DEMOKRASI DAN DESENTRALISASI

Demokrasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang saat ini tengah populer dalam wacana publik, khususnya di Indonesia. Pasca reformasi, harapan publik tertumpu pada demokrasi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi yang berlangsung di hampir seluruh belahan dunia membawa perubahan dalam berbagai aspek ketatanegaraan, baik sistem maupun aktor, termasuk dalam pola hubungan pusat dan daerah. Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan, dari pusat ke daerah.
Dengan semangat desentralisasi, daerah menggunakan otonomi yang dimilikinya untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang dimilikinya. Selama lebih dari 3 dekade, kekayaan alam yang dimiliki daerah tidak pernah dinikmati oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Kesenjangan sangat nyata terlihat di daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya, namun miskin penduduknya.
Desentralisasi memberikan harapan baru pada masyarakat di daerah-daerah tersebut sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka manakala berhadapan dengan pemerintah pusat. Pada tataran aktor, desentralisasi membawa perubahan dengan lahirnya para pelaku baru dalam arena pertarungan kekuasaan. Implikasinya, terjadi perubahan dalam konfigurasi kekuasaan, yang semula didominasi para birokrat dan militer. Kelompok pengusaha yang awalnya berada di “belakang layar” mulai berani tampil dan turut bertarung memperebutkan jabatan-jabatan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah belakangan ini bahkan memunculkan pula figur tokoh-tokoh lokal, seperti jawara, kyai, kaum bangsawan setempat, dll sebagai pemain baru yang turut mempengaruhi relasi kekuasaan di daerah.
Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan menjadi lebih berimbang antara pusat dan daerah, maupun antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Peluang partisipasi masyarakat menjadi lebih besar, termasuk dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah. Peluang ini menjadi lebih besar setelah diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada), sehingga masyarakat memiliki akses lebih besar untuk menentukan para pemimpinnya.
Pada praktiknya, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini memang tidak secara otomatis membawa perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Peluang money politics, manipulasi, politisasi adat dan ikatan primordial, serta mobilisasi massa tetap berlangsung. Para elit tetap berperan dominan dalam pilkada, minimal dalam menentukan pasangan calon yang akan berlaga dalam pilkada. Masyarakat hanya berperan dalam memberikan suara bagi para calon yang telah ditentukan para elit. Meskipun demikian, perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit tetap ada.
Tingginya persentase golput di sejumlah daerah mengindikasikan sikap apatisme masyarakat. Tuntutan akan calon independen, yang kemudian dikabulkan Mahkamah Konstitusi, juga mengindikasikan perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak berhenti sampai pilkada. Justru keduanya baru bermakna ketika para pemimpin terpilih tersebut mulai bekerja, merancang kebijakan dan program untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Inilah saat untuk menilai keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah.
Perubahan sistem dan aktor sebagai implikasi dari demokratisasi dan desentralisasi baru akan bermakna manakala diikuti dengan kebijakan dan program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian,otonomi tidak berhenti pada pemerintah daerah, tapi sampai pada masyarakat di daerah. Demokratisasi sesungguhnya bermakna sebagai upaya daerah dalam menerjemahkan otonomi yang dimilikinya untuk mensejahterakan masyarakat.
Daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menjabarkan kebebasan dan kewenangan yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Daerah-daerah seperti Solo, Sragen, Blitar, Jembrana, Solok, Banjar, dll telah membuktikan bahwa desentralisasi sungguh-sungguh dapat menjadi alat untuk bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan.
Daerah-daerah tersebut mampu menerjemahkan desentralisasi tidak hanya dalam bentuk transfer kewenangan antarlevel pemerintah, tapi juga dari pemerintah pada unsur non pemerintah. Melalui beragam model kemitraan, partisipasi publik dalam pengelolaan pelayanan publik meningkat. Melalui efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan sekaligus memberikan insentif untuk memotivasi kinerja aparat birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan daerah-daerah tersebut dalam menerjemahkan desentralisasi ditentukan pula oleh kepemimpinan kepala daerahnya.
Dalam jangka pendek, hal ini memang diperlukan untuk mengawali suatu perubahan, namun untuk menjamin kontinuitas perubahan ini, pembaharuan sistemik mutlak diperlukan agar desentralisasi tidak kembali diterjemahkan untuk kepentingan elit semata. Isu-isu tentang politik budaya, politik ruang dalam penataan wilayah, pengelolaan sumber daya lokal, relasi pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah menjadi isu baru yang berkembang dalam semangat demokratisasi dan desentralisasi dewasa ini. Wacana praktik demokrasi di level nasional dan lokal mengawali perjalanan transisi demokrasi di Indonesia.
Terdapat dua isu yang penting untuk menggambarkan proses demokratisasi tersebut, yakni penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah. Pemilu 2009 membawa harapan baru seiring dengan pemberlakuan sistem pemilihan yang memungkinkan masyarakat memilih secara langsung para anggota legislatif dan kepala eksekutif (presiden dan wakil presiden).
Pembaharuan ini diharapkan dapat memulihkan esensi pemilu sebagai kontrak sosial yang mengikat pemimpin politik dengan konstituennya. Demikian pula di level lokal, akhirnya tuntutan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) dipenuhi melalui UU No. 32 Tahun 2004, sehingga masyarakat di daerah pun berperan semakin menentukan dalam memilih para kepala daerah dan wakilnya. Semangat reformasi dan demokratisasi secara prosedural terwadahi melalui perubahan sistem pemilu dan pilkada ini, meskipun pada praktiknya, dominasi elit ternyata masih kuat menentukan dinamika politik di level nasional dan lokal. Kondisi inilah yang seolah mengindikasikan bahwa demokrasi tengah mengalami stagnasi bahkan memunculkan kekhawatiran bahwa demokrasi gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Di level lokal pun, praktik pilkada kenyataannya tidak secara otomatis berdampak pada pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah. Antara demokratisasi dan desentralisasi seolah ada missing link (keterputusan) dengan reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Keterputusan akibat desentralisasi yang terhenti di level elit, sehingga ke depan, agenda perluasan ruang publik tampaknya menjadi urgen untuk segera dilakukan agar demokrasi dan desentralisasi tidak dibajak untuk kepentingan segelintir elit.
Prinsip demokrasi yang mensyaratkan pengakuan akan keberagaman juga belum sepenuhnya terwujud. Praktik demokrasi di Indonesia justru masih diwarnai bangkitnya politik identitas, bahkan seiring dengan menguatnya otonomi daerah, etnosentrisme juga mewarnai relasi kekuasaan di daerah. Di sisi lain, globalisasi yang berkembang dewasa ini juga berdampak pada masuknya berbagai kepentingan global ke daerah. Semakin terbatasnya peran negara seringkali tidak diimbangi oleh penguatan kapasitas dan legitimasi pemerintah, sehingga yang berkembang adalah menguatnya identitas primordialistik, yang bila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik baik di level elit maupun massa. Strategi memadukan lokalitas dan globalisasi menjadi isu utama dalam wacana politik budaya dan otonomi daerah.
Wacana kapasitas pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan finansial daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Isu pengelolaan keuangan daerah masih menjadi wacana krusial dalam otonomi daerah. Isu ini tidak hanya terkait dengan otonomi pendapatan, tapi juga otonomi pembiayaan yang menjadi indikasi komitmen politik daerah dalam menangani permasalahan strategis di daerahnya. Kinerja anggaran menjadi salah satu tolok ukur evaluasi otonomi daerah yang menggambarkan hubungan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus mengindikasikan skala prioritas suatu daerah. Karena itu, pengembangan dan penerapan sistem penganggaran yang rasional dengan berbasis kinerja menjadi isu penting untuk mendukung otonomi daerah.
Wacana kesenjangan pembangunan antar daerah juga menjadi tema penting dalam praktik desentralisasi dewasa ini. Kesenjangan pembangunan menjadi akar penyebab berkembangnya tuntutan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru. Konsep penataan wilayah sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai pemekaran, karena pemerataan pembangunan pun dapat dilakukan melalui penggabungan daerah, pendelegasian kewenangan pada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil, atau melalui pembaharuan manajemen pemerintahan daerah. Namun, rendahnya kepercayaan pada figur otoritas dan memuncaknya kekecewaan pada pemerintah induk menyebabkan tuntutan pemekaran seolah menjadi satu-satunya solusi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu, wacana penataan wilayah juga berdimensi politis manakala dikaitkan dengan hubungan antar daerah. Di sini, pemerintah dituntut untuk mampu mengimbangi perubahan sosial tersebut dengan kebijakan penataan wilayah yang responsif dan antisipatif, termasuk akomodatif terhadap berbagai kepentingan yang ada di balik penataan wilayah.
Isu politik desentralisasi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya lokal. Potensi daerah merupakan modal utama bagi berjalannya otonomi daerah, namun pada praktiknya, pengelolaan sumber daya lokal tidak selalu menguntungkan masyarakat.
Dalam banyak kasus, banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam, penduduknya justru miskin dan mengalami ketertingalan dalam pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan sumber daya lokal yang cenderung kapitalis, justru menyebabkan masyarakat semakin marginal dan akhirnya berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan. Persaingan yang tidak seimbang antara pelaku pasar modern dengan pasar tradisional serta kasus-kasus pengelolaan potensi pertambangan yang malah menyebabkan kerusakan lingkungan, merupakan membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya lokal memerlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen dan keberpihakan ini seyogianya terlihat pada kebijakan publik yang dirumuskan, dalam pengalokasian anggaran, serta dalam standarisasi pelayanan publik yang akan menjamin bahwa masyarakat akan mendapat kompensasi yang layak dari pemanfaatan sumber daya lokal yang dimiliki daerah. Membaca wacana yang berkembang tersebut, nyatalah bahwa ruang lingkup demokratisasi dan desentralisasi telah berkembang pesat.
Memahami otonomi daerah tidak bisa sekedar menggunakan kacamata lokal, tapi juga kacamata global. Tidak bisa lagi berbasis perspektif birokrat atau teknorat, tetapi harus dari perspektif seluruh aktor. Tidak bisa lagi memahami daerah secara parsial, tapi saling terkait dalam suatu kerangka regionalisme. Karena itu, dalam menerjemahkan demokrasi dan desentralisasi, diperlukan paradigma baru yang multi perspektif dan sistemik, sehingga berbagai inovasi dalam pembaharuan pemerintahan daerah dapat terjamin kesinambungannya.

DEMOKRASI DAN DESENTRALISASI

Demokrasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang saat ini tengah populer dalam wacana publik, khususnya di Indonesia. Pasca reformasi, harapan publik tertumpu pada demokrasi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi yang berlangsung di hampir seluruh belahan dunia membawa perubahan dalam berbagai aspek ketatanegaraan, baik sistem maupun aktor, termasuk dalam pola hubungan pusat dan daerah. Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan, dari pusat ke daerah.
Dengan semangat desentralisasi, daerah menggunakan otonomi yang dimilikinya untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang dimilikinya. Selama lebih dari 3 dekade, kekayaan alam yang dimiliki daerah tidak pernah dinikmati oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Kesenjangan sangat nyata terlihat di daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya, namun miskin penduduknya.
Desentralisasi memberikan harapan baru pada masyarakat di daerah-daerah tersebut sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka manakala berhadapan dengan pemerintah pusat. Pada tataran aktor, desentralisasi membawa perubahan dengan lahirnya para pelaku baru dalam arena pertarungan kekuasaan. Implikasinya, terjadi perubahan dalam konfigurasi kekuasaan, yang semula didominasi para birokrat dan militer. Kelompok pengusaha yang awalnya berada di “belakang layar” mulai berani tampil dan turut bertarung memperebutkan jabatan-jabatan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah belakangan ini bahkan memunculkan pula figur tokoh-tokoh lokal, seperti jawara, kyai, kaum bangsawan setempat, dll sebagai pemain baru yang turut mempengaruhi relasi kekuasaan di daerah.
Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan menjadi lebih berimbang antara pusat dan daerah, maupun antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Peluang partisipasi masyarakat menjadi lebih besar, termasuk dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah. Peluang ini menjadi lebih besar setelah diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada), sehingga masyarakat memiliki akses lebih besar untuk menentukan para pemimpinnya.
Pada praktiknya, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini memang tidak secara otomatis membawa perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Peluang money politics, manipulasi, politisasi adat dan ikatan primordial, serta mobilisasi massa tetap berlangsung. Para elit tetap berperan dominan dalam pilkada, minimal dalam menentukan pasangan calon yang akan berlaga dalam pilkada. Masyarakat hanya berperan dalam memberikan suara bagi para calon yang telah ditentukan para elit. Meskipun demikian, perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit tetap ada.
Tingginya persentase golput di sejumlah daerah mengindikasikan sikap apatisme masyarakat. Tuntutan akan calon independen, yang kemudian dikabulkan Mahkamah Konstitusi, juga mengindikasikan perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak berhenti sampai pilkada. Justru keduanya baru bermakna ketika para pemimpin terpilih tersebut mulai bekerja, merancang kebijakan dan program untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Inilah saat untuk menilai keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah.
Perubahan sistem dan aktor sebagai implikasi dari demokratisasi dan desentralisasi baru akan bermakna manakala diikuti dengan kebijakan dan program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian,otonomi tidak berhenti pada pemerintah daerah, tapi sampai pada masyarakat di daerah. Demokratisasi sesungguhnya bermakna sebagai upaya daerah dalam menerjemahkan otonomi yang dimilikinya untuk mensejahterakan masyarakat.
Daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menjabarkan kebebasan dan kewenangan yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Daerah-daerah seperti Solo, Sragen, Blitar, Jembrana, Solok, Banjar, dll telah membuktikan bahwa desentralisasi sungguh-sungguh dapat menjadi alat untuk bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan.
Daerah-daerah tersebut mampu menerjemahkan desentralisasi tidak hanya dalam bentuk transfer kewenangan antarlevel pemerintah, tapi juga dari pemerintah pada unsur non pemerintah. Melalui beragam model kemitraan, partisipasi publik dalam pengelolaan pelayanan publik meningkat. Melalui efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan sekaligus memberikan insentif untuk memotivasi kinerja aparat birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan daerah-daerah tersebut dalam menerjemahkan desentralisasi ditentukan pula oleh kepemimpinan kepala daerahnya.
Dalam jangka pendek, hal ini memang diperlukan untuk mengawali suatu perubahan, namun untuk menjamin kontinuitas perubahan ini, pembaharuan sistemik mutlak diperlukan agar desentralisasi tidak kembali diterjemahkan untuk kepentingan elit semata. Isu-isu tentang politik budaya, politik ruang dalam penataan wilayah, pengelolaan sumber daya lokal, relasi pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah menjadi isu baru yang berkembang dalam semangat demokratisasi dan desentralisasi dewasa ini. Wacana praktik demokrasi di level nasional dan lokal mengawali perjalanan transisi demokrasi di Indonesia.
Terdapat dua isu yang penting untuk menggambarkan proses demokratisasi tersebut, yakni penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah. Pemilu 2009 membawa harapan baru seiring dengan pemberlakuan sistem pemilihan yang memungkinkan masyarakat memilih secara langsung para anggota legislatif dan kepala eksekutif (presiden dan wakil presiden).
Pembaharuan ini diharapkan dapat memulihkan esensi pemilu sebagai kontrak sosial yang mengikat pemimpin politik dengan konstituennya. Demikian pula di level lokal, akhirnya tuntutan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) dipenuhi melalui UU No. 32 Tahun 2004, sehingga masyarakat di daerah pun berperan semakin menentukan dalam memilih para kepala daerah dan wakilnya. Semangat reformasi dan demokratisasi secara prosedural terwadahi melalui perubahan sistem pemilu dan pilkada ini, meskipun pada praktiknya, dominasi elit ternyata masih kuat menentukan dinamika politik di level nasional dan lokal. Kondisi inilah yang seolah mengindikasikan bahwa demokrasi tengah mengalami stagnasi bahkan memunculkan kekhawatiran bahwa demokrasi gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Di level lokal pun, praktik pilkada kenyataannya tidak secara otomatis berdampak pada pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah. Antara demokratisasi dan desentralisasi seolah ada missing link (keterputusan) dengan reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Keterputusan akibat desentralisasi yang terhenti di level elit, sehingga ke depan, agenda perluasan ruang publik tampaknya menjadi urgen untuk segera dilakukan agar demokrasi dan desentralisasi tidak dibajak untuk kepentingan segelintir elit.
Prinsip demokrasi yang mensyaratkan pengakuan akan keberagaman juga belum sepenuhnya terwujud. Praktik demokrasi di Indonesia justru masih diwarnai bangkitnya politik identitas, bahkan seiring dengan menguatnya otonomi daerah, etnosentrisme juga mewarnai relasi kekuasaan di daerah. Di sisi lain, globalisasi yang berkembang dewasa ini juga berdampak pada masuknya berbagai kepentingan global ke daerah. Semakin terbatasnya peran negara seringkali tidak diimbangi oleh penguatan kapasitas dan legitimasi pemerintah, sehingga yang berkembang adalah menguatnya identitas primordialistik, yang bila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik baik di level elit maupun massa. Strategi memadukan lokalitas dan globalisasi menjadi isu utama dalam wacana politik budaya dan otonomi daerah.
Wacana kapasitas pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan finansial daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Isu pengelolaan keuangan daerah masih menjadi wacana krusial dalam otonomi daerah. Isu ini tidak hanya terkait dengan otonomi pendapatan, tapi juga otonomi pembiayaan yang menjadi indikasi komitmen politik daerah dalam menangani permasalahan strategis di daerahnya. Kinerja anggaran menjadi salah satu tolok ukur evaluasi otonomi daerah yang menggambarkan hubungan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus mengindikasikan skala prioritas suatu daerah. Karena itu, pengembangan dan penerapan sistem penganggaran yang rasional dengan berbasis kinerja menjadi isu penting untuk mendukung otonomi daerah.
Wacana kesenjangan pembangunan antar daerah juga menjadi tema penting dalam praktik desentralisasi dewasa ini. Kesenjangan pembangunan menjadi akar penyebab berkembangnya tuntutan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru. Konsep penataan wilayah sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai pemekaran, karena pemerataan pembangunan pun dapat dilakukan melalui penggabungan daerah, pendelegasian kewenangan pada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil, atau melalui pembaharuan manajemen pemerintahan daerah. Namun, rendahnya kepercayaan pada figur otoritas dan memuncaknya kekecewaan pada pemerintah induk menyebabkan tuntutan pemekaran seolah menjadi satu-satunya solusi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu, wacana penataan wilayah juga berdimensi politis manakala dikaitkan dengan hubungan antar daerah. Di sini, pemerintah dituntut untuk mampu mengimbangi perubahan sosial tersebut dengan kebijakan penataan wilayah yang responsif dan antisipatif, termasuk akomodatif terhadap berbagai kepentingan yang ada di balik penataan wilayah.
Isu politik desentralisasi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya lokal. Potensi daerah merupakan modal utama bagi berjalannya otonomi daerah, namun pada praktiknya, pengelolaan sumber daya lokal tidak selalu menguntungkan masyarakat.
Dalam banyak kasus, banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam, penduduknya justru miskin dan mengalami ketertingalan dalam pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan sumber daya lokal yang cenderung kapitalis, justru menyebabkan masyarakat semakin marginal dan akhirnya berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan. Persaingan yang tidak seimbang antara pelaku pasar modern dengan pasar tradisional serta kasus-kasus pengelolaan potensi pertambangan yang malah menyebabkan kerusakan lingkungan, merupakan membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya lokal memerlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen dan keberpihakan ini seyogianya terlihat pada kebijakan publik yang dirumuskan, dalam pengalokasian anggaran, serta dalam standarisasi pelayanan publik yang akan menjamin bahwa masyarakat akan mendapat kompensasi yang layak dari pemanfaatan sumber daya lokal yang dimiliki daerah. Membaca wacana yang berkembang tersebut, nyatalah bahwa ruang lingkup demokratisasi dan desentralisasi telah berkembang pesat.
Memahami otonomi daerah tidak bisa sekedar menggunakan kacamata lokal, tapi juga kacamata global. Tidak bisa lagi berbasis perspektif birokrat atau teknorat, tetapi harus dari perspektif seluruh aktor. Tidak bisa lagi memahami daerah secara parsial, tapi saling terkait dalam suatu kerangka regionalisme. Karena itu, dalam menerjemahkan demokrasi dan desentralisasi, diperlukan paradigma baru yang multi perspektif dan sistemik, sehingga berbagai inovasi dalam pembaharuan pemerintahan daerah dapat terjamin kesinambungannya.

DEMOKRASI DAN DESENTRALISASI

Demokrasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang saat ini tengah populer dalam wacana publik, khususnya di Indonesia. Pasca reformasi, harapan publik tertumpu pada demokrasi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi yang berlangsung di hampir seluruh belahan dunia membawa perubahan dalam berbagai aspek ketatanegaraan, baik sistem maupun aktor, termasuk dalam pola hubungan pusat dan daerah. Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan, dari pusat ke daerah.
Dengan semangat desentralisasi, daerah menggunakan otonomi yang dimilikinya untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang dimilikinya. Selama lebih dari 3 dekade, kekayaan alam yang dimiliki daerah tidak pernah dinikmati oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Kesenjangan sangat nyata terlihat di daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya, namun miskin penduduknya.
Desentralisasi memberikan harapan baru pada masyarakat di daerah-daerah tersebut sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka manakala berhadapan dengan pemerintah pusat. Pada tataran aktor, desentralisasi membawa perubahan dengan lahirnya para pelaku baru dalam arena pertarungan kekuasaan. Implikasinya, terjadi perubahan dalam konfigurasi kekuasaan, yang semula didominasi para birokrat dan militer. Kelompok pengusaha yang awalnya berada di “belakang layar” mulai berani tampil dan turut bertarung memperebutkan jabatan-jabatan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah belakangan ini bahkan memunculkan pula figur tokoh-tokoh lokal, seperti jawara, kyai, kaum bangsawan setempat, dll sebagai pemain baru yang turut mempengaruhi relasi kekuasaan di daerah.
Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan menjadi lebih berimbang antara pusat dan daerah, maupun antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Peluang partisipasi masyarakat menjadi lebih besar, termasuk dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah. Peluang ini menjadi lebih besar setelah diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada), sehingga masyarakat memiliki akses lebih besar untuk menentukan para pemimpinnya.
Pada praktiknya, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini memang tidak secara otomatis membawa perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Peluang money politics, manipulasi, politisasi adat dan ikatan primordial, serta mobilisasi massa tetap berlangsung. Para elit tetap berperan dominan dalam pilkada, minimal dalam menentukan pasangan calon yang akan berlaga dalam pilkada. Masyarakat hanya berperan dalam memberikan suara bagi para calon yang telah ditentukan para elit. Meskipun demikian, perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit tetap ada.
Tingginya persentase golput di sejumlah daerah mengindikasikan sikap apatisme masyarakat. Tuntutan akan calon independen, yang kemudian dikabulkan Mahkamah Konstitusi, juga mengindikasikan perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak berhenti sampai pilkada. Justru keduanya baru bermakna ketika para pemimpin terpilih tersebut mulai bekerja, merancang kebijakan dan program untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Inilah saat untuk menilai keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah.
Perubahan sistem dan aktor sebagai implikasi dari demokratisasi dan desentralisasi baru akan bermakna manakala diikuti dengan kebijakan dan program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian,otonomi tidak berhenti pada pemerintah daerah, tapi sampai pada masyarakat di daerah. Demokratisasi sesungguhnya bermakna sebagai upaya daerah dalam menerjemahkan otonomi yang dimilikinya untuk mensejahterakan masyarakat.
Daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menjabarkan kebebasan dan kewenangan yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Daerah-daerah seperti Solo, Sragen, Blitar, Jembrana, Solok, Banjar, dll telah membuktikan bahwa desentralisasi sungguh-sungguh dapat menjadi alat untuk bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan.
Daerah-daerah tersebut mampu menerjemahkan desentralisasi tidak hanya dalam bentuk transfer kewenangan antarlevel pemerintah, tapi juga dari pemerintah pada unsur non pemerintah. Melalui beragam model kemitraan, partisipasi publik dalam pengelolaan pelayanan publik meningkat. Melalui efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan sekaligus memberikan insentif untuk memotivasi kinerja aparat birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan daerah-daerah tersebut dalam menerjemahkan desentralisasi ditentukan pula oleh kepemimpinan kepala daerahnya.
Dalam jangka pendek, hal ini memang diperlukan untuk mengawali suatu perubahan, namun untuk menjamin kontinuitas perubahan ini, pembaharuan sistemik mutlak diperlukan agar desentralisasi tidak kembali diterjemahkan untuk kepentingan elit semata. Isu-isu tentang politik budaya, politik ruang dalam penataan wilayah, pengelolaan sumber daya lokal, relasi pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah menjadi isu baru yang berkembang dalam semangat demokratisasi dan desentralisasi dewasa ini. Wacana praktik demokrasi di level nasional dan lokal mengawali perjalanan transisi demokrasi di Indonesia.
Terdapat dua isu yang penting untuk menggambarkan proses demokratisasi tersebut, yakni penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah. Pemilu 2009 membawa harapan baru seiring dengan pemberlakuan sistem pemilihan yang memungkinkan masyarakat memilih secara langsung para anggota legislatif dan kepala eksekutif (presiden dan wakil presiden).
Pembaharuan ini diharapkan dapat memulihkan esensi pemilu sebagai kontrak sosial yang mengikat pemimpin politik dengan konstituennya. Demikian pula di level lokal, akhirnya tuntutan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) dipenuhi melalui UU No. 32 Tahun 2004, sehingga masyarakat di daerah pun berperan semakin menentukan dalam memilih para kepala daerah dan wakilnya. Semangat reformasi dan demokratisasi secara prosedural terwadahi melalui perubahan sistem pemilu dan pilkada ini, meskipun pada praktiknya, dominasi elit ternyata masih kuat menentukan dinamika politik di level nasional dan lokal. Kondisi inilah yang seolah mengindikasikan bahwa demokrasi tengah mengalami stagnasi bahkan memunculkan kekhawatiran bahwa demokrasi gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Di level lokal pun, praktik pilkada kenyataannya tidak secara otomatis berdampak pada pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah. Antara demokratisasi dan desentralisasi seolah ada missing link (keterputusan) dengan reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Keterputusan akibat desentralisasi yang terhenti di level elit, sehingga ke depan, agenda perluasan ruang publik tampaknya menjadi urgen untuk segera dilakukan agar demokrasi dan desentralisasi tidak dibajak untuk kepentingan segelintir elit.
Prinsip demokrasi yang mensyaratkan pengakuan akan keberagaman juga belum sepenuhnya terwujud. Praktik demokrasi di Indonesia justru masih diwarnai bangkitnya politik identitas, bahkan seiring dengan menguatnya otonomi daerah, etnosentrisme juga mewarnai relasi kekuasaan di daerah. Di sisi lain, globalisasi yang berkembang dewasa ini juga berdampak pada masuknya berbagai kepentingan global ke daerah. Semakin terbatasnya peran negara seringkali tidak diimbangi oleh penguatan kapasitas dan legitimasi pemerintah, sehingga yang berkembang adalah menguatnya identitas primordialistik, yang bila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik baik di level elit maupun massa. Strategi memadukan lokalitas dan globalisasi menjadi isu utama dalam wacana politik budaya dan otonomi daerah.
Wacana kapasitas pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan finansial daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Isu pengelolaan keuangan daerah masih menjadi wacana krusial dalam otonomi daerah. Isu ini tidak hanya terkait dengan otonomi pendapatan, tapi juga otonomi pembiayaan yang menjadi indikasi komitmen politik daerah dalam menangani permasalahan strategis di daerahnya. Kinerja anggaran menjadi salah satu tolok ukur evaluasi otonomi daerah yang menggambarkan hubungan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus mengindikasikan skala prioritas suatu daerah. Karena itu, pengembangan dan penerapan sistem penganggaran yang rasional dengan berbasis kinerja menjadi isu penting untuk mendukung otonomi daerah.
Wacana kesenjangan pembangunan antar daerah juga menjadi tema penting dalam praktik desentralisasi dewasa ini. Kesenjangan pembangunan menjadi akar penyebab berkembangnya tuntutan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru. Konsep penataan wilayah sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai pemekaran, karena pemerataan pembangunan pun dapat dilakukan melalui penggabungan daerah, pendelegasian kewenangan pada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil, atau melalui pembaharuan manajemen pemerintahan daerah. Namun, rendahnya kepercayaan pada figur otoritas dan memuncaknya kekecewaan pada pemerintah induk menyebabkan tuntutan pemekaran seolah menjadi satu-satunya solusi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu, wacana penataan wilayah juga berdimensi politis manakala dikaitkan dengan hubungan antar daerah. Di sini, pemerintah dituntut untuk mampu mengimbangi perubahan sosial tersebut dengan kebijakan penataan wilayah yang responsif dan antisipatif, termasuk akomodatif terhadap berbagai kepentingan yang ada di balik penataan wilayah.
Isu politik desentralisasi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya lokal. Potensi daerah merupakan modal utama bagi berjalannya otonomi daerah, namun pada praktiknya, pengelolaan sumber daya lokal tidak selalu menguntungkan masyarakat.
Dalam banyak kasus, banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam, penduduknya justru miskin dan mengalami ketertingalan dalam pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan sumber daya lokal yang cenderung kapitalis, justru menyebabkan masyarakat semakin marginal dan akhirnya berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan. Persaingan yang tidak seimbang antara pelaku pasar modern dengan pasar tradisional serta kasus-kasus pengelolaan potensi pertambangan yang malah menyebabkan kerusakan lingkungan, merupakan membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya lokal memerlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen dan keberpihakan ini seyogianya terlihat pada kebijakan publik yang dirumuskan, dalam pengalokasian anggaran, serta dalam standarisasi pelayanan publik yang akan menjamin bahwa masyarakat akan mendapat kompensasi yang layak dari pemanfaatan sumber daya lokal yang dimiliki daerah. Membaca wacana yang berkembang tersebut, nyatalah bahwa ruang lingkup demokratisasi dan desentralisasi telah berkembang pesat.
Memahami otonomi daerah tidak bisa sekedar menggunakan kacamata lokal, tapi juga kacamata global. Tidak bisa lagi berbasis perspektif birokrat atau teknorat, tetapi harus dari perspektif seluruh aktor. Tidak bisa lagi memahami daerah secara parsial, tapi saling terkait dalam suatu kerangka regionalisme. Karena itu, dalam menerjemahkan demokrasi dan desentralisasi, diperlukan paradigma baru yang multi perspektif dan sistemik, sehingga berbagai inovasi dalam pembaharuan pemerintahan daerah dapat terjamin kesinambungannya.

DEMOKRASI DAN DESENTRALISASI

Demokrasi dan desentralisasi adalah dua konsep yang saat ini tengah populer dalam wacana publik, khususnya di Indonesia. Pasca reformasi, harapan publik tertumpu pada demokrasi sebagai obat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokratisasi yang berlangsung di hampir seluruh belahan dunia membawa perubahan dalam berbagai aspek ketatanegaraan, baik sistem maupun aktor, termasuk dalam pola hubungan pusat dan daerah. Demokratisasi membawa perubahan dalam sistem pemerintahan daerah yang semula sentralistis menjadi desentralistis. Implikasinya, terjadi pergeseran lokus kekuasaan, dari pusat ke daerah.
Dengan semangat desentralisasi, daerah menggunakan otonomi yang dimilikinya untuk berkreasi dan berinovasi dalam mengelola sumber daya-sumber daya yang dimilikinya. Selama lebih dari 3 dekade, kekayaan alam yang dimiliki daerah tidak pernah dinikmati oleh masyarakat daerah yang bersangkutan. Kesenjangan sangat nyata terlihat di daerah-daerah yang kaya sumber daya alamnya, namun miskin penduduknya.
Desentralisasi memberikan harapan baru pada masyarakat di daerah-daerah tersebut sekaligus meningkatkan posisi tawar mereka manakala berhadapan dengan pemerintah pusat. Pada tataran aktor, desentralisasi membawa perubahan dengan lahirnya para pelaku baru dalam arena pertarungan kekuasaan. Implikasinya, terjadi perubahan dalam konfigurasi kekuasaan, yang semula didominasi para birokrat dan militer. Kelompok pengusaha yang awalnya berada di “belakang layar” mulai berani tampil dan turut bertarung memperebutkan jabatan-jabatan politik di daerah. Perjalanan otonomi daerah belakangan ini bahkan memunculkan pula figur tokoh-tokoh lokal, seperti jawara, kyai, kaum bangsawan setempat, dll sebagai pemain baru yang turut mempengaruhi relasi kekuasaan di daerah.
Demokratisasi dan desentralisasi membawa perubahan signifikan dalam relasi kekuasaan menjadi lebih berimbang antara pusat dan daerah, maupun antara suprastruktur politik dengan infrastruktur politik. Peluang partisipasi masyarakat menjadi lebih besar, termasuk dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang diambil dan dilaksanakan pemerintah. Peluang ini menjadi lebih besar setelah diterapkannya sistem pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada), sehingga masyarakat memiliki akses lebih besar untuk menentukan para pemimpinnya.
Pada praktiknya, sistem pemilihan kepala daerah langsung ini memang tidak secara otomatis membawa perubahan yang lebih baik dalam tata kelola pemerintahan daerah. Peluang money politics, manipulasi, politisasi adat dan ikatan primordial, serta mobilisasi massa tetap berlangsung. Para elit tetap berperan dominan dalam pilkada, minimal dalam menentukan pasangan calon yang akan berlaga dalam pilkada. Masyarakat hanya berperan dalam memberikan suara bagi para calon yang telah ditentukan para elit. Meskipun demikian, perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit tetap ada.
Tingginya persentase golput di sejumlah daerah mengindikasikan sikap apatisme masyarakat. Tuntutan akan calon independen, yang kemudian dikabulkan Mahkamah Konstitusi, juga mengindikasikan perlawanan masyarakat terhadap dominasi elit. Desentralisasi dan otonomi daerah tidak berhenti sampai pilkada. Justru keduanya baru bermakna ketika para pemimpin terpilih tersebut mulai bekerja, merancang kebijakan dan program untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya. Inilah saat untuk menilai keberhasilan desentralisasi dan otonomi daerah.
Perubahan sistem dan aktor sebagai implikasi dari demokratisasi dan desentralisasi baru akan bermakna manakala diikuti dengan kebijakan dan program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian,otonomi tidak berhenti pada pemerintah daerah, tapi sampai pada masyarakat di daerah. Demokratisasi sesungguhnya bermakna sebagai upaya daerah dalam menerjemahkan otonomi yang dimilikinya untuk mensejahterakan masyarakat.
Daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menjabarkan kebebasan dan kewenangan yang dimilikinya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Daerah-daerah seperti Solo, Sragen, Blitar, Jembrana, Solok, Banjar, dll telah membuktikan bahwa desentralisasi sungguh-sungguh dapat menjadi alat untuk bangkit dari keterpurukan dan kemiskinan.
Daerah-daerah tersebut mampu menerjemahkan desentralisasi tidak hanya dalam bentuk transfer kewenangan antarlevel pemerintah, tapi juga dari pemerintah pada unsur non pemerintah. Melalui beragam model kemitraan, partisipasi publik dalam pengelolaan pelayanan publik meningkat. Melalui efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan sekaligus memberikan insentif untuk memotivasi kinerja aparat birokrasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan daerah-daerah tersebut dalam menerjemahkan desentralisasi ditentukan pula oleh kepemimpinan kepala daerahnya.
Dalam jangka pendek, hal ini memang diperlukan untuk mengawali suatu perubahan, namun untuk menjamin kontinuitas perubahan ini, pembaharuan sistemik mutlak diperlukan agar desentralisasi tidak kembali diterjemahkan untuk kepentingan elit semata. Isu-isu tentang politik budaya, politik ruang dalam penataan wilayah, pengelolaan sumber daya lokal, relasi pusat dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah menjadi isu baru yang berkembang dalam semangat demokratisasi dan desentralisasi dewasa ini. Wacana praktik demokrasi di level nasional dan lokal mengawali perjalanan transisi demokrasi di Indonesia.
Terdapat dua isu yang penting untuk menggambarkan proses demokratisasi tersebut, yakni penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah. Pemilu 2009 membawa harapan baru seiring dengan pemberlakuan sistem pemilihan yang memungkinkan masyarakat memilih secara langsung para anggota legislatif dan kepala eksekutif (presiden dan wakil presiden).
Pembaharuan ini diharapkan dapat memulihkan esensi pemilu sebagai kontrak sosial yang mengikat pemimpin politik dengan konstituennya. Demikian pula di level lokal, akhirnya tuntutan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada) dipenuhi melalui UU No. 32 Tahun 2004, sehingga masyarakat di daerah pun berperan semakin menentukan dalam memilih para kepala daerah dan wakilnya. Semangat reformasi dan demokratisasi secara prosedural terwadahi melalui perubahan sistem pemilu dan pilkada ini, meskipun pada praktiknya, dominasi elit ternyata masih kuat menentukan dinamika politik di level nasional dan lokal. Kondisi inilah yang seolah mengindikasikan bahwa demokrasi tengah mengalami stagnasi bahkan memunculkan kekhawatiran bahwa demokrasi gagal mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Di level lokal pun, praktik pilkada kenyataannya tidak secara otomatis berdampak pada pembaharuan tata kelola pemerintahan daerah. Antara demokratisasi dan desentralisasi seolah ada missing link (keterputusan) dengan reformasi tata kelola pemerintahan daerah. Keterputusan akibat desentralisasi yang terhenti di level elit, sehingga ke depan, agenda perluasan ruang publik tampaknya menjadi urgen untuk segera dilakukan agar demokrasi dan desentralisasi tidak dibajak untuk kepentingan segelintir elit.
Prinsip demokrasi yang mensyaratkan pengakuan akan keberagaman juga belum sepenuhnya terwujud. Praktik demokrasi di Indonesia justru masih diwarnai bangkitnya politik identitas, bahkan seiring dengan menguatnya otonomi daerah, etnosentrisme juga mewarnai relasi kekuasaan di daerah. Di sisi lain, globalisasi yang berkembang dewasa ini juga berdampak pada masuknya berbagai kepentingan global ke daerah. Semakin terbatasnya peran negara seringkali tidak diimbangi oleh penguatan kapasitas dan legitimasi pemerintah, sehingga yang berkembang adalah menguatnya identitas primordialistik, yang bila tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan konflik baik di level elit maupun massa. Strategi memadukan lokalitas dan globalisasi menjadi isu utama dalam wacana politik budaya dan otonomi daerah.
Wacana kapasitas pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari kemampuan finansial daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan rutin maupun pembiayaan pembangunan. Isu pengelolaan keuangan daerah masih menjadi wacana krusial dalam otonomi daerah. Isu ini tidak hanya terkait dengan otonomi pendapatan, tapi juga otonomi pembiayaan yang menjadi indikasi komitmen politik daerah dalam menangani permasalahan strategis di daerahnya. Kinerja anggaran menjadi salah satu tolok ukur evaluasi otonomi daerah yang menggambarkan hubungan antara eksekutif dan legislatif, sekaligus mengindikasikan skala prioritas suatu daerah. Karena itu, pengembangan dan penerapan sistem penganggaran yang rasional dengan berbasis kinerja menjadi isu penting untuk mendukung otonomi daerah.
Wacana kesenjangan pembangunan antar daerah juga menjadi tema penting dalam praktik desentralisasi dewasa ini. Kesenjangan pembangunan menjadi akar penyebab berkembangnya tuntutan pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru. Konsep penataan wilayah sesungguhnya tidak hanya berbicara mengenai pemekaran, karena pemerataan pembangunan pun dapat dilakukan melalui penggabungan daerah, pendelegasian kewenangan pada unit-unit pemerintahan yang lebih kecil, atau melalui pembaharuan manajemen pemerintahan daerah. Namun, rendahnya kepercayaan pada figur otoritas dan memuncaknya kekecewaan pada pemerintah induk menyebabkan tuntutan pemekaran seolah menjadi satu-satunya solusi bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat di daerah. Selain itu, wacana penataan wilayah juga berdimensi politis manakala dikaitkan dengan hubungan antar daerah. Di sini, pemerintah dituntut untuk mampu mengimbangi perubahan sosial tersebut dengan kebijakan penataan wilayah yang responsif dan antisipatif, termasuk akomodatif terhadap berbagai kepentingan yang ada di balik penataan wilayah.
Isu politik desentralisasi dalam kaitannya dengan pengelolaan sumber daya lokal. Potensi daerah merupakan modal utama bagi berjalannya otonomi daerah, namun pada praktiknya, pengelolaan sumber daya lokal tidak selalu menguntungkan masyarakat.
Dalam banyak kasus, banyak daerah yang kaya akan sumber daya alam, penduduknya justru miskin dan mengalami ketertingalan dalam pembangunan dan kualitas pelayanan publik. Pengelolaan sumber daya lokal yang cenderung kapitalis, justru menyebabkan masyarakat semakin marginal dan akhirnya berpotensi memunculkan konflik berkepanjangan. Persaingan yang tidak seimbang antara pelaku pasar modern dengan pasar tradisional serta kasus-kasus pengelolaan potensi pertambangan yang malah menyebabkan kerusakan lingkungan, merupakan membuktikan bahwa pengelolaan sumber daya lokal memerlukan komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.
Komitmen dan keberpihakan ini seyogianya terlihat pada kebijakan publik yang dirumuskan, dalam pengalokasian anggaran, serta dalam standarisasi pelayanan publik yang akan menjamin bahwa masyarakat akan mendapat kompensasi yang layak dari pemanfaatan sumber daya lokal yang dimiliki daerah. Membaca wacana yang berkembang tersebut, nyatalah bahwa ruang lingkup demokratisasi dan desentralisasi telah berkembang pesat.
Memahami otonomi daerah tidak bisa sekedar menggunakan kacamata lokal, tapi juga kacamata global. Tidak bisa lagi berbasis perspektif birokrat atau teknorat, tetapi harus dari perspektif seluruh aktor. Tidak bisa lagi memahami daerah secara parsial, tapi saling terkait dalam suatu kerangka regionalisme. Karena itu, dalam menerjemahkan demokrasi dan desentralisasi, diperlukan paradigma baru yang multi perspektif dan sistemik, sehingga berbagai inovasi dalam pembaharuan pemerintahan daerah dapat terjamin kesinambungannya.

Hasan Ara

Tentang hasanara

Mahasisw Pascasarjana Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM)
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s