemudian memunculkan berbagai kebijakan daerah yang bernuansa etnisitas. Sedikit banyak karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik dan terfragmentasi, turut mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya etnonasionalisme.

Pola hubungan antar etnis dilakukan dalam proses yang linear tanpa adanya potensi bagi terjadinya cross-cutting afiliation. Akibatnya, tidak ada ruang bagi bertemunya berbagai etnis secara sosial. Sebagai misal, seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan Muslim, pasti akan bersekolah di pesantren atau sekolah yang berlatar agama (Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Alliyah, dsb), kemudian menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi Islam, dan secara sosial kemudian bergabung dengan organisasi-organisasi bernuansa Islami, seperti HMI, dll. Secara politik, berlakunya politik aliran menyebabkan sudah dapat dipastikan bahwa ia akan memilih partai Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa pola interaksi antar etnis menjadi sulit dilakukan karena tidak ada ruang baginya untuk mengenal etnis lain, apalagi memahami etnis lain di luar stereotip yang selama ini mengemuka. Maka yang kemudian timbul dan menguat adalah identitas etnisnya dan bukan identitas kebangsaan yang inheren dalam nasionalisme.

Governance sebagai Model Resolusi Konflik Etnis

Konteks sosial-politik global yang ditandai dengan pergeseran ke arah liberalisme politik dan ekonomi membawa konsekuensi pada pergeseran model pemerintahan yang semakin mempersempit peran negara. Pendekatan desentralisasi yang dianut dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berada dalam kerangka model pemerintahan governance. Model pemerintahan ini tidak menempatkan pemerintah sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan tapi juga harus melibatkan para stake holder lainnya, seperti civil society, economy society, dan political society. Sinergi antara para aktor inilah yang akan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Akan tetapi, pemaknaan governance sebenarnya tidak hanya mencakup suatu model pemerintahan tapi juga sebagai suatu model manajemen konflik.

Pendekatan ini mensyaratkan agar dalam mengelola konflik, pemerintah (negara) harus memiliki consensus mengenai norma-norma pengelolaan konflik; institusi atau lembaga yang legitim; dan sumber-sumber daya yang mendukung. Upaya untuk melakukan ketiga hal inilah yang dikerangkai dalam model governance, yakni dengan melibatkan pihak-pihak yang berkonflik.

Dalam tataran yang lebih praktis, upaya untuk membangun konsensus bersama dapat dilakukan melalui prosedur demokrasi konsosiasional, yakni dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan para elit atau tokoh-tokoh pimpinan etnis yang saling bertikai. Model demokrasi ini dapat diadaptasi melalui beberapa cara, secara formal misalnya melalui proporsionalitas dalam perwakilan politik, sementara secara informal, misalnya melalui otonomi budaya masing-masing kelompok melalui pengakuan nilai-nilai budaya yang bersangkutan.

Metode ini digunakan untuk memperluas akses bagi keterlibatan masyarakat setempat atau kelompokkelompok minoritas lain (misalnya mereka yang tergolong dalam status sosial ekonomi yang rendah) dalam proses politik maupun akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi. Secara konkret, model demokrasi konsosiasional ini dapat diaplikasikan melalui pola hubungan dan sinergi antara lembaga pemerintahan yang mewakili struktur formal dengan kelompokkelompok adat dan LSM yang mewakili struktur informal.

Model governance sebagai resolusi konflik memungkinkan institusi-institusi lokal untuk turut berperan dalam penyelesaian konflik. Akibat kebijakan sentralisasi, terjadi intervansi negara melalui berbagai kebijakan penyeragaman sehingga kelembagaan local menjadi hancur. Aturan main yang dikembangkan oleh negara adalah pranata asing yang harus diterima oleh warga masyarakat dan dengan sendirinya berbenturan dengan pranata lokal. Implikasinya, institusi lokal yang lama hancur sementara yang formal tidak bisa diandalkan. Akibatnya masyarakat lokal kehilangan daya adaptasinya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan mereka. Model-model pemerintahan lokal, seperti mukim di Aceh sebenarnya dapat menjadi wadah untuk mencegah konflik berkepanjangan karena Imam Mukim dapat berperan sebagai tokoh yang disegani dalam pengambilan keputusan.

Di sejumlah daerah juga dikenal model-model resolusi konflik tradisional, seperti sabung ayam (resolusi konflik antar desa atau kelompok masyarakat) dan subak (pengaturan irigasi) di Bali, adat mamar di Nusa Tenggara Timur (pengaturan konflik antara pemilik kebun sebagai kelompok pendatang dengan peternak, caranya dengan memagari kebun agar tidak dirusak ternak, tapi bila ternak tetap masuk ada sanksi adat yang harus dibayar pemilik ternak), dan nilai-nilai adat lainnya yang berperan sebagai modal sosial (social capital).

Pada akhirnya, menghormati aspek-aspek local kedaerahan dan mengakomodasi kepentingankepentingan daerah dalam manajemen pembangunan yang desentralistis dan pengelolaan mesin politik atas dasar konsepsi governance merupakan suatu alternative resolusi konflik etnis dalam kerangka otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Lapera, Tim. Otonomi Pemberian Negara : Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2000, hal. xxi.

Dalam Hugh Miall, Tom Woodhouse, dan Oliver Ramsbotham. Resolusi Damai Konflik Kontemporer. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999, hal. 144.

Lele, Gabriel. “Intervensi Kebijakan Pasca (Dis)Integrasi : Sebuah Pendekatan Resolusi Konflik”. Artikel dalam Jurnal Sosial Politik Vol. 4 No. 3, Maret 2001, hal. 327.

Santoso, Purwo. “Merajut Kohesi Nasional : Etnonasionalisme dan Otonomi Daerah dalam Proses Demokratisasi”. Artikel dalam Jurnal Sosial Politik Vol. 4 No. 3, Maret 2001

Bloomfield, David dan Ben Reilly dalam bukunya Demokrasi dan Konflik yang Mengakar : Sejumlah Pilihan untuk Negosiator (Jakarta : IDEA, 2000)

Dipublikasi di Uncategorized | Meninggalkan komentar

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Dipublikasi di Uncategorized | 1 Komentar