AMANDEMEN UUD 1945 MENUJU REFORMASI KONSTITUSI

A.Pengantar
Sebuah kisah Menimbang konstitusi dari akar sejarahnya yang dikutip dari tulisan Deni JA “berjudul Reformasi Konstitusi” yang dimuat dalam buku “Konstitusi Baru melalui Konstitusi Independen”. Dalam kisah yang diceritakan oleh filsuf Betrand Russel. Menurut Russel, ketika melintas dekat Bukit Thai, Kongfusius melihat seorang wanita sedang menangis terisak-isak di sisi sebuah kuburan.Sang guru segera membelokkan rombongannya dan mendekati orang itu. Ia menitahkan rekan seperjalanannya, Tze Lu, mencari tahu apa yang terjadi.
Tampaknya ibu itusedang mengalami penderitaan yang bertubi-tubi, ujar Tze Lu. Itulah yang sedang aku alami, isak sang ibu. Suatu ketika ayah suami saya dibunuh oleh seekor harimau di sini. Suami saya juga dibunuh dan kini anak saya yang lelaki telah mati dengan cara yang sama. Sang gurupun bertanya, lalu mengapa ibi tidak pindah ke tempat lain sejak dulu? Jawab wanita itu, “Di sini tak ada pemerintah yang menindas.” Setelah sejenak terdiam, sang guru member petuah kepada murid-murid yang menyertainya, “Renungkanlah anak-anakku, pemerintah yang menindas lebih mengerikan dari pada Harimau”
Kita tidak tahu, apakah kisah ini benar-benar terjadi. Tapi Betrand Russel menceritakan kembali kepada kita dengan pesan yang jelas. Ketakutan akan pemerintahan yang sewenang wenang sangat dalam. Ibu itu memilih tinggal di daerah yang banyak harimaunya ketimbang di wilayah kekuasaan yang menindas.
Pada awalnya adalah Plato, filsuf yang lahir sekitar 300 Tahun sebelum Nabi Isa dan 900 Tahun sebelum Nabi Muhammad.Menurutnya, masyarakat dapat merasa aman dan berkembang biak, jika pemerintahan dipimpin oleh orang-orang bijak. Dalam bahasa Plato, mereka adalah the philosophie, para pemimpin yang terlatih dengan filasafat yang memancarkan kearifan.
Sebuah pemerintah sudah kadung memiliki kekuasaan yang begitu besar. Ia lembaga satu-satunya yang dapat bergerak mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Ia satu-satunya lembaga yang boleh menggunakan kekerasan, memonopolinya dalam pengaturan sosial. Bagi Plato, ditangan Benevolent Leaders, lembaga ini akan mengutamakan keadilan masyarakat yang diperintah.Kekuasaan dapat jinak.
Dua ribu tahun setelah Plato, kita menyadari betapa salahnya membangun masyarakat hanya bersandarkan kepada kebaikan hati para pemimpin. Tidak pernah pasti, bagaimana sebuah pemerintahan secara kontinu dapat dijabat hanya oleh orang-orang bijak. Ketika selesai era kepemimpinan sebuah generasi yang bijak, kemudian dating lagi generasi pemimpin lain yang menggantikannya. Pasti bijakkah mereka?
Sejarah menunjukkan, bahwa orang-orang kudus pun, dengan kekuasaan yang besar, dapat kejam. Lebih susash lagi membayangkan bagaimana pemimpin yang bijak dapat dapat naik ke jenjang kekuasaan tertinggi. Politik praktis begitu keras. Ia mampu merangsang manusia yang menyimpan motif dan rencana terburuk yang dapat ia punyai. Penuh idealism, ia masuk ke dunia politik namun dunia praktis dengan mudah melunturkannya. Disamping itu, bagaimana manusia dapat menjadi bijak jika ia begitu berkuasa?
B. Latar Belakang
Penulis mencoba menginterpretasikan dengan singkat dan sederhana dari kisah yang di ceritakan oleh filsuf Betrand Russel di hubungkan dengan kekuasaan rezim orde lama dan orde baru di Indonesia.Kisah diatas adalah sebuah gambaran dan kondisi yang terjadi pada masa orde lama dan orde baru di Indonesia. Konstitusi yang memberikan wewenang kekuasaan yang begitu besar kepada pemerintah (lembaga kepresidenan) mengakibatkan kekuasaaan yang dibangun bersifat sentralistik dan otoriter. Tidak hanya lembaga kepresidenan, MPR pun juga mempunyai kekuasaan yang memonopoli semua lembaga Negara. Pemerintah mendikte semua bidang kehidupan baik politik,sosial, ekonomi, hukum, budaya, hankam. Hal in Mengakibatkan kekuasaan berjalan tanpa ada control atau check and balance serta berjalan sesuai kehendak sang presiden. Presiden menunjukkan ke dikatatoran dan tidak ada yang bisa membendung langkah mereka dengan memanfaatkan konstitusi sebagai alat kekuasaan. Dengan kekuasaan yang begitu besar mengantarkan Negara ini menuju kearah otoritarianisme. Ketidakadilan, penindasan, runtuhnya demokrasi, tidak ada penghargaan terhadap HAM dan runtuhnya ekonomi Indonesia, merupakan style dari pemimpin yang memanfaatkan lemahnya konstitusi.
Menurut Refly Harun di dalam tulisannya yang di Media Indonesia November 2007 mengatakan Problem yang dihadapi konsttitusi (UUD 1945) pada saat itu, tidak sekadar rumusan-rumusan pasalnya yang dinilai banyak kelemahan, melainkan juga paradigma yang mengiringi terbentuknya konstitusi itu juga dinilai tidak kondusif bagi proses demokrasi. Misalnya, UUD 1945 tidak mengandung ajaran checks and balances system, sesuatu yang sudah menjadi tuntutan konstitusi modern. Ini antara lain ditandai dengan hadirnya lembaga supra (MPR) yang memonopoli segala kekuasaan dalam negara yang sedikit banyak meniru lembaga supra di negara-negara komunis seperti Cina dan bekas Uni Soviet. Kendati dikatakan sebagai penjelmaan rakyat, MPR bukan rakyat itu sendiri. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, MPR (dan MPRS) justru menjadi alat justifikasi bagi rezim otoriter. Hadirnya lembaga seperti MPR justru melemahkan ajaran kedaulatan rakyat yang diakui dalam UUD 1945 dan mengarahkan Indonesia pada oligarki elite, yang ujung-ujungnya menciptakan sosok kuat dan otoriter (Soekarno dan Soeharto).
Gambaran diatas menunjukkan lemahnya konstitusi. Dan memberikan kekuasaan yang sangat besar terhadap Presiden dan MPR. Hal ini mengarahkan Indonesia menuju oligarki elite dan menciptakan sosok pemimpin yang otoriter. Pertanyaannya dari filsuf Betrand Russel adalah bagaimana manusia menjadi baik jika ia begitu berkuasa? Dan Bagimana Membaikkan manusia jika berkuasa?
C. Konstitusi
Gambaran Lemahnya konstitusi, melahirkan pertanyaan dari filsuf Betrand Russel. Pertanyaan ini di jawab oleh Denny JA. Denny mengatakan pilihan yang lebih mungkin untuk menjinakkan kekuasaan adalah memberlakukan konstitusi secara konsekuen. Dan subtansi menjadi pokok konstitusi. Ia mencegah sentralisasi kekuasaan, sekaligus menjamin kebebasan.
Carl J Frederich mengatakan kebaikan utama konstitusi karena ia ingin merubah corak pemerintahan orang per orang menjadi pemerintahan hukum. Kekuasaan tertinggi tidak lagi berada pada figure tertentu tapi pada hukum yang impersonal . tak ada pemerintah yang sah jika tak bersandar pada hukum. Dan, sumber hukum sebuah Negara itu adalah konstitusi.
Konstitusi modern lahir sebagai reaksi dari abad pertengahan, ketika kekuasaan politik ekonomi tersentralisasi di tangan satu raja, dan kemudian bersatu dengan penguasa agama. Menurut Montesque, memecahkan kekuasaan pemerintah yang tersentralisasi dari satu kekuasaan absolute di tangan raja ke berbagai lembaga yang terpencar. Kekuasaan yang membuat undang-undang (legislative), harus terpisah dari kekuasaan yang memberlakukan undang-undang itu (eksekutif). Kekuasaan yang memberlakukan undang-undang harus terpisah pula dari kekuasaan yang mengadili pelanggaran undang-undang (yudikatif). Tiga kekuasaan itu sama tinggi, saling melengkapi, dan tidak berada dalam dominasi satu kesatuan.
Kekuasaan pemerintah kemudian diperkecil lagi dengan berkembangnya paham laizzes faire. Paha mini mengunginkan pemerintah membiarkan masyarakat mengatur dirinya sendiri, dan hanya mengambil peran jika masyarakat itu memang tak mampu melakukannya. Konstitusi mengubah slogan dari government knows best menjadi individualis know better.
Konstitusi di Indonesia, diharapkan tidak melupakan filsafat dasar konstitusionalisme yang menjadi roh dan akar konstitusi modern. Konstitusi dibuat pada dasarnya untuk mengontrol system kekuasaan agar tidak buas. Demokrasi yang stabil adalah prosedur dan hasil yang ingin dicapai oleh reformasi konstitusi.
D. Reformasi Konstitusi Indonesia
Perubahan konstitusi merupakan sebuah pilihan tak terelakan, jika bangsa ini ingin melangkah kesuatu kehidupan yang demokratis di masa depan. Kenyataan bahwa UUD 1945 bisa dengan mudah dijadikan sebagai landasan bagi rezim otoritarian untuk mengukuhkan dirinya dibalik pasal UUD 1945, yang mengajarkan kepada kita bahwa UUD 1945 sangat terbuka bagi manipulasi untuk kepentingan preservasi kekuasaan.Bahkan sekalipun dengan mengorbankan kepentingan demokrasi dan hak-hak rakyat.
Dorongan memperbaharui atau mengubah UUD 1945 adalah sebuah fakta dimana UUD 1945 sebagai subsistem tatanan konstitusi dalam pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan staatsidee mewujudkan Negara berdasarkan konstitusi seperti tegaknya tatanan demokrasi, negara berdasarkan atas hukum yang menjamin hal-hal seperti hak asasi manusia, kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terjadi adalah etatisme, otoriterisme atau kediktatoran yang menggunakan UUD 1945 sebagai sandaran.Secara substantif, UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan.
Hal itu dapat diketahui antara lain; pertama, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip checks and balances yang memadai, sehingga UUD 1945 biasa disebut executive heavy, dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan presiden. Menurut istilah Soepomo: “concentration of power and responsibility upon the president”; kedua, rumusan ketentuan UUD 1945 sebagian besar bersifat sangat sederhana, umum, bahkan tidak jelas (vague), sehingga banyak pasal yang menimbulkan multi tafsir; ketiga, unsur-unsur konstitusionalisme tidak dielaborasi secara memadai dalam UUD 1945; keempat, UUD 1945 terlalu menekankan pada semangat penyelenggara negara; kelima, UUD 1945 memberikan atribusi kewenangan yang terlalu besar kepada presiden untuk mengatur berbagai hal penting dengan UU. Akibatnya, banyak UU yang substansinya hanya menguntungkan si pembuatnya (Presiden dan DPR) ataupun saling bertentangan satu sama lain. Keenam, banyak materi muatan yang penting justru diatur didalam Penjelasan UUD, tetapi tidak tercantum didalam pasal-pasal UUD 1945. Ketujuh, status dan materi Penjelasan UUD 1945. Persoalan ini sering menjadi objek perdebatan tentang status Penjelasan, karena banyak materi Penjelasan yang tidak diatur didalam pasal-pasal UUD 1945, misalnya materi negara hukum, istilah kepala negara dan kepala pemerintahan, istilah mandataris MPR, pertanggungjawaban Presiden dan seterusnya.
Dengan memperbaharui atau merubah UUD 1945 berarti merubah konstitusi Negara ini menuju konstitusi yang demokrasi. Buah dari semangat reformasi konstitusi menghasilkan sebuah perubahan yang dilakukan oleh MPR tahun 1999-2002 (empat kali mandemen) merupakan kontribusi positif terhadap upaya perbaikan sistem ketatanegaraan Indonesia ke depan.
Dengan perubahan pasal-pasal tersebut, hasil perubahan MPR telah berhasil meletakkan sendi-sendi checks and balances, termasuk membatasi kekuasaan eksekutif, MPR telah berhasil mengubah dengan tegas tentang darimana kedaulatan diperoleh (locus of souvereignty). MPR yang terdiri anggotaanggota DPR dan anggota-anggota DPD merupakan realisasi demokrasi perwakilan. Sebagai lembaga negara, MPR hanya eksis ketika DPR dan DPD berada dalam sidang gabungan (joint session). Inovasi politik dan hukum melalui perubahan UUD 1945 oleh MPR era reformasi juga berkaitan dengan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden. Perjuangan politik dan hukum yang dilakukan MPR merupakan awal dari desakralisasi terhadap keberadaan UUD 1945.
Keberhasilan MPR dalam Perubahan UUD 1945 merupakan pemutusan mata rantai kemandegan konstitusional menuju sistem ketatanegaraan yang lebih baik dan bersih. Komitmen MPR terhadap perubahan begitu besar tanpa mengabaikan nilai-nilai khusus bangsa Indonesia. Tercapainya kesepakatan nasional tentang Pembukaan UUD 1945, bentuk Negara Kesatuan dan Republik, serta sistem Pemerintahan Presidensiil merupakan bukti komitmen historis Perjanjian Luhur suatu bangsa. Untuk itu, berbagai ide penyempurnaan hasil amandemen UUD 1945 patut untuk diapresiasi secara konstruktif. Semoga masa depan Indonesia menjadi lebih baik.
E. Penutup
Perubahan konstitusi dalam kerangka reformasi kelembagaan merupakan bagian penting kearah perwujudan apa yang disebut consolidated democracy. Perubahan konstitusi adalah landasan yang penting untuk memuluskan transisi menuju demokrasi. Di Indonesia reformasi konstitusi merupakan salah satu upaya meletakkan landasan baru bagi praktek kenegaraan yang selama orde lama dan orde baru terbukti rapuh. Dengan reformasi konstitusi, diharapkan membawa kehidupan demokrasi di Indonesia ke arah yang lebih baik.
DAFTAR PUSTAKA
JA ,Denny, (2002) “Reformasi Konstitusi” Dalam Buku “Konstitusi Baru Melalui Komisi Konstitusi Independen”, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
Lay, Cornelis Dan Savirani, Amalinda,” Reformasi Konstitusi” Dimuat Dalam Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UGM Vol.IV,No.1,2000.
Huda, Ni’matul, Makalah Disampaikan dalam acara Seminar Nasional “Supremasi Hukum Dalam 11 Tahun Reformasi, Ditinjau dari Perspektif HAM, Konstitusi, dan Penegakannya”, diselenggarakan oleh HMI Komfak Hukum FH UII kerjasama dengan Pusat Studi HAM UII, dan Pusat Studi Hukum Konstitusi FH UII, Yogyakarta, 30 Mei 2009.

MPR, Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretaris Jenderal MPR, 2002.

Tentang hasanara

Mahasisw Pascasarjana Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM)
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s