KONFLIK ETNIS DAN RESOLUSI KONFLIK BERBASIS GOVERNANCE DALAM OTONOMI DAERAH

 

Hasan Ara

Hasan Ara

 

Wacana mengenai etnisitas dan politik identitas kembali menguat pada masa transisi ini bersamaan dengan krisis legitimasi pemerintahan nasional. Konsep nasionalisme yang dibangun selama hampir enam puluh lima tahun lebih kemudian menjadi konsep yang diperdebatkan eksistensinya. Pada masa pasca kemerdekaan, upaya membangun nasionalisme didasarkan atas jargon revolusi yang membangkitkan perasaan senasib sepenanggungan.

Dalam format yang hampir sama, strategi ini diterapkan oleh rezim Orde Baru melalui jargon pembangunan sebagai upaya kebersamaan untuk mencapai kemajuan. Permasalahan kemudian timbul ketika ternyata kemajuan yang dicapai ternyata tidak disertai kebersamaan. Pola sentralisme yang diterapkan sebagai konsekuensi model pembangunan ekonomi ternyata menimbulkan kesenjangan antar daerah. Mulai muncul ketidakpuasan daerah akan perlakuan negara (pemerintah pusat).

Ketidakpuasan akan redistribusi sumber-sumber daya alam, personil, dan keuangan menjadi latar belakang menguatnya sentimen primordial. Pada akhirnya, identitas etnisitas digunakan sebagai instrument politik untuk menekan negara. Politik identitas inilah yang kemudian mengemuka dalam bentuk tuntutan tuntutan separatis atupun disintegrasi negara. Kasus Aceh, Papua, dan Riau menjadi contoh ketika isu etnisitas digunakan sebagai bargaining power untuk menekan negara agar lebih memperhatikan daerah.

Konteks global pun turut mempengaruhi menguatnya politik identitas. John Naisbitt menggunakan konsep global paradox untuk menjelaskan kecenderungan menguatnya lokalitas berhadapan dengan standarisasi dan penyeragaman internasional. Penyeragaman dan standarisasi global melalui prinsip-prinsip liberalisme di satu sisi menggoyah eksistensi kelompok-kelompok masyarakat yang secara Kultural tidak menganut kultur liberal. Hal inilah yang mendorong bangkitnya isu etnisitas dan kearifan lokal sebagai counter discourse terhadap wacana globalisasi.

Politik desentralisasi melalui otonomi daerah pasca-Orde Baru membawa implikasi pergeseran lokus politik ke daerah-daerah adalah munculnya kekhawatiran akan semakin kuatnya fragmentasi masyarakat politik di daerah berdasarkan kriteria-kriteria lokal. Kekhawatiran ini menjadi beralasan ketika hampir semua daerah di Indonesia ditandai dengan struktur masyarakat yang majemuk yang berpotensi bagi munculnya sentimen-sentimen komunal dalam kehidupan politik lokal. Sentimen lokal yang sangat kuat dapat mengarah pada munculnya konflik horisontal yang bersifat primordial.

Dalam bentuk yang lebih konkret, konflik primordial ini dapat berupa diskriminasi terhadap kelompok primordial yang jumlahnya lebih sedikit bahkan dapat juga mengarah pada berkembangnya etnosentrisme atau semangat kedaerahan yang berlebihan. Kasus-kasus pemilihan kepala daerah mengungkapkan semakin meluasnya penggunaan istilah “putra daerah” sebagai parameter etnisitas yang seringkali tidak diimbangi dengan pertimbangan profesionalisme dan prinsip persamaan hak bagi setiap komponen masyarakat lokal untuk berkompetisi dalam rekrutmen politik maupun rekrutmen birokrasi. Demikian pula, tuntutan untuk melakukan pemekaran wilayah atau pembentukan propinsi/kabupaten/kota yang baru dapat menggambarkan fenomena kebangkitan etnisitas sekaligus perebutan penguasaan sumber-sumber daya alam tertentu, seperti kelautan, bahan tambang, kehutanan, dan sebagainya.

Berbagai kecenderungan inilah yang mengarah pada potensi munculnya konflik etnis yang mengakar dan sulit terselesaikan. Secara empirik, telah ditunjukkan bahwa seringkali konflik etnis dipicu oleh masalah identitas yang berdempetan dengan masalah distribusi sosial maupun ekonomi yang tidak merata.

Pemetaan Konflik Etnis : Identifikasi Penyebab

Pemetaan konflik merupakan metode yang dapat digunakan untuk mencari penyelesaian konflik, baik dalam skala lokal, regional, nasional, maupun global. Wehr  mendefinisikan pemetaan konlik sebagai metode untuk menggambarkan asal-mula, sifat, dinamika, dan kemungkinan penyelesaian suatu konflik tertentu pada waktu tertentu dengan menggunakan analisis berstruktur.

Dari uraian di atas, dapat ditarik benang merah bahwa konflik-konflik bernuansa etnis yang sekarang terjadi di Indonesia sebenarnya dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan daerah akan perlakuan sentralisasi oleh pemerintah pusat. Jika ditelusuri lebih jauh, sebenarnya ada beberapa hal yang dipandang sebagai penyebab munculnya aspirasi-aspirasi kedaerahan yang berujung pada gejala etnonasionalisme. Penyebab utama adalah upaya state-building itu sendiri. Upaya state-building cenderung mengeliminasi atau menekan aspirasi-aspirasi kedaerahan melalui masifikasi identitas bersama dengan pemaksaan secara terbuka ataupun proses asimilasi, pembatasan otonomi, ekstraksi sumber daya secara leluasa oleh pemerintah pusat, serta sentralisasi pemerintahan melalui pembentukan birokrasi yang kuat. Upaya tersebut juga seringkali diikuti oleh “pembunuhan” budaya setempat serta intrusi budaya kelompok dominan sebagai budaya nasional.

Dalam kasus Indonesia, Jakarta mendapatkan status primordial untuk mewakili Jawa, sehingga perlawanan terhadap Jakarta seringkali dimaknai juga sebagai perlawanan terhadap Jawa (lihat misalnya penggunaan idiom kaphe Jawa oleh gerakan perlawanan di Aceh), padahal Jawa sendiri pun mengalami sentralisasi dan dominasi Jakarta. Hal lain yang dipandang sebagai pemicu bangkitnya etnonasionalisme adalah manajemen politik dan ekonomi yang ditandai oleh ketimpangan yang semakin lebar.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur ketimpangan atau diskriminasi politik adalah akses terhadap posisi-posisi strategis pemerintahan baik di level pusat maupun daerah; akses terhadap pos militer dan polisi; penggunaan hak pilih dan hak untuk melakukan berbagai aktivitas politik demi kepentingan kelompok atau golongan; serta persamaan di depan hukum. Sedangkan indikator-indikator ketimpangan ekonomi antara lain perbedaan pendapatan riil; akses terhadap pendidikan pada berbagai jenjang; kebebasan kepemilikan dan kesempatan berusaha.

Dengan mengidentifikasi sejumlah penyebab di atas, dapat menjadi bahan untuk merumuskan suatu model resolusi konflik yang didasarkan pada upaya mengatasi kesenjangan ekonomi dan politik. Upaya ini harus menjadi prioritas karena sejarah membuktikan bahwa bangkitnya etnonasionalisme senantiasa seiring dengan munculnya situasi krisis, ketika kemajuan yang dijanjikan pemerintah nasional ternyata tidak dinikmati secara bersama oleh seluruh etnis.

Politik Identitas dan Etnonasionalisme dalam

Kerangka Otonomi Daerah

Politik identitas dimaknai sebagai relasi kekuasaan dalam suatu masyarakat yang berdasarkan kultur, ras, agama, keturunan, sejarah, ataupun bahasa.Politik identitas sering juga diartikan sebagai sebuah bentuk karakter pengakuan jati diri yang merupakan bagian dari sebuah proses dinamika golongan etnis yang hadir dan tumbuh bersama dengan adanya sebuah institusi negara (state).

Penonjolan serta pengakuan tersebut hadir serta menampakkan proses bentuk pengakuannya biasanya ketika ia tidak lagi menemukan bentuknya secara nyata, artinya ketika ia merasa menjadi bagian yang minoritas, terpinggirkan dan tidak lagi menemukan adanya sebuah bentuk pengakuan dirinya maupun identitas etnisitasnya, yang merupakan bagian dari adanya sebuah institusi organisasi apapun termasuk negara. Akan tetapi, pada kenyataannya di masa sekarang ini, politik identitas lebih merupakan bagian dari adanya sebuah permasalahan yang kerap kali menjadi pemicu konflik, artinya politik identitas saat ini lebih dijadikan sebuah bentuk pengakuan jati diri individu masyarakat maupun pengakuan etnisitas yang ujung-ujungnya bermuara pada sebuah bentuk pertikaian (konflik).

Konflik yang dipicu oleh ikatan primordial cenderung bertahan lebih lama dan lebih laten dibandingkan konflik-konflik yang dilatarbelakangi kesenjangan sosial-ekonomi. Hal ini disebabkan karena sifat dari konfliknya yang menyangkut eksistensi atau keberadaan suatu kelompok masyarakat. Masalah identitas yaitu mobilisasi orang dalam kelompokkelompok identitas komunal yang didasarkan atas ras, agama, kultur, bahasa, dan seterusnya. Konflik akan lebih menguat apabila kedua elemen utama, yakni factor identitas primordial (suku, agama, ras, kultur, dan sebagainya) bersinggungan dengan distribusi sumber daya ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu masyarakat.

Konflik yang dipicu oleh faktor identitas etnisitas yang kemudian bercampur dengan ketidakadilan dalam pendistribusian sumber daya ekonomi, kekuasaan, wilayah, peluang kerja, dan sebagainya merupakan salah satu tipe konflik yang  banyak terjadi dalam masyarakat heterogen dan termasuk konflik yang sulit untuk diselesaikan. Konflik semacam ini, yang timbul akibat faktor identitas etnisitas yang bercampur dengan ketidakadilan dalam pelapisan sosial disebut dengan konflik internal yang mengakar. Penyelesaian konflik semacam ini menjadi sulit dilakukan karena karakteristik utama konflik tersebut bersifat emosional karena faktor identitas berkaitan dengan eksistensi seseorang atau sekelompok orang yang memberikan jati diri bagi orang atau kelompok tersebut yang membedakannya dengan orang atau kelompok lain.

Konsep nasionalisme sendiri dapat dibedakan ke dalam dua level, yakni (1) nasionalisme primer sebagai nasionalisme yang bersifat alami yang cakupannya adalah etnisitas dan (2) nasionalisme sekunder merupakan nasionalisme “rakitan” yang sifatnya supra etnis atau lintas etnis. Permasalahannya, selama ini upaya negara untuk mewujudkan nasionalisme sekunder tidak dibarengi dengan upaya yang serius untuk melebur berbagai etnisitas yang ada. Yang dilakukan justru adalah memarjinalkan aspek identitas tersebut melalui stigma SARA atau nasionalisme dalam arti sempit. Padahal, seperti yang telah dikemukakan, identitas merupakan faktor hakiki yang tidak mungkin  dihilangkan oleh apa pun. Oleh negara, nasionalisme diperlakukan sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan negara, namun oleh masyarakat, nasionalisme bisa didayagunakan sebagai basis perlawanan terhadap negara. Inilah yang kemudian memicu bangkitnya etnonasionalisme sebagai paham kebangsaan yang berbasis pada sentimen etnis (agama, suku, ras). Etnonasionalisme juga dapat dipahami sebagai gerakan komunal dari sekelompok orang yang terkonsentrasi pada regio tertentu yang secara historis otonom dan telah melakukan upaya-upaya separatis.

Pemberian otonomi dan desentralisasi politik pada daerah tidak otomatis menjadi solusi untuk mempererat integrasi nasional. Bahkan sebaliknya memberi ruang bagi tumbuhnya semangat kedaerahan yang berlebihan. Hal ini terjadi karena pola hubungan antar etnis di Indonesia selama ini tidak dibangun atas dasar pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai pemaknaan terhadap karakteristik masingmasing etnis. Yang mengemuka justru pola-pola stereotip yang mengarah pada prasangka satu sama lain. Tidak ada mekanisme yang dapat mempersatukan etnis yang satu dengan etnis yang lain secara alamiah, bahkan mekanisme pasar sekaligus didasarkan atas etnisitas. Misalnya di daerah Nusa Tenggara Timur, pembagian kerja antara pedagang sayur dengan pedagang daging didasarkan atas etnisitasnya.

Di sisi lain, politik daerah yang dikembangkan pada era transisi ini belum menempatkan daerah sebagai ruang politik tetapi sebagai ruang kultural. Akibatnya, proses politik dan relasi kekuasaan di daerah pun didasarkan pada pola-pola hubungan primordial. Keinginan untuk dipimpin oleh putra daerah merupakan kewajaran dalam ruang kultural, tapi tidak dalam ruang politik karena ruang politik mensyaratkan persamaan hak-hak warga negara di mana pun ia berdomisili.

Pemaknaan otonomi secara kultural memandang politik lokal sebagai kesatuan nilai, kultur, customs, adat istiadat dan bukan sebagai konsep politik. Perspektif ini juga mengakui kemajemukan masyarakat namun dalam arti sosio-kultural, di mana setiap masyarakat dan lokalitas adalah unik sehingga setiap masyarakat dan lokalitas memiliki hak-hak sosial, ekonomi, budaya, dan identitas diri yang berbeda dengan identitas nasional. Pemahaman inilah yang kemudian memunculkan berbagai kebijakan daerah yang bernuansa etnisitas. Sedikit banyak karakteristik masyarakat Indonesia yang pluralistik dan terfragmentasi, turut mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya etnonasionalisme.

Pola hubungan antar etnis dilakukan dalam proses yang linear tanpa adanya potensi bagi terjadinya cross-cutting afiliation. Akibatnya, tidak ada ruang bagi bertemunya berbagai etnis secara sosial. Sebagai misal, seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan Muslim, pasti akan bersekolah di pesantren atau sekolah yang berlatar agama (Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Alliyah, dsb), kemudian menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi Islam, dan secara sosial kemudian bergabung dengan organisasi-organisasi bernuansa Islami, seperti HMI, dll. Secara politik, berlakunya politik aliran menyebabkan sudah dapat dipastikan bahwa ia akan memilih partai Islam. Dengan demikian, jelaslah bahwa pola interaksi antar etnis menjadi sulit dilakukan karena tidak ada ruang baginya untuk mengenal etnis lain, apalagi memahami etnis lain di luar stereotip yang selama ini mengemuka. Maka yang kemudian timbul dan menguat adalah identitas etnisnya dan bukan identitas kebangsaan yang inheren dalam nasionalisme.

Governance sebagai Model Resolusi Konflik Etnis

Konteks sosial-politik global yang ditandai dengan pergeseran ke arah liberalisme politik dan ekonomi membawa konsekuensi pada pergeseran model pemerintahan yang semakin mempersempit peran negara. Pendekatan desentralisasi yang dianut dalam UU No. 22 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah berada dalam kerangka model pemerintahan governance. Model pemerintahan ini tidak menempatkan pemerintah sebagai aktor tunggal dalam penyelenggaraan pemerintahan tapi juga harus melibatkan para stake holder lainnya, seperti civil society, economy society, dan political society. Sinergi antara para aktor inilah yang akan mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance). Akan tetapi, pemaknaan governance sebenarnya tidak hanya mencakup suatu model pemerintahan tapi juga sebagai suatu model manajemen konflik.

Pendekatan ini mensyaratkan agar dalam mengelola konflik, pemerintah (negara) harus memiliki consensus mengenai norma-norma pengelolaan konflik; institusi atau lembaga yang legitim; dan sumber-sumber daya yang mendukung. Upaya untuk melakukan ketiga hal inilah yang dikerangkai dalam model governance, yakni dengan melibatkan pihak-pihak yang berkonflik.

Dalam tataran yang lebih praktis, upaya untuk membangun konsensus bersama dapat dilakukan melalui prosedur demokrasi konsosiasional, yakni dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan para elit atau tokoh-tokoh pimpinan etnis yang saling bertikai. Model demokrasi ini dapat diadaptasi melalui beberapa cara, secara formal misalnya melalui proporsionalitas dalam perwakilan politik, sementara secara informal, misalnya melalui otonomi budaya masing-masing kelompok melalui pengakuan nilai-nilai budaya yang bersangkutan.

Metode ini digunakan untuk memperluas akses bagi keterlibatan masyarakat setempat atau kelompokkelompok minoritas lain (misalnya mereka yang tergolong dalam status sosial ekonomi yang rendah) dalam proses politik maupun akses terhadap sumber daya sosial dan ekonomi. Secara konkret, model demokrasi konsosiasional ini dapat diaplikasikan melalui pola hubungan dan sinergi antara lembaga pemerintahan yang mewakili struktur formal dengan kelompokkelompok adat dan LSM yang mewakili struktur informal.

Model governance sebagai resolusi konflik memungkinkan institusi-institusi lokal untuk turut berperan dalam penyelesaian konflik. Akibat kebijakan sentralisasi, terjadi intervansi negara melalui berbagai kebijakan penyeragaman sehingga kelembagaan local menjadi hancur. Aturan main yang dikembangkan oleh negara adalah pranata asing yang harus diterima oleh warga masyarakat dan dengan sendirinya berbenturan dengan pranata lokal. Implikasinya, institusi lokal yang lama hancur sementara yang formal tidak bisa diandalkan. Akibatnya masyarakat lokal kehilangan daya adaptasinya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan mereka. Model-model pemerintahan lokal, seperti mukim di Aceh sebenarnya dapat menjadi wadah untuk mencegah konflik berkepanjangan karena Imam Mukim dapat berperan sebagai tokoh yang disegani dalam pengambilan keputusan.

Di sejumlah daerah juga dikenal model-model resolusi konflik tradisional, seperti sabung ayam (resolusi konflik antar desa atau kelompok masyarakat) dan subak (pengaturan irigasi) di Bali, adat mamar di Nusa Tenggara Timur (pengaturan konflik antara pemilik kebun sebagai kelompok pendatang dengan peternak, caranya dengan memagari kebun agar tidak dirusak ternak, tapi bila ternak tetap masuk ada sanksi adat yang harus dibayar pemilik ternak), dan nilai-nilai adat lainnya yang berperan sebagai modal sosial (social capital).

Pada akhirnya, menghormati aspek-aspek local kedaerahan dan mengakomodasi kepentingankepentingan daerah dalam manajemen pembangunan yang desentralistis dan pengelolaan mesin politik atas dasar konsepsi governance merupakan suatu alternative resolusi konflik etnis dalam kerangka otonomi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Lapera, Tim. Otonomi Pemberian Negara : Kajian Kritis atas Kebijakan Otonomi Daerah. Yogyakarta : Lapera Pustaka Utama, 2000, hal. xxi.

Dalam Hugh Miall, Tom Woodhouse, dan Oliver Ramsbotham. Resolusi Damai Konflik Kontemporer. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999, hal. 144.

Lele, Gabriel. “Intervensi Kebijakan Pasca (Dis)Integrasi : Sebuah Pendekatan Resolusi Konflik”. Artikel dalam Jurnal Sosial Politik Vol. 4 No. 3, Maret 2001, hal. 327.

Santoso, Purwo. “Merajut Kohesi Nasional : Etnonasionalisme dan Otonomi Daerah dalam Proses Demokratisasi”. Artikel dalam Jurnal Sosial Politik Vol. 4 No. 3, Maret 2001

Bloomfield, David dan Ben Reilly dalam bukunya Demokrasi dan Konflik yang Mengakar : Sejumlah Pilihan untuk Negosiator (Jakarta : IDEA, 2000)

Tentang hasanara

Mahasisw Pascasarjana Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM)
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s