INDONESIA ADALAH NEGARA YANG GAGAL ?

Dasar Pemikiran
Saafroedin Bahar dalam silabus Posisi Etnititas (2009:12) menyebut gejala gagal Negara adalah suatu fenomena yang semakin menarik perhatian di penghujung abad ke 20 yang lalu.Intinya adalah bahwa suatu Negara bias runtuh bukan oleh karena aksi dari luar, tetapi Kelompok oleh karena tidak bergfungsinya system nasional Negara itu sendiri.
Marilah kita simak hasil penelitian dari Pauline H.Baker dan Angeli E.weller (1998) ada 12 Indikator utma yang menunjukkan adanya suatu konflik internal dan ambruknya Negara ,yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok.
1) Indikator Sosial, mencakup anatara lain a) tekanan demografis yang meningkat; b) pengungsian akibat kekerasan yang diarahkan pada kelompok tertentu; c) krisis kemanusiaan dan masalah keamanan yang lebih besar dan d) perasaan diperlakukan tidak adil yang berlangsung berabad-abad.
2) Kelompok Indikator Ekonomi, meliputi antara lain a) timpangnya kesempatan pendidikan,kesempatan kerja dan status ekonomi, yang bias diikuti oleh nasionalisme golongan yang sempit; b) krisis ekonomi yang tiba-tiba melanda atau ambruknya nilai mata uang lokal,penyelundupan,perdagangan madat dan pelarian modal; c) korupsi dan praktek gelap
3) Kelompok Indikator Politik dan Militer, meliputi a) Korupsi besar-besaran dari elite yang menolak transparansi, pengawasan dan pertanggungjawaban; b) hilangnya kepercayaan rakyat pada lembaga-lembaga pemerintah;maraknya demonstrasipembangkangan serta pemberontakan bersenjata; c) koalisi sindikat penjahat dengan elite yang berkuasa, merosotnya pelayanan public; d) tentara,polisi,dan bank sentral yang hanya mengabdi untuk penguasa; d) hukum tidak lagi bekerja sesuai dengan fungsinya; e) pelanggaran hak asasi manusia meluas; aparat keamanan bergerak seperti Negara dalam Negara; pecahnya elite; f) penggalangan solidaritas komunal.
Cobalah kita melihat hasil survey Pusat Kajian Strategi Pembangunan Sosial dan Politik (PKSPSP) FISIP UI, yang menyimpulkan bahwa masyarakat menilai kinerja pemerintahan SBY-JK sangat tidak memuaskan dalam menangani masalah-masalah ekonomi, kemiskinan dan pengangguran, pendidikan dan kesehatan, serta penanganan bencana alam (KR, 14 Maret 2008). Majalah Gatra (30 Januari 2008) menurunkan laporan utamanya ‘Ironi Impor Negeri Tahu-Tempe.’ Menurutnya, Indonesia menjadi juara impor untuk kebutuhan pokok, seperti beras, jagung, gula, kedelai, buah-buahan. Masih seabrek masalah-masalah berat lain, seperti penegakan hukum, korupsi dan suap yang merajalela, HAM, menipisnya rasa kebangsaan dan sebagainya. Singkatnya, Indonesia menghadapi masalah-masalah multidimensi yang berat, sementara kinerja pemerintah sangat buruk dalam menangani masalah-masalah tersebut.
Tulisan ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa Indonesia menyandang predikat negara yang gagal dengan melihat betapa buruknya kinerja sistem politik Indonesia. Saafroedin Bahar dalam silabus Posisi Etnisitas (2009:12) mengatakan ada sebuah masalah internal, baik konflik horizontal antar etnik maupun konflik vertikal antar etnik atau berbagai etnik dengan Negara dan atau pemerintah, yang dapat mengakibatkan gejala yang disebut sebagai gejala gagal Negara (state failure).
Tak kurang dari dua pengamat globalisasi, Dr B Herry Prijono dan Dr Dedy N Hidayat, mengingatkan agar hati-hati mendiskusikan ihwal gagal negara. ”Jangan-jangan nanti Indonesia benar-benar jadi contoh negara yang gagal. Ramalan dan kekhawatiran jadi kenyataan ,” pesan mereka lewat SMS. Tentu mewacanakan soal gagal negara dengan acuan buku Collapse (2005 karya Jared Diamond berbeda dengan mengasyiki buku fiksi The Celestine Prophecy (1995) karya James Redfield.
Menurut Gabriel Almond (dalam Cantori, 1974; lihat pula dalam Chilcote, 1981), konsep kapabilitas sistem politik merupakan “a way of characterizing the performance of the political system and oVVDalam Collapse yang kini masuk sebagai salah satu buku laris di Amerika, Diamond mencantumkan peta Indonesia sebagai negara yang sekaligus berada dalam Sebagai negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia (yang bakal terus meningkat jumlahnya dengan pertumbuhan melonjak jadi lebih dari 3 persen karena kendurnya program KB yang pernah amat berhasil), tekanan penduduk terbukti mempercepat laju deforestasi (penggundulan hutan), meningkatnya limbah kimia beracun (di antaranya akibat pertambangan), krisis energi, kekeringan, banjir, kelaparan, dan aneka masalah lingkungan serta sosial.
Indonesia, juga menurut Diamond, pernah dan sedang mengalami rentetan masalah politik (political trouble) yang memenuhi syarat sebagai petanda yang baik (best predictor) bagi gagal negara (state failure), seperti pembunuhan massal (genocide)—contoh klasiknya adalah peristiwa tahun 1965-1966 (yang pernah disebut dalam bukunya The Third Chimpanzee), perang saudara atau revolusi, pergantian rezim dengan kekerasan, dan rontoknya otoritas/pemerintahan
Lebih jauh Imam Cahoyono, mengutip Rotberg (The Nature of Nation-State Failure, 2002), menyebut sindrom negara gagal antara lain berupa keamanan rakyat tidak bisa dijaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, korupsi merajalela, legitimasi negara terus menipis, ketidakberdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, dan kerawanan terhadap tekanan luar negeri
Buruknya Kapabilitas Sistem Politik
Budi Winarno yang juga Guru Besar Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIPOL, UGM, Yogyakarta mengatakan sejak reformasi digulirkan sepuluh tahun yang lalu sistem politik Indonesia menunjukkan kinerja yang buruk. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya keseluruhan kapabilitas yang dimiliki oleh sistem politik, yakni kapabilitas ekstraktif, kapabilitas distributif, kapabilitas simbolik, kapabilitas responsif, dan kapabilitas regulatif. Ketidakmampuan sistem politik tampak dalam mendayagunakan sumber-sumber material dan sumber daya manusia yang melimpah. Sekalipun Indonesia memiliki sumber alam yang melimpah yang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan dan pengangguran misalnya, tetapi sistem politik tidak mempunyai komitmen yang sungguh-sungguh dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan. Sumber daya alam tetap menjadi monopoli kelompok masyarakat tertentu, dan kemiskinan tetap menjadi persoalan yang tetap tidak pernah diselesaikan dari waktu ke waktu. Buruknya kapabilitas ekstraktif di atas juga berimbas pada buruknya kapabilitas distributif sistem politik Indonesia.
Hingga saat ini, masalah kesenjangan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan tidak pernah mendapatkan perhatian secara serius. Malahan ada kecenderungan semakin memburuk mengenai hal ini. Kebijakan ekonomi neoliberal yang semakin intensif dilakukan oleh pemerintahan SBY-JK telah membuat ketimpangan dan kesenjangan antara kelompok yang kaya dan kelompok yang miskin semakin memprihatinkan. Biaya pendidikan semakin mahal sehingga hanya kelompok tertentu saja yang mampu mengakses, demikian pula dalam pelayanan kesehatan. Semakin mahalnya biaya kesehatan membuat masyarakat miskin tidak lagi memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sementara kelompok yang kaya dapat memilih jenis pelayanan kesehatan apapun, termasuk pelayanan standar internasional.
Buruknya kapabilitas simbolik bisa dilihat dari perilaku elite politik yang tidak bisa melakukan empati diri di tengah kemiskinan yang berlangsung akut. Para elite politik tetap hidup dengan gaji dan gaya hidup yang sangat berlebihan, sementara pada waktu yang sama, sebagian besar masyarakat hidup dalam serba kekurangan dan penderitaan yang mengenaskan. Buruknya kapabilitas responsif ditunjukkan oleh sistem politik terhadap tuntutan-tuntutan rakyat. Sistem politik demokrasi pada dasarnya bukan hanya sistem politik yang semata-mata menyandarkan pada ada tidaknya proses pemilihan pemimpin secara adil dan jujur, berlangsung secara reguler menurut tradisi demokrasi Schumpeterian.
Lebih dari itu, sistem politik demokrasi adalah sistem politik yang mempunyai tingkat kepekaan dan tanggung jawab (accountability) terhadap masyarakat luas atau warganegara. Dalam kenyataannya, sistem politik demokrasi yang muncul pada era reformasi tidak menunjukkan responsivitas terhadap tuntutan-tuntutan dari masyarakat luas. Sistem politik masih tetap merepresentasikan dirinya sebagai sistem patrimonial otoriter yang sebenarnya tidak berbeda jauh dengan sistem politik Orde Baru.
Di sisi lain, pelembagaan politik melalui partai berlangsung sangat lamban. Partai politik yang seharusnya menjadi media partisipasi, artikulasi, dan agregasi kepentingan masyarakat luas, pada kenyataannya hanya menjadi alat meraih kekuasaan politik, dan elite partai politik terlibat dalam konflik-konflik yang tidak produktif. Sementara itu, kapabilitas regulatif sistem politik juga tidak kalah buruknya. Jika sistem politik dimaknai sebagai semua interaksi yang mempengaruhi semua penggunaan paksaan fisik yang sah, maka dapat dilihat bagaimana ketidakefektifan sistem politik dalam hal ini.
Dalam sistem politik demokrasi yang mendasarkan pada legalitas hukum, sebagaimana di Indonesia, teramat mudah ditemukan kelompok-kelompok preman yang sewaktu-waktu dapat memaksakan kehendak dan kepentingan mereka dengan kekerasan tanpa aparat negara mampu mencegahnya. Kasus-kasus pengrusakan kantor atau tempat ibadah dapat dijadikan contoh dalam hal ini. Tentunya, kondisi seperti ini sangat buruk bagi kinerja sistem politik.
Bagaimanapun sistem politik harus mampu untuk melindungi warganegara dan hak miliknya dari tindakan kekerasan dan pengrusakan. Rendahnya kapabilitas regulatif bisa dilihat pula dari ketidakmampuan sistem politik dalam mengadili para koruptor kelas kakap dan para pelanggar HAM. Buruknya kapabilitas sistem politik tentunya berimbas pada buruknya atau rendahnya kinerja sistem politik Indonesia. Hal ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari ketiadaan perubahan budaya politik yang menopangnya. Sekalipun struktur politiknya telah mengalami perubahan menjadi lebih demokratis, tetapi tidak pada budaya politiknya. Budaya politik era reformasi tetap masih bercorak patrimonial, berorentasi kepada kekuasaan dan kekayaan (power and wealth), dan bersifat sangat paternalistik.
Buruknya kinerja sistem politik tentu sangat merncemaskan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam sebuah era globalisasi neoliberal. Untuk bisa survive, dan sekaligus tidak menjadi pecundang (the looser), negara harus kuat dan tangguh dalam pengertian memiliki power and wealth. Namun dalam kenyataannya, Indonesia telah menjadi negara yang sangat lemah (a very weak state), padahal mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Ini karena buruknya kinerja sistem politik dalam memecahkan persoalan-persoalan bangsa dan negara. Dalam pandangan Chomsky, Indonesia bisa dimasukkan ke dalam apa yang disebutnya sebagai negara yang gagal atau a failed state. q-c (3370-2008) (Kedaulatan Rakyat,
Meningkatkan Kapabilitas Sistem Politik
Menurut Gabriel Almond (dalam Cantori, 1974; lihat pula dalam Chilcote, 1981), konsep kapabilitas sistem politik merupakan “a way of characterizing the performance of the political system and of changes in performance, and of comparing political system according to their performance.” Penggunaan konsep kapabilitas akan berguna jika kita hendak melihat bagaimana kinerja sebuah sistem politik, termasuk bagaimana perubahan-perubahan dalam kinerja mereka. Konsep kapabilitas juga penting ketika kita hendak membandingkan sistem politik berkenaan dengan kinerjanya.
Selanjutnya, untuk melihat kapabilitas sistem politik, Almond menyarankan adanya lima kategori kapabilitas sistem politik yang didasarkan pada klasifikasi input dan output sistem politik.
Pertama, kapabilitas ekstraktif, merupakan ukuran-ukuran kinerja sistem politik dalam mengumpulkan sumber-sumber material dan manusia dari lingkungan domestik dan internasional.
Kedua, kapabilitas regulatif, merujuk kepada aliran kontrol perilaku individu dan relasi-relasi kelompok dalam sistem politik.
Ketiga, kapabilitas distributif, merujuk kepada kemampuan sistem politik dalam mengalokasikan barang-barang, jasa layanan, penghargaan, status, dan berbagai kesempatan yang berasal dari individu dan kelompok-kelompok masyarakat. Ini merupakan kegiatan politik sebagai dispenser nilai atau redistributor nilai di antara individu dan kelompok. Struktur pajak barangkali dapat dilihat sebagai aspek distributif sistem politik.
Keempat, kapabilitas simbolik, merujuk kepada tuntutan-tuntutan perilaku simbolik dari elite-elite politik-memamerkan keagungan dan kekuasaan negara pada saat ada ancaman dan kesempatan-kesempatan, harapan-harapan akan norma, atau komunikasi kebijakan yang intens dari elite politik.
Kelima, kapabilitas responsif. Jika kapabilitas ekstraktif, regulatif, redistributif, dan simbolik berkaitan dengan penggambaran pola-pola outputs sistem politik ke dalam lingkungan internal dan eksternal, maka kapabilitas responsif merujuk kepada kemampuan sistem politik untuk menangkap tuntutan-tuntutan yang berasal dari lingkungan domestik dan internasional. Dengan kata lain, kapabilitas sistem lebih pada merupakan persoalan inputs sistem politik yang berasal dari masyarakat dan lingkungan internasional, serta outputs.

Indonesia Negara Gagal Versi Majalah AS Foreign Policy
Indonesia menduduki peringkat ke-60 negara gagal versi majalah AS, Foreign Policy (FP). Dengan demikian, Indonesia berhasil memperbaiki peringkatnya. Dalam The Failed States Index 2007 yang dikeluarkan FP, Indonesia duduk di peringkat ke-55. Demikian laporan rutin FP yang bekerja sama dengan The Fund for Peace, edisi Juli/Agustus 2008.
Kegagalan sebuah negara, kata laporan itu, tidak mutlak berada di tangan pemimpinnya. Akan tetapi, merupakan kegagalan bangsa yang mencakup semua elemen negara.

Indonesia yang berada dalam garis batas negara gagal, posisinya lebih baik dibandingkan dengan negara ASEAN lain seperti Filipina. Tahun 2007, Filipina duduk di peringkat ke-56, namun pada 2008 Filipina menempati posisi ke-59.
Negara Asia lainnya seperti Myanmar, Laos, Kamboja, Timor Leste, Korea Utara, Srilanka, Irak, dan Iran, posisinya masih tak jauh beranjak. Kecuali Laos. Semula, Laos masuk peringkat negara gagal berbahaya. Kini, seperti Indonesia, Laos berada di garis batas negara gagal dan stabil (grey area). Sementara itu, Iran meski tetap berada di grey area, peringkatnya merosot dari posisi ke-57 pada tahun lalu, masuk ke posisi 49 tahun ini.

Dalam survei yang dilakukan terhadap 177 negara di dunia, FP menggunakan 12 indikator. Di antaranya meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, dan militer. Indikator politik termasuk kekuatan legitimasi negara, pengaruh elite politik (penguasa), dan intervensi negara luar. Negara gagal dalam laporan ini diasumsikan sebagai sebuah negara yang kehilangan kontrol atas negaranya sendiri, monopoli militer, rendahnya legitimasi kekuasaan untuk membuat keputusan kolektif, tidak mampu memenuhi harapan publik, dan tidak mampu berinteraksi dengan negara lain dalam komunitas internasional.
Berdasarkan survei yang dilakukan dari Mei hingga Desember 2007 itu, kawasan Sub-Sahara Afrika masih menempati posisi paling kritis. Tujuh dari sepuluh negara paling kritis berada di kawasan Sub-Sahara Afrika, empat diantaranya di peringkat lima besar. Somalia berada di posisi pertama, diikuti Sudan dan Zimbabwe.
Dalam laporan itu terlihat, intervensi AS banyak berakibat pada gagalnya sebuah negara. Negara-negara yang mengalami intervensi AS seperti Irak, Iran, dan Israel, masuk dalam deretan 60 negara gagal. Berbeda dengan Iran dan Irak yang sudah empat tahun tergabung dalam daftar negara gagal, untuk pertama kalinya Israel masuk dalam kategori negara gagal.

Dua negara yang unik dan tak bisa luput dari perhatian adalah Bangladesh dan Pakistan. Kedua negara tersebut memberi kontribusi besar pada PBB dengan selalu terlibat dalam menciptakan perdamaian dunia. Kedua negara tak pernah absen terlibat dalam misi pasukan perdamaian PBB. Namun, kondisi keamanan dalam negeri mereka sendiri justru karut-marut. Bangladesh disibukkan berbagai kerusuhan akibat penundaan pemilihan yang menyebabkan deadlock pemerintahan. Sementara Pakistan kecolongan karena tewasnya mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto. Memelihara perdamaian di internasional memang projek nasional yang mengesankan, tapi menjaga perdamaian di rumah sendiri adalah hal yang utama.
Nasib Indonesia tahun 2008 memang sedikit mujur. Berkurangnya total bobot kegagalan dalam laporan tersebut di antaranya terjadi karena membaiknya legitimasi pemerintah, HAM, dan kinerja aparat dalam menegakkan hukum. Sebutlah dalam bidang pemberantasan korupsi, penjagaan stabilitas keamanan, dan dibukanya angin segar bagi investor. Penggunaan sistem neoliberal yang masih kontroversial pascakrisis menjadi salah satu penggeliat kehidupan ekonomi Indonesia.
Hal itu terbukti dari pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para buruh dan diplomat Indonesia baru-baru ini yang semakin menjelaskan posisi pemerintah. Dalam dua pertemuan tersebut, Presiden mengungkapkan betapa pentingnya mengajak para investor untuk masuk ke Indonesia. Membaiknya kondisi Indonesia juga karena mulai berkurangnya (walau sedikit) tekanan para penguasa (elite politik). Meski laporan tersebut mungkin akurat, namun pembaca tetap harus kritis. Mengingat independensi FP pun tetap harus menjadi bahan pertimbangan kita dalam menelaah hasil penelitian mereka.
Kesimpulan
1. Fenomenan gagal Negara menjadi masalah yang serius bila tidak ditangani secara baik oleh pemerintah sekarang ini. Apalagi salah satu indikasi gagal Negara adalah masalah korupsi, yang kalau kita amati diberbagai media baik cetak maupun
2. elektronik menjadi masalah yang paling kronis dan berbahaya apalagi melibatkan pejabat penegak hukum.
3. Kegagalan sebuah Negara Tidak Mutlak Berada Di tangan Pemimpinnya, Akan tetapi Merupakan Kegagalan bangsa Yang Mencakup semua elemen Negara
4. Setiap Negara Mempunyai peluang Untuk Mengalami Kegagalan.
5. Kegagalan Negara Tidak Identik Dengan Bubarnya Sebuah Negara

Daftar Pustaka
Bahar,Dr,Saafroedin.2009.Posisi Etnisitas Dalam Proses Integrasi Nasional,Ancaman Gagal Negara, dan Pembinaan Ketahanan Nasional Indonesia.Silabus Program Pasca sarjana UGM.Yogyakarta.
“Indonesia adalah Negara yang Gagal “ artikel dalam majalah Khilafah, April 2008, http://www.kr.co.id/web/detail.php?sid=157081&actmenu=39
“The Failed States Index”, artikel dalam majalah “Foreign Policy” and The Fund for Peace,July/Agustus 2008, http:www.foreignpolicy.com.
Baker,Pauline H, dan Angeli.E Weller,1998 An Analytical Model oe Internal Conflict and State Collapse,Manual for Practioners, The Fund For Peace,Washington DC

Tentang hasanara

Mahasisw Pascasarjana Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM)
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s